Ivan Pentchoukov
Anggota parlemen Republik AS dari negara bagian di Pennsylvania pada Jumat 27 November 2020 mengumumkan resolusi yang akan segera mereka perkenalkan untuk menyengketakan hasil pemilu 2020.
Teks resolusi, yang dirilis dalam sebuah memo pada 27 November, menyatakan bahwa agen eksekutif dan yudikatif dari pemerintah Negara Bagian Kunci merebut kekuasaan konstitusional badan legislatif untuk menetapkan aturan pemilihan.
Resolusi tersebut “menyatakan bahwa pemilihan para pemilih presiden dan hasil kontes pemilihan di seluruh negara bagian lainnya dalam persemakmuran ini sedang dalam sengketa.” Resolusi tersebut juga “mendesak sekretaris persemakmuran dan gubernur untuk menarik atau mengosongkan sertifikasi pemilih presiden dan menunda sertifikasi hasil di kontes pemilihan di seluruh negara bagian lainnya memberikan suara pada pemilihan umum 2020. “
Resolusi juga menegaskan : “mendesak Kongres Amerika Serikat untuk menyatakan pemilihan calon presiden di Persemakmuran menjadi sengketa.”
Anggota Majelis Umum Pennsylvania mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Sejumlah kompromi dari undang-undang pemilu Pennsylvania terjadi selama Pemilihan Umum 2020. Penyimpangan dan ketidakwajaran yang terdokumentasi terkait dengan pemungutan suara lewat pos, pra-penyisiran, dan penyisiran telah merusak proses pemilihan kami dan sebagai akibatnya, kami tidak dapat menerima sertifikasi hasil dalam pemilihan di seluruh negara bagian.”
Mereka menambahkan, “Kami percaya momen ini sangat penting sehingga Majelis Umum perlu mengambil tindakan luar biasa untuk menjawab pertanyaan luar biasa ini. Kami juga yakin bahwa tugas pengawasan perwakilan kami karena cabang pemerintahan legislatif Pennsylvania menuntut kami untuk menjalankan kembali kewenangan konstitusional kami dan segera mengambil tindakan. “
Teks resolusi yang diusulkan mencantumkan tiga langkah yang diambil oleh agen yudisial dan eksekutif untuk mengubah aturan pemilu.
Pertama, pada 17 September 2020, Mahkamah Agung Pennsylvania “secara tidak sah dan sepihak” memperpanjang batas waktu penerimaan surat suara lewat pos, mengamanatkan bahwa surat suara tanpa cap pos akan diperlakukan tepat waktu, dan mengizinkan surat suara tanpa tanda tangan pemilih yang diverifikasi untuk diterima,” demikian bunyi resolusi itu.
Kedua, pada 23 Oktober, atas petisi dari sekretaris persemakmuran, Mahkamah Agung Pennsylvania memutuskan bahwa tanda tangan pada surat suara tidak perlu disahkan.
Ketiga, pada 2 November 2020, sekretaris persemakmuran “mendorong negara-negara tertentu untuk memberi tahu partai dan calon perwakilan pemilih yang surat suaranya cacat,” kata resolusi itu.
Semua perubahan tersebut bertentangan dengan Pennsylvania Election Code, yang mengharuskan surat suara masuk melalui pos pada pukul 8 malam pada Hari Pemilu, mandat bahwa tanda tangan pada surat suara masuk harus diautentikasi, dan melarang penghitungan masuknya surat suara lewat pos yang rusak.
Resolusi tersebut juga mencantumkan berbagai penyimpangan pemilihan dan potensi kecurangan, termasuk masalah yang dibawa oleh para saksi selama persidangan di hadapan Komite Kebijakan Mayoritas Senat Pennsylvania pada 25 November 2020.
“Pada 24 November 2020, Sekretaris Persemakmuran secara sepihak dan sebelum waktunya mengesahkan hasil pemilu 3 November 2020 mengenai pemilih presiden meskipun litigasi sedang berlangsung,” bunyi resolusi itu.
“Dewan Perwakilan Pennsylvania memiliki tugas untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara Persemakmuran ini yang dicabut haknya, untuk bersikeras bahwa semua pemilihan dilakukan sesuai dengan hukum, dan untuk memuaskan masyarakat umum bahwa setiap suara sah dihitung secara akurat,” tambah resolusi itu.
Senator Negara Bagian Pennsylvania Doug Mastriano, seorang Republikan, mengatakan pada Jumat 27 November 2020 bahwa badan legislatif negara bagian yang dikendalikan Partai Republik akan mengajukan tawaran untuk merebut kembali wewenangnya menunjuk pemilih negara bagian ke Electoral College dengan mengatakan mereka dapat memulai proses pada 30 November.
“Jadi, kita akan melakukan resolusi antara DPR dan Senat, semoga hari ini,” katanya kepada Steve Bannon’s War Room pada Jumat 27 November 2020.
Doug Mastriano menyampaikan dirinya telah menghabiskan dua jam secara online mencoba mengkoordinasikan dengan rekan-rekannya. Ia menyatakan ada banyak orang baik yang mengerjakannya di sini. Mengatakan, bahwa resolusi anggota parlemen akan mengambil kembali wewenang mereka. Selain itu, akan mendudukkan para elektor. Sekarang jelas pihaknya akan membutuhkan dukungan dari pimpinan DPR dan Senat, pihaknya akan mencapainya. (asr)
Keterangan Foto : Komite Kebijakan Mayoritas Senat Pennsylvania mengadakan audiensi publik pada hari Rabu di hotel Wyndham Gettysburg untuk membahas masalah pemilu 2020 dan penyimpangan dengan pengacara Presiden Trump Rudy Giuliani di Gettysburg, Pa., Pada 25 November 2020. (Samuel Corum / Getty Images)
Video Rekomendasi :
