Theepochtimes, oleh Mimi Nguyen LY- Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong mengancam kemandirian peradilan Hong Kong dan hak-hak dan kebebasan penduduk Hong Kong.
“Australia bergabung dengan banyak mitra internasional dalam mengungkapkan keprihatinan kami yang mendalam mengenai pembebanan Beijing atas Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong,” kata Marise Payne.
Undang-undang keamanan nasional tersebut mulai berlaku 30 Juni 2020, setelah pemungutan suara seremonial oleh Kongres Rakyat Nasional, legislatif Komunis Tiongkok yang tunduk pada Partai Komunis Tiongkok.
Undang-undang tersebut mengkriminalkan individu atas dalih tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup.
“Keputusan untuk memberlakukan undang-undang ini merusak kerangka kerja ‘Satu Negara Dua Sistem’ dan otonomi tingkat tinggi Hong Kong yang dijamin dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris yang mengikat secara hukum dan Hukum Dasar Hong Kong,” kata Marise Payne dalam pernyataannya.
Hong Kong dikembalikan dari pemerintahan kolonial Inggris ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997 dengan jaminan tegas berdasarkan Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris, bahwa otonomi tingkat tinggi dan kebebasan esensial akan dilestarikan dengan prinsip ‘Satu Negara Dua Sistem’ sampai tahun 2047.
Marise Payne mengatakan bahwa “Australia terganggu oleh pelaksanaan Undang-undang tersebut terhadap kemandirian peradilan Hong Kong, dan pada hak-hak dan kebebasan yang dinikmati oleh orang-orang Hong Kong, yang kedua hal tersebut mendukung keberhasilan Hong Kong.”
Politikus Liberal Party of Australia itu menegaskan, bahwa keputusan dibuat tanpa partisipasi langsung warga Hong Kong, legislatif atau yudikatif adalah alasan selanjutnya yang perlu dikhawatirkan. Warga Hong Kong akan membuat penilaian sendiri, mengenai bagaimana keputusan ini akan memengaruhi masa depan Hong Kong. Payne menyebutkan, mata dunia akan tetap menyoroti Hong Kong.
Mantan Menhan Australia itu menjelaskan bahwa Australia memiliki “kepentingan besar” dalam kesuksesan Hong Kong dan bahwa Hong Kong adalah rumah bagi kehadiran komersial terbesar Australia di Asia. Ia juga menambahkan bahwa Hong Kong juga adalah salah satu komunitas ekspatriat terbesar Australia secara global.
Marise Payne mengisyaratkan komitmen Australia untuk memperkuat hubungan dengan Hong Kong.
“Kami juga terus mengakui kontribusi besar yang telah dibuat dan terus dilakukan orang-orang dari Hong Kong, ke Australia. Hubungan orang-ke-orang kami adalah sangat dalam — sudah berlangsung sejak 200 tahun yang lalu — dan terus menguat,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa Australia telah menjadi tujuan favorit bagi orang-orang dari Hong Kong. Negeri Kangguru itu dikatakan akan bekerja untuk memastikannya tetap seperti biasa. Australia selanjutnya akan terus bekerja dengan mitra internasional untuk menilai sepenuhnya implikasi undang-undang baru tersebut.
Para pengacara Australia prihatin bahwa pelanggaran yang didefinisikan secara luas dalam undang-undang baru tersebut. Yang mana, akan merampas kemandirian pengadilan Hong Kong dan memiliki efek mengerikan pada kehidupan umum di Hong Kong, sebagaimana dilaporkan oleh Australian Associated Press.
Polisi Hong Kong pada tanggal 1 Juli 2020 menggelar sejumlah penangkapan pertama di bawah undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh rezim komunis Tiongkok.
Keterangan Gambar: Marise Payne, menteri luar negeri Australia, berbicara kepada media di Sydney, Australia, pada 26 Juni 2020. (Mark Metcalfe / Getty Images)
(Vivi/asr)
Video Rekomendasi
