Perusahaan Asal Tiongkok Mempertimbangkan Hengkang dari Daftar Bursa Saham New York dan Nasdaq

Emel Akan

Semakin banyak perusahaan Tiongkok mempertimbangkan keluar dari daftar bursa saham Amerika Serikat. Dikarenakan, Washington meningkatkan  tindakan keras terhadap perusahaan asing yang gagal memenuhi audit standar Amerika Serikat.

Raksasa perjalanan online Tiongkok, Ctrip adalah perusahaan terbaru yang dilaporkan menjelajahi menjadi perusahaan swasta. Ctrip telah mengadakan pembicaraan tahap awal dengan sejumlah investor, yang mencakup perusahaan ekuitas swasta dan perusahaan teknologi, mengenai pendanaan keluarnya Ctrip dari Nasdaq sebagaimana dilaporkan Reuters melaporkan.

Jika kesepakatan tersebut berhasil, Ctrip akan bergabung dengan perusahaan lain yang keluar dari daftar bursa saham Amerika Serikat, di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Platform iklan baris online terbesar di Tiongkok 58.com dan perusahaan pencarian web Sogou Inc. yang berbasis di Beijing, adalah di antara perusahaan-perusahaan yang baru-baru ini  mengumumkan potensi keluar dari daftar bursa saham New York Stock Exchange (NYSE).

Selama lebih dari satu dekade, perusahaan Tiongkok telah memanfaatkan pasar modal Amerika Serikat saat beroperasi di bawah standar yang lemah.

Beijing menolak untuk mengizinkan inspeksi audit atas perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, mengutip undang-undang rahasia negara. 

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok ini tidak mengikuti persyaratan pengungkapan yang sama seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, sehingga menimbulkan risiko bagi investor.

Dalam beberapa bulan terakhir, Gedung Putih dan Kongres menyerukan pengawasan yang lebih besar terhadap perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat.

Whistleblower dan aktivis short-seller, Dan David percaya bahwa rezim Tiongkok tidak akan mengubah perilakunya kecuali Washington mendorong meminta lebih banyak pertanggungjawaban rezim Tiongkok.

“Negosiasi saya selama 10 atau 15 tahun terakhir di Tiongkok adalah anda benar-benar harus mendorong segalanya sebelum ada gerakan apa pun. Saya berpikir [perusahaan-perusahaan Tiongkok] menantang hal ini sampai menit terakhir. Saya tahu bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok sedang melobi Kongres” melalui mitra bisnisnya di Amerika Serikat”, kata Dan David memberitahukan kepada The Epoch Times.

Dalam “The China Hustle,” sebuah film dokumenter yang dirilis pada tahun 2018, Dan David menjelaskan bagaimana perusahaan Tiongkok menyesatkan investor Amerika Serikat dengan melebih-lebihkan operasi, pendapatan, dan keuntungannya. Dan David  membantu mengungkap penipuan senilai usd 15 miliar di pasar modal Amerika Serikat dan ada 12 perusahaan yang dihapus dari daftar bursa saham.

Setelah krisis keuangan tahun 2008, ratusan perusahaan Tiongkok terdaftar di bursa saham  Amerika Serikat melalui merger terbalik dengan publik. Tetapi sebagian besar adalah perusahaan Amerika Serikat yang tidak aktif. Banyak yang ternyata adalah penipuan, sebagaimana dokumenter itu menunjukkan.

Whistleblower terkemuka lainnya untuk perusahaan Tiongkok, Carson Block, dari Muddy Waters Capital, baru-baru ini membantu mengungkap penipuan akuntansi Luckin Coffee. 

Saham rantai kedai kopi Tiongkok tersebut jatuh dan kemudian dihapus dari daftar Nasdaq, itu setelah sejarah lama kejahatan keuangan Luckin Coffee diungkapkan dalam laporan 89 halaman oleh Muddy Waters.

Skandal itu menjadi peringatan bagi anggota parlemen, regulator, dan investor Amerika Serikat  adanya risiko ekstrim yang ditimbulkan perusahaan Tiongkok terhadap modal pasar Amerika Serikat, sebagaimana diungkapkan oleh Carson Block mengatakan kepada CNBC.

Pada bulan September tahun lalu, 172 perusahaan Tiongkok terdaftar di bursa saham utama Amerika Serikat, dengan kapitalisasi pasar kolektif lebih dari usd 1 triliun, menurut laporan tahunan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat–Tiongkok.

Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik, sebuah pengawas di Amerika Serikat, telah lama mengeluh adanya ketidakmampuan untuk memeriksa audit kertas kerja dari perusahaan tersebut.

Gedung Putih untuk Memperketat Aturan

Sebuah kelompok kerja yang ditunjuk oleh Presiden Donald Trump pada tanggal 6 Agustus, merilis laporan dengan sebuah daftar rekomendasi untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh perusahaan Tiongkok di pasar keuangan Amerika Serikat.

Kelompok kerja tersebut telah menganjurkan Komisi Sekuritas dan Bursa, mengambil tindakan untuk meningkatkan standar bursa saham Amerika Serikat untuk akses ke kertas kerja audit.

Berdasarkan rencana tersebut, regulator Amerika Serikat memberikan masa transisi hingga tanggal 1 Januari 2022, untuk dipatuhi oleh perusahaan yang terdaftar saat ini dalam standar baru.

Anjuran lainnya termasuk mencakup peningkatan pengungkapan risiko berinvestasi di perusahaan Tiongkok, meninjau pengungkapan risiko dana terdaftar yang terpapar ke perusahaan-perusahaan ini. Kemudian membutuhkan dana yang melacak indeks untuk melakukan uji tuntas lebih lanjut pada sebuah indeks dan indeks penyedianya, dan mengeluarkan panduan untuk penasihat investasi terkait kewajiban fidusia.

“Anjuran yang dituangkan dalam laporan tersebut akan meningkatkan perlindungan investor dan tingkat lapangan bermain untuk semua perusahaan yang terdaftar di bursa saham Amerika Serikat,” kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, yang memimpin kelompok kerja itu, dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Kongres Amerika Serikat mengambil tindakan untuk melindungi investor Amerika Serikat dan tabungan pensiun warga Amerika.

Senator John Kennedy (R-La.) dan Senator Chris Van Hollen (D-Md.) memperkenalkan undang-undang bipartisan, Holding Foreign Companies Accountable Act, yang disahkan Senat Amerika Serikat dengan persetujuan secara bulat pada tanggal 20 Mei. RUU tersebut masih menunggu pemungutan suara di DPR Amerika.

Di bawah RUU tersebut, perusahaan asing yang auditornya gagal diinspeksi oleh Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik selama tiga tahun berturut-turut, akan mengalami penangguhan untuk diperdagangkan.

RUU itu juga mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan apakah perusahaan itu adalah benar dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah asing, termasuk rezim komunis Tiongkok.

Masalah Bipartisan

Pada tanggal 22 Mei, Senator Partai Republik Brad Sherman (D-Calif.) memperkenalkan undang-undang yang identik di DPR, yang kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2020.

Namun, beberapa anggota parlemen berupaya  menentukan apakah ada perubahan dibutuhkan dalam RUU tersebut, sehingga tidak merugikan perusahaan yang memiliki  operasi kecil di Tiongkok. Hal demikian menurut staf legislatif untuk anggota Dewan Komite Jasa Keuangan.

“Maksud RUU itu bukan untuk menjaring perusahaan yang kebanyakan sudah beroperasi di yurisdiksi di mana Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik  dapat memeriksa pekerjaan auditor perusahaan tersebut tetapi mungkin memiliki persentase operasinya di Tiongkok atau yurisdiksi lain di mana ini menjadi masalah,” kata Brad Sherman kepada The Epoch Times. Jika RUU tersebut menjadi Undang-undang, perusahaan Tiongkok seperti PetroChina, Alibaba Group, dan Tencent dipaksa untuk mematuhi aturan Amerika Serikat atau kehilangan akses ke pasar modal terbesar di dunia.

“Ini benar-benar masalah bipartisan yang tidak perlu dipikirkan lagi. Adalah sangat menyenangkan melihat suara bulat di Senat. Hal yang sama harus terjadi di DPR. Dan hal itu harus diselesaikan. Dan jika tidak selesai, Tiongkok tidak akan berubah,” kata Dan David.

Tren perusahaan Tiongkok keluar dari daftar bursa saham Amerika Serikat diharapkan untuk terus berlanjut. Sedangkan tindakan keras yang diusulkan di Amerika Serikat, mendorong perusahaan Tiongkok mencari daftar sekunder di Hong Kong.

Perusahaan game NetEase yang terdaftar di Nasdaq dan raksasa e-commerce JD.com, misalnya, memulai debutnya di bursa saham Hong Kong pada bulan Juni.

Kritikus berpendapat bahwa jika perusahaan Tiongkok mulai meninggalkan bursa saham Amerika Serikat, maka hal tersebut dapat merugikan keuntungan sektor keuangan dan daya saing global pasar Amerika Serikat. Selama 15 tahun terakhir, bursa saham, investasi bank, dan perusahaan pengelola uang Amerika Serikat telah mendapatkan keuntungan dari daftar perusahaan Tiongkok di bursa saham Amerika Serikat. Pengacara dan bankir Amerika Serikat, menerima komisi yang sangat besar dengan membuat perusahaan-perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka.

Namun, para ahli percaya, pengawasan yang lebih besar akan terbayar dalam waktu yang lama, karena akan meningkatkan lingkungan investasi. 

“Daftar Amerika Serikat selalu menarik bagi perusahaan yang mencari visibilitas dan mata uang asing. UU baru tidak akan mengurangi minat ini. Hasil yang cenderung lebih dari undang-undang Amerika Serikat yang baru adalah bahwa hal itu akan memperkuat posisi tawar Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik saat berhadapan dengan pihak berwenang asing,” tulis Shang-Jin Wei, profesor bisnis dan ekonomi Tiongkok di Columbia Business School dalam sebuah artikel di Project Syndicate. (vv)

Keterangan Foto : Warga melintasi The New York Stock Exchange di Wall Street di New York City pada 3 Agustus 2020. (ANGELA WEISS / AFP via Getty Images)

Video Rekomendasi :