oleh Li Yan
Pasca pengunduran diri Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe pada Jumat (28/08/2020) lalu, Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga menjadi kandidat populer untuk suksesi.
Pada 2 September 2020, Yoshihide Suga pun secara resmi mengumumkan pencalonannya. Sebagaimana diketahui bahwa kelebihan utama Yoshihide Suga adalah dalam urusan dalam negeri, bukan diplomasi.
Terkait sikapnya terhadap komunis Tiongkok, diperkirakan bahwa Yoshihide Suga akan terus melanjutkan diplomasi Abe dengan tetap bertumpu pada aliansi Jepang – Amerika Serikat. Sebagai juru bicara pemerintah Abe, Yoshihide Suga telah berkali-kali mengungkapkan pandangannya terhadap isu-isu menyangkut pemerintah Tiongkok.
Kepulauan Diaoyu / Senkaku
Kapal penjaga pantai komunis Tiongkok terus menerus keluar masuk perairan di Kepulauan Diaoyu pada bulan Mei lalu. Yoshihide Suga dalam konferensi pers pada 12 Mei mengatakan bahwa tindakan itu sama sekali tidak dapat diterima oleh pemerintah Jepang.
Yoshihide Suga juga menegaskan bahwa Jepang akan terus menaruh kewaspadaan dan bekerja sama dengan departemen terkait untuk melakukan pengawasan dan peringatan menyeluruh di Kepulauan Senkaku (nama Jepang dari Kepulauan Diaoyu).
Hongkong
Pada 27 Mei, menjelang diberlakukannya Undang-undang Keamanan Nasional versi Hongkon, Yoshihide Suga mengatakan dalam konferensi pers reguler bahwa pemerintah Jepang sangat prihatin tentang situasi di Hongkong.
Pada 2 Juli setelah Undang Undnag tersebut diberlakukan, Yoshihide Suga mengatakan bahwa langkah ini melemahkan kredibilitas Satu Negara Dua Sistem, dan sangat disesalkan.
Mantan anggota Komite Pendirian Demosisto, Agnes Chow dan lainnya ditangkap oleh polisi pada 10 Agustus karena dicurigai melanggar Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong.
Yoshihide Suga menanggapi pada 11 Agustus bahwa dirinya sangat khawatir dengan berlanjutnya status quo di Hongkong. Hongkong adalah mitra yang sangat penting bagi Jepang dan kedua belah pihak memiliki pertukaran ekonomi dan budaya yang erat.
Yoshihide Suga percaya bahwa sistem Satu Negara Dua Sistem sangat penting untuk mempertahankan sistem yang bebas dan terbuka serta perkembangan demokrasi dan stabilitas. Pihak Jepang akan memanfaatkan seruan menteri luar negeri dan kesempatan lain untuk mengungkapkan sikapnya terhadap pihak Tiongkok.
Ketika ditanya soal kemungkinan sanksi terhadap komunis Tiongkok, Yoshihide Suga mengatakan : “Kita akan bekerja sama dengan negara-negara terkait, termasuk Amerika Serikat untuk meminta komunis Tiongkok menanggapi hal ini dengan tepat”.
Isu persenjataan
Menurut laporan Kyodo News, dalam konferensi pers pada 2 Agustus lalu Yoshihide Suga menekankan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menanggapi meningkatnya ancaman militer komunis Tiongkok terhadap Jepang.
“Penting untuk membahas bagaimana mengelola persenjataan, termasuk meningkatkan transparansi persenjataan di Asia Timur. Saya berharap dapat terus bekerja sama dengan Amerika Serikat,” kata Yoshihide Suga.
Menurut Yoshihide Suga kebijakan pertahanan nasional komunis Tiongkok dan tren gerakan militer adalah hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan, dan Jepang perlu menaruh perhatian besar terhadap hal ini.
‘Hongkong Economic Times’ melaporkan bahwa pada bulan Mei tahun lalu, Yoshihide Suga melakukan kunjungan selama 4 hari ke Amerika Serikat dan mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, Menteri Luar Negeri Pompeo dan pejabat lainnya.
Perjalanan Yoshihide Suga itu dianggap sebagai upaya menjalin hubungan dengan pejabat Amerika Serikat untuk memperlancar jalannya menuju kursi perdana menteri masa depan.
Banyak pihak menduga bahwa Yoshihide Suga akan terus memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam kontaknya dengan komunis Tiongkok.
Cai Liang, seorang peneliti di Institut Studi Internasional Shanghai mengatakan bahwa kebijakan Jepang terhadap komunis Tiongkok di era pasca-Abe kemungkinan besar adalah secara umum membatasi dengan kontak parsial yang terbatas.
Menurut laporan, Yoshihide Suga memutuskan untuk mengikuti pemilihan umum karena dirinya memiliki kemampuan dalam menangani krisis.
Saat ini, Jepang sedang menghadapi pandemi virus komunis Tiongkok (COVID-19) dan masalah penyelaman ekonomi Jepang yang mengalami kemerosotan serius setelah perang. (sin/rp)
Keterangan Foto : Pada pukul 11:35 pada tanggal 1 April 2019, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengumumkan gelar tahun baru “Reiwa”. (KAZUHIRO NOGI / AFP / Getty Images)
