Ntdtv, oleh He Yating- Bloomberg News memberitakan bahwa Kementerian Keuangan Tiongkok telah mengeluarkan pemberitahuan tentang putusan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan upah untuk perusahaan keuangan milik negara.
Selain itu juga mengharuskan lembaga-lembaga tersebut untuk mempertimbangkan secara komprehensif manfaat ekonomi dan produktivitas pekerja.
Sumber tersebut mengatakan bahwa metode penghitungan yang diatur dalam aturan pemberitahuan mengaitkan serangkaian indikator kinerja operasi dengan total gaji karyawan.
Jika manfaat lembaga tidak memenuhi harapan pemerintah, karyawan akan menghadapi pemotongan gaji yang cukup besar. Selain itu, pihak berwenang juga mendorong instansi terkait untuk terus melakukan perekrutan pegawai dengan alasan total belanja gaji tetap tidak berubah.
Menurut laporan tersebut, China Investment Corporation, China Development Bank, Industrial and Commercial Bank, CITIC Group dan lembaga lainnya termasuk perusahaan BUMN yang kena pengurangan upah.
Beberapa lembaga keuangan telah menerima pemberitahuan pengurangan upah tahun lalu, tetapi karena pelaksanaannya tidak serempak maka Kementerian Keuangan mengimbau lembaga untuk menindaklanjutinya.
Selain itu, pegawai bank milik negara yang bekerja di Hong Kong baru-baru ini juga diberitahu bahwa mereka wajib membayar pajak penghasilan atas gaji kepada pemerintah.
Faktanya, Asosiasi Media Keuangan Tiongkok pada 5 Agustus lalu telah melaporkan bahwa ada rumor bahwa industri keuangan Tiongkok akan terkena pemotongan gaji. Juga disebutkan ada beberapa perusahaan sekuritas akan terkena pemotongan gaji sebesar 20%.
Sedangkan pejabat dari emiten saham juga mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menaikkan rasio gaji yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, karena kinerja perusahaan tahun ini tidak baik, maka persentase penurunan gajinya dapat disetarakan dengan kinerja.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok berada dalam mengalami pukulan dari dampak dari perang dagang dengan Amerika Serikat, korupsi kelembagaan, mewabahnya virus komunis Tiongkok (pneumonia Wuhan) yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus menurun sehingga tidak dapat dikendalikan secara substansial.
Pendapatan fiskal Tiongkok tahun ini sudah turun sebanyak dua digit. Tak heran kalau sisa tabungan pemerintah terus menipis, ruang geraknya semakin terbatas.
Dalam laporan pemerintah yang dirilis pada bulan Mei tahun ini, Perdana Menteri Li Keqiang dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah di semua tingkatan harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang dalam pengeluaran dengan menunda pengeluaran yang tidak mendesak hingga 50%.
Namun, keputusan tersebut tidak menyentuh pengeluaran untuk lembaga yang berkaitan dengan sistem keamanan publik komunis Tiongkok. Sistem keamanan publik ini adalah lembaga kunci bagi komunis Tiongkok untuk menjaga “stabilitas” dan memastikan keamanan penguasa politik.
Dari dokumen internal pemerintah daerah di Tiongkok yang diperoleh grup media Epoch Times pada akhir bulan Juli tahun ini menunjukkan bahwa, dalam konteks pemerintah komunis Tiongkok memobilisasi seluruh lembaga non-keamanan dalam negeri untuk mengetatkan ikatan pinggang, peralatan dan remunerasi yang terkait dengan sistem keamanan publik komunis Tiongkok justru ditingkatkan. Semua dananya dalam kondisi ready to use. Dana besar itu disediakan oleh beberapa departemen dari pemerintah daerah.
Grup media ‘Epoch Times’ secara eksklusif memperoleh dokumen internal yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Baoding di Tiongkok pada 20 Mei untuk diteruskan kepada berbagai distrik yang berada di bawahnya.
Dokumen berisi saran untuk mengimplementasikan tentang penguatan kerjasama dengan kantor polisi. Pemerintah Kota Baoding meluncurkan gagasan dalam mewujudkan “Tiga membangun infrastruktur dan tiga peningkatan mutu” yang bertujuan utama untuk membiayai program jangka panjang sistem keamanan publik dalam memodernisasi peralatan untuk mendukung dan menjamin pertumbuhan ekonomi.
Dengan kata lain yaitu dana ada jika digunakan untuk keperluan “menjaga stabilitas politik”. Menurut isi dokumen itu, otoritas lokal Baoding memutuskan bahwa Biro Keuangan Kota dan departemen lain harus menjamin dana departemen keamanan publik secara penuh, dan memprioritaskan penerapan kendaraan dan peralatan kantor polisi, termasuk melengkapi setiap polisi dengan terminal buat polisi keliling dan perekaman dalam menegakkan hukum.
Sedangkan untuk pengeluaran gaji, tunjangan, alokasi peralatan, dan dana lain yang diberikan kepada para Banpol, dan dana lainnya harus dimasukkan ke dalam pos anggaran yang diterima tingkat kota dan kabupaten. Itu pos yang merupakan penerimaan daerah dari semua penduduk yang membayar pajak.
Keterangan Gambar: Seorang wanita bermasker sedang berjalan menuju pintu masuk Bank of China cabang London, Inggris pada 21 Juli 2020. (Luke Dray/Getty Images)
sin/rp
Video Rekomendasi
