Konservatif Inggris Mendesak Pengawas untuk Melawan Campur Tangan Rezim Tiongkok

Alexander Zhang

Sebuah kelompok anggota parlemen dari Partai Konservatif  menyarankan Inggris harus membentuk pengawas ahli yang berfokus untuk melawan operasi campur tangan asing oleh negara-negara yang bermusuhan seperti Tiongkok.

China Research Group, yang didirikan pada April oleh sekelompok anggota parlemen Partai Konservatif yang membela posisi Inggris bersikap lebih keras terhadap rezim Tiongkok, menyerukan pembentukan badan semacam itu pada awal laporannya yang diterbitkan, yang dirilis pada Senin 2 November 2020.

Makalah tersebut, yang ditulis oleh Charles Parton OBE, seorang diplomat veteran yang menghabiskan 22 tahun bekerja di Tiongkok atau untuk Tiongkok, berpendapat Inggris perlu mengakui adanya “perang nilai” dengan Partai Komunis Tiongkok, dan harus mengatur ulang strategi Inggris terhadap Tiongkok tanpa penundaan.

Charles Parton OBE mengatakan perang nilai “adalah jelas tidak sesuai dengan konsep ‘Era Emas’ “hubungan Tiongkok-Inggris, yang diperjuangkan oleh mantan Perdana Menteri David Cameron dan mantan Kanselir George Osborne.

“Beralih kembali dari ‘Era Emas’ ke hubungan yang lebih seimbang dengan Tiongkok akan melibatkan beberapa rasa sakit,” tulis Charles Parton OBE. “Naluri Partai Komunis Tiongkok adalah untuk menggertak. Namun penyesuaian kembali harus dilakukan.”

Laporan tersebut berpendapat bahwa Inggris harus “mengambil langkah dari buku Australia dan mendirikan Kantor Koordinator Nasional Untuk Menentang Campur Tangan Asing”, yang mengoordinasikan upaya seluruh pemerintah negara untuk menanggapi tindakan campur tangan asing.

Menurut laporan itu, kewenangan Tim Joint State Threat Assessment Team -JSTAT- atau Tim Penilaian Ancaman Negara Bersama Inggris, yang didirikan pada tahun 2017 di Layanan Keamanan, tidak cukup luas, karena saat ini hanya berfokus pada “spionase, pembunuhan, campur tangan dalam demokrasi Inggris, ancaman terhadap keamanan ekonomi Inggris, dan rakyat Inggris dan aset-aset Inggris di luar negeri.”

Tim Penilaian Ancaman Negara Bersama Inggris harus melihat campur tangan Partai Komunis Tiongkok yang lebih luas agar cukup menilai ancaman dari United Front Work Department (UFWD)  Partai Komunis Tiongkok, dan harus memiliki staf dan sumber daya memadai untuk menangani ukuran dan sifat masalahnya, laporan itu menyarankan.

UFWD mengoordinasikan “United Front Work” Partai,  melibatkan upaya ribuan kelompok luar negeri untuk operasi pengaruh politik, menekan gerakan pembangkang, mengumpulkan intelijen, dan memfasilitasi transfer teknologi ke Tiongkok.

Ketika pemerintah Inggris melakukan peninjauan komprehensif terhadap kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanannya, sejumlah pejabat keamanan Inggris baru-baru ini mengidentifikasi rezim Tiongkok sebagai ancaman utama.

Letnan Jenderal Jim Hockenhull, Kepala Intelijen Pertahanan Inggris, mengatakan kepada media Inggris pada September bahwa rezim Tiongkok “merupakan ancaman terbesar bagi tatanan dunia”.

Jenderal Sir Nick Carter, Kepala Staf Pertahanan Inggris, mengatakan Tiongkok berusaha untuk “mencapai dominasi di ruang angkasa dan siber,” dan untuk mengalahkan Barat melalui serangan “di bawah ambang perang”.

Direktur Jenderal MI5, Ken McCallum mengatakan pada bulan lalu  tantangan keamanan nasional yang dihadirkan oleh Tiongkok dan negara musuh lainnya “tumbuh dalam tingkat keparahan dan kompleksitas”.

McCallum mengatakan rezim Tiongkok berusaha untuk meretas data sensitif komersial dan kekayaan intelektual serta ikut campur dalam politik Inggris, dan telah tertangkap basah terlibat dalam plot spionase yang ditujukan untuk melawan Uni Eropa. (vv)

Keterangan Foto : Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saat ia menjadi tuan rumah resepsi Tahun Baru Imlek di 10 Downing Street di pusat London pada 24 Januari 2020. (Ben Stansall / AFP via Getty Images)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=Ool0xSaGjS0