Zhang Bei
Kawanan para guru di Dafang, Kota Bijie, Provinsi Guizhou, Tiongkok merana. Pasalnya sejak 2015 gaji dan tunjangan guru mencapai sekitar Rp. 1.050 miliar, ditunggak. Kasus ini menjadi ramai dikomentari warganet
Sejak 2015, Kabupaten Dafang, Kota Bijie, Provinsi Guizhou menunggak gaji dan tunjangan guru hampir 500 juta yuan atau sekitar Rp. 1.050 miliar. Kecuali itu, Pemerintah daerah juga menggelapkan lebih dari 300 juta yuan atau sekitar Rp. 630 juta anggaran dana untuk pendidikan.
Pemerintah daerah bahkan juga melanggar peraturan dengan mendirikan perusahaan platform pembiayaan, memaksa guru menyetor dana dan menahan tunjangan hidup bagi siswa miskin.
Setelah insiden itu terungkap. Warganet setempat pun melontarkan komentar, “Bukan hanya kabupaten Dafang saja yang seperti itu, ada ribuan (kabupaten) di Tiongkok yang bermasalah!”
Menurut laporan dari situs web pemerintah Partai Komunis Tiongkok pada 4 September 2020, pemda Kabupaten Dafang telah berhutang total 180 juta yuan atau sekitar Rp. 378 juta gaji guru, gaji bulan ke-13, subsidi atau tunjangan hidup untuk pedesaan sejak 2015. Pemda setempat juga menunggak sekitar Rp.630 juta dana jaminan pensiun, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, jaminan pengangguran, asuransi persalinan dan JHT guru sejak 2019.
Pada saat yang sama, Pemda Kabupaten Dafang juga menyalahgunakan sekitar 340 juta yuan atau sekitar Rp. 714 juta anggaran dana pendidikan pada tahun 2018 dan 2019, di mana lebih dari 260 juta yuan atau lebih dari Rp. 546 juta dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat. Total dana yang diselewengkan 76%.
Dana tersebut termasuk belanja publik per siswa dan renovasi gedung sekolah. Dan dana infrastruktur lainnya, dana proyek untuk perbaikan kondisi sekolah, dana program untuk perbaikan gizi, dan dana tunjangan lainnya.
Selain itu, atas nama mempromosikan reformasi koperasi pemasaran setempat, Pemda Kabupaten Dafang mendirikan Dafang County Wumeng Supply dan Layanan Bisnis Co, Ltd (disingkat “Perusahaan Wumeng Xinhe”) untuk menjalankan apa yang disebut dengan layanan bisnis “Dana Saham Anggota Koperasi”.
Perusahaan dikendalikan oleh Biro Keuangan Kabupaten Dafang, tanpa lisensi keuangan apa pun, dan tidak memenuhi syarat untuk menjalankan layanan ekuitas.
Namun, para guru setempat diwajibkan oleh Biro Pendidikan dan Teknologi Kabupaten untuk menyetor sebagai prasyarat pembayaran tunggakan gaji; pencairan dana tunjangan hidup untuk lebih dari 42.000 siswa miskin juga diwakilkan oleh Perusahaan Wumeng Xinhe, dan setiap siswa dipotong 50 yuan sebagai “saham yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan koperasi” dan subsidi lebih dari 2,1 juta yuan atau lebih dari Rp. 441 juta ditahan.
Meski insiden tersebut telah dilaporkan, namun, penanggung jawab utama tidak diketahui. Metode penanganannya juga tidak disebutkan, dan alasan penundaan selama lima tahun oleh otoritas setempat terkait insiden itu juga tidak dijelaskan.
Di akhir laporan, hanya disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Guizhou “memerintahkan pemda Kabupaten Dafang untuk melakukan inspeksi serius dan melakukan perbaikan” dan seterusnya.
Beberapa warganet mengatakan dengan nada sindiran, “Lima tahun sudah, akhirnya baru terbongkar, apa perlu memberi penghargaan kepada Anda? Menghukum dengan tiga gelas minuman (alkohol) dan membungkuk hormat sebagai tanda permintaan maaf, dan kalian tidak tahu diri jika masih mencengkram dana sosial yang kalian selewengkan.”
“Sekarang baru diselidiki… rasanya mustahil jika tidak ada oknum yang melindungi bisa menunggak dana yang begitu besar dan menunda selama itu…” cetus warganet.
“Dari sejak 15 hingga 5 tahun ini, saya tidak yakin tidak ada yang akan melaporkannya. Itu karena pemerintah daerah menekan pelaporan itu dan siapa pun yang melapor akan dibungkam dulu, atau ada oknum yang melindungi dan menyembunyikan masalah ini. Inilah yang paling mengerikan,” kata warganet lainnya.
“Pasti ada faktor yang membuat pejabat pemda setempat berani melakukan hal itu. Lagipula meski pun Anda mengetahuinya, lantas apa yang bisa Anda lakukan terhadap saya?” komentar warganet Tiongkok lainnya.
“Beberapa teman saya adalah guru desa setempat. Mereka benar-benar harus berurusan dengan biro pendidikan kabupaten setempat hingga ke departemen terkait di pemerintah kabupaten selama bertahun-tahun sejak tahun 2014, dan baru mendapatkan hasilnya sekarang. hmmm… efisiensi ini… entah apa yang sebaiknya dikatakan.”
Dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi insiden guru yang membela hak-hak terkait gaji mereka. Misalnya, pada Maret 2015, ratusan guru dari Kabupaten Wangmo, Prefektur Qianxinan, Provinsi Guizhou, menuntut dua tahun gaji mereka yang tidak dibayarkan. Mereka melancarkan pemogokan dan turun ke jalan untuk melakukan aksi protes, namun ditekan oleh sejumlah besar polisi.
Pada Mei 2018, di Kota Lu’an, Provinsi Anhui, ratusan guru pedesaan dari berbagai distrik berkumpul di depan pemerintah kota untuk menuntut gaji yang belum dibayar dan menuntut gaji yang sama untuk pekerjaan yang setara. Mereka ditekan oleh sejumlah besar polisi.
Pada Juli di tahun yang sama, ribuan guru dari tiga distrik dan satu kabupaten di Kota Huaibei, provinsi Anhui berkumpul di depan pemerintah kota untuk menuntut gaji yang sama untuk pekerjaan yang setara. Gaji dibayarkan sekaligus secara adil.
Pada Agustus tahun yang sama, ratusan pensiunan guru di Kabupaten Xinhua, Provinsi Hunan, mengajukan petisi kepada pemerintah kabupaten terkait tunggakan bonus dan kesejahteraan.
Beberapa warganet mengatakan di Weibo, “Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Songtao, Kota Tongren (Provinsi Guizhou), telah berhutang selama bertahun-tahun dan tidak ada yang mengetahuinya.”
“(Provinsi Shandong) Gaji pensiunan guru di Distrik Shanting, Kota Zaozhuang telah lama ditunggak. Dana pensiun harus dibayar sendiri oleh pensiunan guru. Jika tidak dibayar, mereka tidak akan dibayar. Para pendidik ini pun ke distrik kabupaten setempat untuk melapor. Jawabannya adalah: ‘Mau apa kalian kalau dana kalian tidak dicairkan? Kau tuntut saja kalau saya banyak berutang pada kalian.’ Benar-benar sulit bagi penduduk setempat untuk mempertahankan hidup mereka jika sudah begini.”
“Sekolah bisnis Provinsi Sichuan berhutang jaminan sosial karyawan selama bertahun-tahun. Keluhan disampaikan ke Biro Jaminan Sosial Kota Deyang, dan keputusan dibuat setelah audit keuangan. Namun, Sekolah bisnis Provinsi Sichuan itu tetap saja menunda pembayaran. Apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi hak-haknya?”
“Ah! … Ini hanya gaji para guru di satu kabupaten. Bagaimana dengan pegawai lainnya? Bagaimana dengan kabupaten lain? Beranikah diselidiki? Saya tahu, kabupaten kami disini telah berinvestasi dalam proyek infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang ditulis dalam laporan pemerintah, saya tidak menghitungnya dengan cermat. Mungkin ada lebih dari 100 miliar yuan (atau lebih dari Rp. 210 triliun). Total pendapatan fiskal suatu daerah hanya 2 miliar setahun (atau sekitar Rp. 4.2 triliun), walaupun tidak makan atau minum, apakah itu cukup? Rasanya serba kacau ! … “
Ada yang bilang, “Cobalah sidak sejenak di daerah-daerah kecil. Bukan hanya kabupaten Dafang saja yang seperti itu, ada ribuan (kabupaten) di Tiongkok yang bermasalah!” (Jon/ rp)
Editor : Lin Yan
Keterangan Foto ; Sejak 2015, Kabupaten Dafang, Kota Bijie, Provinsi Guizhou menunggak gaji dan subsidi guru hampir 500 juta yuan dan menggelapkan lebih dari 300 juta yuan anggaran dana untuk pendidikan. (Foto by Cancan Chu / Getty Images)
Video Rekomendasi :
