Ella Kietlinska
Sejumlah pesan media sosial yang diposting oleh Presiden Donald Trump dalam beberapa hari terakhir — yakni tentang hasil pemilu, serta masalah dan penyimpangan dengan penghitungan suara, pemantauan pemilu, dan gugatan yang diajukan — telah disensor oleh Twitter dan Facebook. Anggota parlemen AS dan pakar mengatakan, aktivitas tersebut membatasi kebebasan berbicara dan perusahaan Teknologi Besar harus dikendalikan.
Sejak 5 November 2020, lebih dari belasan pesan yang diposting atau di-retweet oleh Presiden Donald Trump telah disensor oleh Twitter.
Beberapa pesan yang diposting oleh Trump disembunyikan oleh Twitter di timeline Trump dan ditutupi dengan label yang mengatakan, “Some or all of the content shared in this Tweet is disputed and might be misleading about an election or other civic process.”
Yang mana bisa diartikan, Beberapa atau semua konten yang dibagikan di Tweet ini disengketakan dan mungkin menyesatkan tentang pemilihan atau proses sipil lainnya.”
Misalnya, Trump memposting video pada 5 November yang disensor. Dalam video tersebut, Trump mengatakan: “Detroit dan Philadelphia dikenal sebagai dua tempat politik paling korup di mana pun di negara kami — dengan mudah. Mereka tidak dapat bertanggung jawab untuk merekayasa hasil pemilihan presiden.”
Trump kemudian melanjutkan dengan unggahan, Tapi ketika pemantau mencoba untuk menentang aktivitas tersebut, petugas pemungutan melompat ke depan relawan untuk memblokir pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang mereka lakukan.”
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020
Twitter juga menonaktifkan fungsionalitas kiriman yang disensor. Jika seseorang mencoba untuk membalas, menyukai, atau berbagi postingan yang disensor, Twitter akan menampilkan pesan yang menyatakan: “Kami mencoba untuk mencegah Tweet seperti ini yang melanggar Aturan Twitter agar tidak menjangkau lebih banyak orang, jadi kami telah menonaktifkan sebagian besar cara untuk berinteraksi dengan Itu. Jika Anda ingin membicarakannya, Anda masih dapat me-Retweet dengan komentar. Belajarlah lagi.”
Untuk me-retweet cuitan yang disensor, pengguna harus memasukkan komentar pada tweet yang disensor; jika tidak, pesan tidak dapat di-retweet. Twitter membenarkan tindakannya dengan menyediakan tautan ke “kebijakan integritas sipil”.
Adapun Facebook menambahkan pesannya sendiri ke sebagian besar postingan Trump tetapi memungkinkan penggunanya untuk menyukai, berbagi, atau mengomentarinya. Misalnya, Trump memposting pesan di Facebook yang mengutip mantan Penjabat Jaksa Agung, Matthew Whitaker yang mengatakan, “Kami membutuhkan penjelasan tentang bagaimana angka-angka ini telah berjalan selama dua atau tiga hari terakhir.”
Facebook menambahkan ke pesan Trump pesannya sendiri: “Joe Biden adalah pemenang yang diproyeksikan dalam Pemilihan Presiden AS 2020. Sumber: Reuters / NEP / Edison, lainnya. Lihat Hasil Pemilu. ”
Pesan yang ditambahkan bukanlah komentar pengguna, itu adalah bagian dari postingan. Pengguna dapat menutup pesan yang ditambahkan oleh Facebook dan juga dapat menyukai, membagikan, atau mengomentari postingan Trump. Postingan dapat dibagikan dengan atau tanpa penambahan Facebook.
Pesan lain yang ditambahkan oleh Facebook ke pesan Trump menyatakan: “Seperti yang diharapkan, hasil pemilu membutuhkan waktu lebih lama tahun ini. AS memiliki hukum, prosedur, dan lembaga yang didirikan untuk memastikan integritas pemilihan kita. Sumber: Pusat Kebijakan Bipartisan. Lihat Hasil Pemilu.
“Petugas pemilu mengikuti aturan ketat dalam hal penghitungan, penanganan, dan pelaporan surat suara. Sumber: Pusat Kebijakan Bipartisan, Lihat Hasil Pemilu. ”
Fakta-fakta yang terjadi menunjukkan tentang kekhawatiran meningkat pengaruh Silicon Valley pada politik dan pemilu.
Ada Netizen Amerika pun turut berkomentar atas kejadian itu dengan mengunggah komentarnya : “Apakah ini kebebasan berbicara? Jika mereka bisa melakukan ini kepada Presiden, bagaimana mereka akan memperlakukan kita sebagai rakyat jelata? Mereka akan menekan suara kita agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hasilnya adalah rekayasa sosial. Ini bukan kebebasan.”
Komite Perdagangan Senat AS menggelar dengar pendapat pada 28 Oktober 2020, ketika itu dibahas tentang apakah kekebalan yang diberikan kepada Big Tech berdasarkan Pasal 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi AS. Dikarenakan sudah memberdayakan perusahaan-perusahaan besar tersebut untuk membatasi percakapan atau secara selektif menyensor konten media sosial.
Saat ditanya pada dengan pendapat itu apakah Twitter memiliki kemampuan untuk memengaruhi pemilu, CEO Twitter Jack Dorsey berkata, “Tidak.”
Senator Ted Cruz (R-Texas), yang mengajukan pertanyaan kepada Dorsey, menindaklanjuti dengan pertanyaan : “Twitter, ketika membungkam orang, ketika menyensor orang, ketika memblokir percakapan politik, yang tidak berdampak pada pemilihan?”
Sebagai tanggapan, Dorsey mengatakan bahwa orang dapat memilih “saluran komunikasi lain” dan bahwa kebijakannya berfokus pada “memastikan bahwa lebih banyak suara di platform yang dimungkinkan.”
Cruz mengatakan dia menemukan jawaban Dorsey “tidak masuk akal”. Rachel Bovard, direktur senior kebijakan di Conservative Partnership Institute, mengatakan kepada The Epoch Times: “Presiden Trump sedang disensor. Saya pikir banyak akun konservatif disensor hanya karena mengajukan pertanyaan.“
Rachel Bovard menuturkan, sekali lagi, inilah yang menurut platform ini dirancang untuk mereka lakukan: untuk menumbuhkan kemerdekaan pemikiran, kemerdekaan pertanyaan, dan memungkinkan orang-orang untuk mengambil keputusan sendiri. Cara mereka bertindak sangat bertentangan dengan itu. “
Bovard berkata selama wawancara dengan program” American Thought Leaders “The Epoch Times, ketika platform percakapan terbesar di dunia tidak lagi memungkinkan orang untuk berbicara dengan bebas, terlibat dalam sensor sudut pandang yang terang-terangan, maka dipikir Kongres berkewajiban untuk mengatakan:‘ Apakah kita mendapat manfaat dari ini? Apakah kebijakan kami benar-benar mendorong hal ini? ‘
Mari kita lakukan pengawasan di sini terhadap subsidi yang kita berikan kepada industri ini. Bovard menilai ini adalah peran Kongres.
“Jika Kongres tidak dapat atau tidak akan melakukannya, Presiden Trump ingin melakukan ini dalam masa jabatan kedua dengan peraturan FCC yang akan mengembalikan pasal 230 — yang merupakan subsidi keuangan Big Tech — kembali ke maksud aslinya.”
Senator Republik Greg Steube (R-Fla.) mengusulkan undang-undang pada 30 Oktober 2020 yang akan mewajibkan perusahaan Teknologi Besar untuk mematuhi “standar Amandemen Pertama untuk praktik moderasi konten mereka.”
“CEO Big Tech yang tidak terpilih seharusnya tidak dapat menyalahgunakan perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh Bagian 230 untuk memblokir percakapan dan menahan informasi dari publik, hanya karena tidak sesuai dengan keyakinan politik mereka,” kata Steube dalam sebuah pernyataan.
Sensor perusahaan besar itu dinilai telah melampaui sekadar bertindak sebagai penerbit dan terlibat dalam campur tangan pemilu secara aktif dan disengaja. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban.
“Undang-undang tersebut membedakan antara “Teknologi Besar” dan “Teknologi Kecil” dengan menerapkan uji dominasi pasar untuk melindungi kekebalan bagi para inovator, pengganggu pasar, dan pengguna, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan Teknologi Besar, menurut pernyataan tersebut. (asr)
Jan Jekielek berkontribusi untuk laporan ini.
Video Rekomendasi :
