oleh Wang Kaidi
Presiden Trump dalam pesan tweet-nya 1 Desember 2020,menyebutkan bahwa ia akan memprioritaskan hal ini, karena Pasal 230 CDA adalah hadiah yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada perusahaan teknologi besar AS, itu berupa kekebalan dari kewajiban dan perlindungan yang kemudian menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan integritas pemilu.
Trump juga menyebutkan bahwa jika Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tidak sepenuhnya menghentikan Pasal 230 yang sangat membahayakan dan tidak adil itu, maka ia terpaksa memveto Undang-undang tersebut.
Komentator politik Jason mengatakan : “Melalui serangkaian peristiwa dalam proses pemilihan umum, semua orang sudah dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan Internet besar ini, adalah menggiring pikiran masyarakat menuju ke arah yang sesuai dengan kepentingan mereka, tetapi bukan membuat masyarakat mengetahui fakta / kebenaran yang terjadi. Kini semakin banyak orang Amerika menyadari hal ini”.
Pasal 230 tersebut dianggap sebagai jimat bagi perusahaan media sosial besar seperti Twitter dan Facebook. Karena pasal ini, memungkinkan mereka untuk menghapus komentar pihak ketiga di platform mereka dengan alasan tertentu tanpa perlu bertanggung jawab secara hukum.
Pada bulan November, selama sidang dengar pendapat di Senat, senator Republik dengan tegas menunjukkan bahwa Twitter dan Facebook telah menyensor dan menekan isi pidato kaum konservatif, senator menuduh Pasal 230 sebagai biangnya sehingga perlu direvisi.
Senator AS Mike Lee mengatakan : “Bagaimanapun, mereka akan menghadapi amandemen besar pada Pasal 230 dari Undang-Undang Regulasi Komunikasi. Mereka akan memikul beberapa tanggung jawab hukum, dan mungkin ada perubahan lain yang akan mencegah mereka terus berlindung di bawah Pasal 230”.
Dalam pemilihan umum kali ini, platform media sosial seperti Twitter dan Facebook secara ketat memblokir berita, komentar atau ucapan dari kalangan konservatif terkait kecurangan dalam pemilu tahun 2020. Pesan tweet Presiden Trump juga kerap dibubuhi tanda peringatan.
Bulan Oktober tahun ini, Kementerian Kehakiman AS telah mengirim surat kepada Kongres tentang saran untuk merevisi Pasal 230 dari CDA yang dikeluarkan pada tahun 1996. (sin/asr)
Video Rekomendasi :
