Theepochtimes.com- Pemimpin Hong Kong Carrie Lam tanpa malu-malu membela Beijing yang baru menerapkan hukum keamanan nasional pada tanggal 7 Juli 2020. Akan tetapi, gagal untuk membahas secara spesifik, tentang kekhawatiran seperti dampak undang-undang baru terhadap kebebasan pers di Hong Kong.
Berbicara pada konferensi pers mingguannya pada hari Selasa 7 Juli, Kepala Eksekutif bekas koloni Inggris yang pro-Beijing itu, mencap demonstrasi massa yang telah mencengkeram Hong Kong sejak bulan Juni tahun lalu, sebagai “peningkatan risiko keamanan” untuk Beijing. Yang mana, ia jelaskan adalah alasan di balik dorongan pemerintah pusat Tiongkok untuk menerapkan hukum tersebut.
Jutaan warga Hong Kong turun ke jalan dalam enam bulan terakhir, tak lain untuk mendorong kembali terhadap perambahan Beijing dalam urusan sehari-hari mereka, sambil menyerukan demokrasi yang lebih besar dalam sistem politik Hong Kong, seperti hak pilih universal.
Pemimpin Hong Kong, juga dikenal sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong, dipilih oleh komite pemilihan beranggotakan 1.200 orang — sebagian besar badan pro-Beijing yang dipilih oleh sekelompok kecil pemilih yang memenuhi syarat. Ada sekitar tujuh juta penduduk Hong Kong.
Beijing secara resmi memberlakukan hukum tersebut setelah pemungutan suara seremonial pada tanggal 30 Juni 2020. Hukum tersebut mengkriminalisasi individu atas tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing untuk melawan negara partai komunis, dengan maksimal hukuman penjara seumur hidup.
Pada hari Senin malam, pemerintah Hong Kong mengumumkan rincian undang-undang Pasal 43, yang mencakup polisi dapat mencari properti pribadi tanpa surat perintah, dan mengharuskan penyedia layanan internet untuk menghapus pesan dari platform mereka.
Carrie Lam mengklaim bahwa hukum keamanan nasional “menghormati dan melindungi hak manusia.” Ia juga mengklaim bahwa hukum tersebut “relatif ringan” dibandingkan dengan
hukum keamanan nasional di negara lain. Carrie Lam juga mengklaim bahwa pelanggaran hukum “adalah didefinisikan secara jelas”- posisi yang didengungkan oleh pemerintah pusat di Beijing.
Pada tanggal 1 Juli 2020, Asosiasi Pengacara Hong Kong mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan atas hukum tersebut, yang mencakup bagaimana kejahatan yang merupakan “aksi teroris” dan “berkolusi dengan pasukan asing” “adalah didefinisikan secara samar-samar.”
Asosiasi Pengacara Hong Kong juga mempertanyakan apakah kritik media atau tindak pencegahan media dapat dihukum subversi di bawah hukum tersebut.
Carrie Lam berusaha meredakan kekhawatiran akan hukum tersebut. Ia mengatakan pemerintahannya berbuat lebih banyak untuk “melindungi hak asasi manusia” dengan memutuskan untuk mengumumkan rincian mengenai Pasal 43.
Mengambil satu halaman dari buku pedoman media pemerintah Tiongkok, Carrie Lam mengatakan undang-undang tersebut “hanya menargetkan sekelompok kecil orang” di Hong Kong. Ia menyatakan bahwa pemerintahnya akan “dengan penuh semangat menerapkan” hukum tersebut.
Carrie Lam kembali menyerukan beberapa pengunjuk rasa Hong Kong yang “radikal” dan memperingatkan mereka untuk “tidak melanggar hukum ini atau melintasi garis merah karena akibatnya adalah serius.”
Carrie Lam mengecam semua kritik mengenai bagaimana hukum tersebut, menandakan kematian perjanjian “satu negara, dua sistem,” menamakannya sebagai “tuduhan tidak berdasar.”
“Satu negara, dua sistem” adalah kerangka kerja yang dijanjikan Beijing untuk menjaga otonomi Hong Kong atas transfer kedaulatan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997, sesuai dengan serah terima Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris, sebuah perjanjian yang ditandatangani tahun 1984.
Hanya beberapa jam sebelum konferensi pers Carrie Lam, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengeluarkan pernyataan pers yang mengkritik sensor Orwellian Partai Komunis Tiongkok di Hong Kong, seperti menghapus buku-buku yang kritis terhadap Partai Komunis Tiongkok dari rak-rak perpustakaan dan melarang slogan-slogan politik yang tidak menguntungkan.
Pada tanggal 2 Juli 2020, pemerintah Hong Kong menyatakan slogan unjuk rasa “Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita” adalah ilegal di bawah hukum keamanan nasional, karena berkonotasi gagasan pemisahan Hong Kong dari Tiongkok.
“Amerika Serikat mengutuk kegagalan Beijing yang berulang kali untuk mewujudkan kewajibannya di bawah Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris, dan ini adalah serangan terbaru terhadap hak dan kebebasan rakyat Hong Kong,” kata Mike Pompeo.
Saat ditanya oleh seorang wartawan apakah ia dapat menjamin kebebasan pers 100 persen di bawah hukum tersebut, Carrie Lam langsung menghindar menangani pertanyaan itu.
“Jika Klub Koresponden Asing atau semua wartawan di Hong Kong dapat memberi saya jaminan 100 persen, bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran apa pun di bawah sepotong undang-undang nasional ini, maka saya dapat melakukan hal yang sama. Bukan pertanyaan bagi saya yang berdiri di sini untuk memberi anda jaminan apa yang anda mungkin atau mungkin tidak dilakukan pada hari-hari dan minggu-minggu dan tahun-tahun mendatang ke depan,” kata Carrie Lam.
Carrie Lam tidak menanggapi saat ditanya apakah ia akan membuat lagu unjuk rasa massa “Glory to Hong Kong” yang tidak resmi itu sebagai sesuatu yang ilegal, karena lagu tersebut memuat slogan unjuk rasa yang dilarang yaitu “revolusi zaman kita.”
Sekitar satu jam setelah konferensi pers Carrie Lam, Hong Kong Journalists Association -HKJA- atau Asosiasi Jurnalis Hong Kong mengadakan konferensi pers untuk merilis laporan tahunan Asosiasi Jurnalis Hong Kong untuk tahun 2020.
“Undang-undang keamanan nasional menimbulkan tantangan khusus bagi organisasi media dan jurnalis, kebebasan pers berada di ambang krisis,” kata Chris Yeung, Ketua Hong Kong Journalists Association , menurut siaran persnya.
Hong Kong Journalists Association menegaskan : ‘Efek dingin’ diamati segera setelah hukum tersebut diterapkan. Berbagai toko dan restoran menghapus slogan-slogan atau tanda protes mereka. Pers selalu menanggung beban, diharapkan sensor diri pers akan lebih serius dari sebelumnya.”
Keterangan Gambar: Pemimpin Hong Kong Carrie Lam berbicara pada konferensi pers di Hong Kong pada 7 Juli 2020. (Issac Lawrence / AFP via Getty Images)
(Vivi/asr)
Video Rekomendasi
