GU QING’ER
Ketika Amerika Serikat menggalang negara Barat mengepung Komunis Tiongkok, Korea Selatan sebagai sekutu AS justru tidak melontarkan kritik apa pun terhadap Komunis Tiongkok.
Baru-baru ini, The Epoch Times mendapat banyak dokumen internal Partai Komunis Tiongkok yang menunjukkan, dengan serangkaian aktivitas diplomatik, Komunis Tiongkok telah menarik Korsel mendekat dengan kepentingan ekonomi, dan penyusupannya ke Australia.
Terjerat Komunis Tiongkok di Balik Bungkamnya Korsel atas Masalah Hong Kong
Baru-baru ini, sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Trump telah menyampaikan serangkaian pidato terkait kebijakan AS terhadap Komunis Tiongkok seperti: Penasihat keamanan nasional Robert O’Brien, Jaksa Agung William Barr, Direktur FBI Christopher Wray, Menlu Pompeo yang berturut-turut mengkritik Komunis Tiongkok secara terbuka, serta menghimbau masyarakat Barat bersama-sama melawan komunis. Akan tetapi, dalam masalah Hong Kong, Korea Selatan sebagai sekutu AS, justru tidak bersuara mengkritik Komunis Tiongkok hingga saat ini.
Majalah The National Interest pada 27 Juli lalu menerbitkan artikel yang menyatakan, Korea Selatan tengah mengalami tekanan yang semakin besar dari pemerintah Trump, menuntutnya agar bergabung dalam tindakan pemerintah Trump dalam menghadapi Komunis Tiongkok.
Hingga saat ini, pemerintah Moon Jae- in masih terus menolak, seperti menentang larangan menjual semi-konduktor terhadap Huawei (kabar terkini per 25 Agustus bahwa Samsung dan SK Hynix Semiconductor Inc. sedang mengevaluasi pelarangan AS tersebut) dan perusahaan Tiongkok lainnya, serta menolak mengecam kebijakan Komunis Tiongkok terhadap Hong Kong.
Saat ini, Tiongkok telah menjadi rekan dagang terbesar Korea Selatan, juga sebagai pasar ekspor terbesar dan negara asal impor terbesar, Korea Selatan adalah negara rekan dagang ketiga terbesar bagi Tiongkok. Kesepakatan dagang Tiongkok- Korsel telah diterapkan selama 4 tahun lebih.
Baru-baru ini, The Epoch Times secara eksklusif mendapatkan sejumlah dokumen internal Komunis Tiongkok yang menunjukkan, integrasi ekonomi antara Korsel dengan Komunis Tiongkok jauh lebih mendalam daripada yang dibayangkan oleh dunia luar.
Bahkan dalam kondisi pandemi, komunis Tiongkok telah memberikan perlakukan khusus bagi Korea Selatan. Korea Selatan juga memberlakukan “jalur cepat” bagi pemerintahan Komunis Tiongkok sebagai negara pertama yang menikmatinya di tengah pandemi.
1 Agustus lalu, rapat ke-24 Komisi Ekonomi Dagang Korsel-Tiongkok telah dilangsungkan di Qingdao, Tiongkok. Yang patut dicermati adalah, ini merupakan kali pertama pihak Komunis TIongkok menghadiri rapat tatap muka dengan negara lain di tengah pandemi. Korsel juga secara terbuka menyetujui strategi “Belt Road Initiative” Komunis Tiongkok dihubungkan dengan program Korea Selatan yakni “Kebijakan Selatan” dan “Kebijakan Utara” dalam bekerjasama.
Pada 21 Agustus lalu, anggota Komite Politbiro sekaligus Direktur Komisi Pusat Urusan Luar Negeri Yang Jiechi tiba di Korsel dalam rangka kunjungan 2 hari. Yang Jiechi adalah pejabat Komunis Tiongkok pertama yang berkunjung ke Korea Selatan selama pandemi. Kunjungan ini dianggap sebagai pembuka jalan bagi kunjungan Xi Jinping berikutnya
Jaksa Agung AS: Komunis Tiongkok Manfaatkan Ekonomi Pengaruhi Politik Negara Lain
Pada 16 Juli lalu, Jaksa Agung AS William Barr menyampaikan pidato di Gerald R. Ford Presidential Museum, negara bagian Michigan. Barr mengambil Disney sebagai contoh.
Ketika Komunis Tiongkok melarang semua film Disney di Tiongkok, demi mendapatkan ijin masuk kembali Disney melobi habis-habisan. CEO perusahaan tersebut meminta maaf perihal film anti komunis, dan menyebutnya sebagai “kesalahan yang bodoh”.
Komentator bernama Li Linyi mengatakan, pada 2016 ketika “THAAD” dipasang di Korea Selatan, Komunis Tiongkok pun memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan. Walaupun rata-rata warga Korsel bersikap negatif terhadap Komunis Tiongkok, namun persis seperti dikatakan Jaksa Agung Barr, Komunis Tiongkok memanfaatkan ekonomi untuk memengaruhi politik negara lain. Walaupun sekarang AS berusaha menarik Korsel menghadapi Komunis Tiongkok, tapi pemerintah Korsel sementara ini bersikukuh tidak bersedia mengkritik Komunis Tiongkok demi kepentingan ekonominya
Eksklusif: Aktivitas Luar Negeri Komisi Kota Shenyang
“Menarik pengusaha dan modal”, “kota sahabat/kembar”, “sharing dengan luar negeri”, itu adalah kata-kata yang membanjiri media massa Komunis Tiongkok, tapi ternyata di baliknya sarat dengan tujuan politik Komunis Tiongkok.
Baru-baru ini, The Epoch Times mendapatkan dokumen yang berjudul “Pertahankan Partai Mengurus Hal Luar Negeri, Dengan Pemikiran Diplomatik Xi Jinping Mengatur Pekerjaan Luar Negeri”. Dokumen tersebut menuntut agar Komisi Urusan Luar Negeri Shenyang (atau Mukden, ibu kota provinsi Liaoning, Red.) “memperkuat kepemimpinan partai terhadap pekerjaan luar negeri”, “bisa memposisikan lebih tinggi melihat urusan luar negeri, menguasai urusan luar negeri di seputar pusat, perkuat kepemimpinan menangani urusan luar negeri, menempatkan prinsip partai menguasai urusan luar negeri pada setiap lini pekerjaan.”
Komentator Li Linyi mengatakan, aktivitas luar negeri komunis Tiongkok membawa unsur politik. Yang disebut menarik pengusaha dan modal, salah satu tujuannya adalah menarik devisa, di sisi lain mengikat perusahaan dunia di TIongkok, lalu dengan ancaman atau bujuk rayu, membuat petinggi perusahaan tersebut berbalik memengaruhi politik negara asalnya. Yang dimaksud dengan kota persahabatan (kota kembar), memperluas sharing dan lain-lain, tujuannya adalah membuat kota atau negara tujuan lambat laun bergantung pada wisata dan studi pelajar Tiongkok dalam jumlah besar di sana. Pada saat krusial, Komunis Tiongkok dapat beralasan memutus hubungan masyarakat dan budaya, kemudian mengancam politik negara sasaran.
Komunis TIongkok Menyusup ke Australia dengan Ekonomi dan Pertukaran Budaya
Australia adalah sebuah contoh tipikal. Pada 24 Juni, penasihat keamanan nasional O’Brien dalam pidatonya di Phoenix City mengatakan, Australia menghimbau agar dilakukan investigasi independen terhadap negara sumber virus Corona.
Komunis Tiongkok pun mengancam akan berhenti membeli produk pertanian Australia, menghentikan pelajar Tiongkok dan turis yang ke Australia. Australia menolak berkompromi, Beijing pun mengubah ancaman menjadi tindakan, tarif masuk gandum dari Australia sebesar 80% pun diberlakukan.
Baru-baru ini, The Epoch Times mendapat banyak dokumen internal Komunis TIongkok yang mengungkap bahwa Komunis Tiongkok lewat cara sharing, Belt Road Initiative, kota sahabat/kembar dan berbagai cara menyusup ke Australia.
Ada ormas internasional menjembatani hubungan pemerintah daerah dengan Komunis Tiongkok, seperti Alta Education Group dan New Zealand Internasional Sharing Center yang bernaung di bawah Australia International Trade Association (AITA).
The Epoch Times mendapatkan dokumen urusan luar negeri 2016 Kota Huainan, Provinsi Anhui yang menyebutkan, mendirikan “kota sahabat/kembar” yang berada dalam lingkup partai dari kota tersebut, adalah pekerjaan penting bagi pemerintah provinsi. Dengan kata lain, di balik “kota sahabat/kembar” tersembunyi misi dan tuntutan politik Komunis Tiongkok.
Dalam dokumen Kantor Urusan Luar Negeri Kota Huainan per 3 Desember 2018 berjudul “Kondisi Kerja Urusan Luar Negeri Kota Huainan 2018 dan Pengaturan Kerja 2019” disebutkan, mengikuti cepat langkah pusat, memperbesar kekuatan propaganda Huainan 2019, terus mendorong pembangunan “Belt Road Initiative”, memperkuat hubungan relasi dengan kelompok etnis Tionghoa, kelompok pengusaha Tionghoa, dan organisasi lainnya di sepanjang jalur “Belt Road Initiative”.
Analisa: Amerika Berhasil Mengenali Cara Penetrasi Komunis TIongkok, Maka Ekonomi dan Budaya AS-Komunis Tiongkok Harus Lepas Kaitan
Menlu AS Pompeo dalam pidatonya pada 23 Juli lalu mengatakan, “Kita berlapang dada dan membuka diri bagi warga sipil Tiongkok, tapi akhirnya menemukan Komunis Tiongkok telah menyalahgunakan kebebasan dan masyarakat terbuka kita. Komunis Tiongkok mengirim personel propagandanya masuk ke berbagai konferensi pers kita, beraneka pusat riset kita, sekolah menengah kita, bermacam- macam institut pendidikan kita, bahkan ikut serta dalam rapat asosiasi orang tua wali.”
Li Linyi menyatakan, AS secara perlahan telah menyadari masalah ini. Di dalam pemikiran budaya partai Komunis Tiongkok, jika Anda adalah seorang warga etnik Tionghoa, maka harus dikendalikan oleh Komunis Tiongkok. Khususnya anggota partai komunis Tiongkok, semakin harus taat pada aturan partai. Baik ia sedang berada di dalam negeri Tiongkok ataupun di luar negeri, semuanya sama.
Pada saat ini di AS terdapat lebih dari 5 juta warga etnik Tionghoa, bagi Amerika, pencurian rahasia iptek dan lain sebagainya sudah tak terbendung.
Direktur FBI juga mengungkapkan, rata-rata setiap 10 jam pihaknya menginisiasi investigasi anti mata-mata yang terkait dengan pemerintah Tiongkok. AS telah mengerahkan sumber daya teramat besar dalam rangka menyelidiki lebih dari 2.000 kasus yang terkait dengan pemerintahan Komunis Tiongkok.
Li Linyi berkata, sekarang AS telah memahami, tidak hanya harus melepaskan kaitannya dengan Komunis Tiongkok dalam hal ekonomi, agar terhindar dari ancaman Komunis TIongkok, AS juga harus melepas kaitan dalam hal pertukaran budaya dan pelajar dengan Tiongkok.
AS telah membatalkan visa bagi pihak militer Komunis Tiongkok yang memiliki hubungan langsung dengan pelajar dan para peneliti Tiongkok yang berada di AS, aksi penutupan Konjend baru-baru ini, serta pembatalan dengan “Program pertukaran peneliti akademisi Fulbright” dari Tiongkok dan Hong Kong, ini adalah tindakan nyata untuk secara bertahap melepaskan kaitan dalam bidang pertukaran budaya dan pelajar.
Li Linyi berpendapat, selama jalan pemikiran Komunis Tiongkok bahwa “partai memimpin segalanya” tidak berubah, maka AS akan perlahan-lahan mengurangi berbagai jenis interaksi dengan Komunis Tiongkok, akan mengurangi pengaruh Komunis Tiongkok terhadap AS sampai ke suatu level yang bisa dikendalikan. Sebelum Partai Komunis Tiongkok tumbang, kebijakan ini tidak akan berubah lagi. (sud)
Keterangan Foto : Pada 30 Maret 2018, Yang Jiechi, Direktur Kantor Luar Negeri Pusat, mengunjungi Seoul, Korea Selatan, dan berjabat tangan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. (Kim Min-Hee-Pool / Getty Images)
Video Rekomendasi :
