Mimi Nguyen Ly
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kepada The Epoch Times dalam sebuah pernyataan mengatakan, AS akan terus menyambut mahasiswa dan sarjana yang sah dari Tiongkok yang tidak melanjutkan tujuan Partai Komunis Tiongkok yang didominasi militer.
Juru bicara itu mengatakan, Per tanggal 8 September 2020, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mencabut lebih dari 1.000 visa warganegara Republik Rakyat Tiongkok yang ditemukan tunduk pada Proklamasi Kepresidenan 10043. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan visa. AS tidak membahas kasus individu yang tunduk pada pembatasan ini. Catatan visa adalah rahasia di bawah hukum Amerika Serikat.
Mulai tanggal 1 Juni, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melaksanakan Proklamasi Kepresidenan 10043 yang dikeluarkan pada akhir Proklamasi Kepresidenan 10043. Tujuannya adalah untuk membatasi kemampuan Beijing untuk memanfaatkan mahasiswa dan peneliti pascasarjana Tiongkok untuk mencuri teknologi, kekayaan intelektual, dan informasi Amerika Serikat untuk mengembangkan kemampuan militer yang maju.
Pada tanggal 29 Mei menjelang Proklamasi Kepresidenan 10043, Presiden Donald Trump berkata, “Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok melakukan spionase haram untuk mencuri rahasia industri kita, yang banyak sekali.”
“Hari ini, saya akan mengeluarkan Proklamasi Kepresidenan 10043 untuk lebih mengamankan penelitian universitas untuk bangsa kita yang vital dan untuk menangguhkan masuknya warganegara asing tertentu dari Tiongkok yang telah kita identifikasi sebagai berpotensi risiko keamanan.”
Secara khusus, Proklamasi Kepresidenan 10043 mengarahkan Kementerian Luar Negeri untuk mempertimbangkan mencabut visa untuk warganegara Tiongkok “sesuai dengan visa F atau J untuk belajar atau melakukan penelitian di Amerika Serikat.”
Donald Trump menyatakan dalam proklamasi tersebut bahwa masuknya warganegara semacam itu “akan merugikan kepentingan Amerika Serikat.”
Presiden Donald Trump juga berkata bahwa Beijing “terlibat dalam kampanye yang lebih luas dan memiliki banyak sumber daya untuk memperoleh teknologi sensitif dan kekayaan intelektual milik Amerika Serikat,” yang menghadirkan ancaman bagi ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat.
“Pihak berwenang Republik Rakyat Tiongkok memanfaatkan beberapa mahasiswa Tiongkok, sebagian besar mahasiswa pascasarjana dan peneliti pasca-doktor, untuk beroperasi sebagai kolektor non-tradisional kekayaan intelektual. Jadi, mahasiswa atau peneliti dari Republik Rakyat Tiongkok belajar atau meneliti di luar tingkat sarjana dikaitkan dengan Tentara Pembebasan Rakyat adalah berisiko tinggi untuk dieksploitasi atau dipilih oleh pihak berwenang Republik Rakyat,” demikian tulis Donald Trump.
Penjabat Sekretaris Kementerian Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf pada hari Rabu 9 September 2020 mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Tiongkok memanfaatkan setiap aspek negaranya termasuk ekonominya, militernya, dan kekuatan diplomatiknya, mendemonstrasikan penolakan terhadap demokrasi liberal Barat dan terus-menerus memperbaharui komitmennya untuk membentuk kembali tatanan dunia dalam citra otoriternya sendiri.”
Di antara tindakan lain yang dicatat untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat, Chad Wolf mengatakan Amerika Serikat “memblokir visa bagi mahasiswa pascasarjana dan peneliti Tiongkok tertentu yang terkait dengan strategi fusi militer Tiongkok untuk mencegah merekan mencuri dan menyediakan penelitian sensitif.”
‘Himpunan Bagian Mahasiswa Tiongkok yang Kecil’
Juru bicara Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa mereka yang visanya telah dicabut akibat Proklamasi Kepresidenan 10043 merupakan “bagian kecil” dari jumlah total mahasiswa dan peneliti Tiongkok yang datang ke Amerika Serikat.
Ada sekitar 370.000 pelajar Tiongkok yang belajar di Amerika Serikat, menurut statistik yang dikumpulkan oleh Institut Pendidikan Internasional yang nirlaba dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada bulan lalu, melihat Donald Trump sedang mengevaluasi tindakan selama beberapa minggu ke depan untuk mencegah pencurian kekayaan intelektual oleh warganegara dan mahasiswa Tiongkok.
Mike Pompeo mengatakan pada saat yang sama, mengakui tidak semua mahasiswa Tiongkok di Amerika adalah mata-mata Partai Komunis Tiongkok, pemerintahan Donald Trump “menerima ancaman ini dari Partai Komunis Tiongkok secara serius.”
Mike Pompeo menambahkan, pemerintahan Donald Trump sangat menyadari tekanan bahwa mahasiswa Tiongkok menjadi subjek, di bawah pengawasan Partai Komunis Tiongkok selama mereka berada di tanah Amerika Serikat.
Pada bulan Agustus, Kementerian Luar Negeri menulis surat yang mendorong perguruan tinggi Amerika Serikat untuk meninjau hubungannya dengan Institut Konfusius, yang mana didukung Tiongkok dan waspada terhadap pencurian penelitian Amerika Serikat oleh rezim Tiongkok.
Dalam surat kepada dewan direksi universitas dan perguruan tinggi Amerika Serikat, Keith Krach, wakil menteri untuk pertumbuhan ekonomi, energi, dan lingkungan AS, menulis bahwa rezim Tiongkok “berusaha untuk mengeksploitasi keterbukaan Amerika Serikat dengan
melaksanakan seluruh kampanye pemerintah yang didanai dengan baik untuk merekrut ahli asing melalui lebih dari 200 rencana rekrutmen bakat termasuk untuk mempercepat upaya Fusi Militer-Sipil.”
“Hingga tahun 2017, Tiongkok dikabarkan telah merekrut 7.000 peneliti yang fokus atau memiliki akses ke penelitian dan teknologi mutakhir. Bagi Partai Komunis Tiongkok, kolaborasi ilmiah internasional bukan untuk memajukan ilmu pengetahuan, tetapi untuk memajukan kepentingan keamanan nasional Republik Rakyat Tiongkok,” tulisnya.
Surat itu datang hanya beberapa hari setelah Kementerian Luar Negeri menunjuk Pusat Institut Konfusius di Amerika Serikat adalah sebuah misi diplomatik Tiongkok — sebuah gerakan yang membatasi operasinya di Amerika Serikat.
Kementerian Kehakiman melakukan sejumlah penuntutan selama setahun terakhir, yang mana menargetkan peneliti Tiongkok dan peneliti Amerika Serikat yang diduga merahasiakan hubungannya dengan Tiongkok, sebagai bagian Prakarsa Tiongkok, kampanye kontra-Partai Komunis Tiongkok berskala besar yang diluncurkan pada bulan November 2018 oleh Jaksa Agung Jeff Sessions.
Sekitar 80 persen dari semua tuntutan spionase ekonomi, diajukan oleh Kementerian Kehakiman menuduh tindakan kriminal yang dimaksudkan untuk menguntungkan Partai Komunis Tiongkok. Tiongkok terlibat dalam beberapa cara di sekitar 60 persen dari semua kasus pencurian rahasia dagang, menurut Kementerian Kehakiman.
Direktur FBI Christopher Wray mengatakan FBI membuka investigasi kontra-intelijen yang baru yang melibatkan Tiongkok setiap 10 jam. FBI memiliki lebih dari 2.000 investigasi aktif yang terkait dengan Tiongkok sebagai bagian Prakarsa Tiongkok. (VV/asr)
Keterangan Foto : Departemen Luar Negeri AS di Washington pada 17 Juli 2019. (Samira Bouaou / The Epoch Times)
