NTD
Pengacara terkenal AS Lucian Lincoln “Lin” Wood Jr mengunggah tweet pada 15 Desember 2020. Dia menuduh Gubernur Negara Bagian Georgia dan Menlu Negara Bagian berkolusi dengan Komunis Tiongkok dalam penipuan pemilu. Lin Wood menyatakan mereka akan masuk penjara. Menurut Lin Wood 100% pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan mengambil tindakan keras untuk membersihkan rawa bagi “rakyat kami.”
Tweet Lin Wood disertai dengan foto Brian Kemp, Gubernur Republik Negara Bagian Georgia, dan Brad Rathensperger, Menlu Negara Bagian, mengenakan masker terbuat dari bendera Komunis Tiongkok.
Tweet Lin Wood itu berbunyi, “Trump adalah orang yang sangat baik. Dia benar-benar tidak suka memecat orang. Saya yakin dia tidak suka memenjarakan orang, terutama orang dari Partai Republik. Dia memberi Kemp dan Rathensperger kesempatan yang bisa dilakukan dengan baik, tapi mereka menolak, dan mereka akan segera masuk penjara. ”
Perlu dicatat bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump juga memposting ulang tweet Lin Wood. Publik percaya bahwa ini tampaknya mengirimkan sinyal kuat bahwa Trump mungkin tidak berulang kali mentolerir mereka yang berpartisipasi dalam penipuan pemilu, atau akan meluncurkan “operasi Thunder” kapan saja. Juga menggunakan hak istimewa yang diberikan kepada presiden oleh Konstitusi untuk menangkap penjahat.
Pada malam pemilihan pada 3 November 2020, Georgia State mengeluarkan rekor 1,3 juta suara absensi, dan pejabat negara tidak meminta verifikasi tanda tangan yang tepat. Tim kampanye Trump telah menunjukkan pelanggaran ekstensif dan penipuan serius dalam proses pemilihan di Negara Bagian Georgia, termasuk video penghitungan rahasia larut malam yang banyak ditonton di Fulton County.
Georgia sudah menghitung suara tiga kali, tapi secara terbuka menolak untuk memeriksa tanda tangannya. Administrasi Negara Georgia sekarang secara paksa mengesahkan hasil dari kemenangan kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Trump telah berkali-kali mengatakan bahwa jika Kemp atau Rathensperger mengizinkan verifikasi tanda tangan sederhana dari suara, dia akan menang “dengan mudah dan cepat” di Negara Bagian Georgia.
Selanjutnya, foto dan bukti kolusi Kemp dan Rathensperger dengan Komunis Tiongkok diungkap oleh media.
Georgia State tidak hanya melakukan penipuan serius, tetapi pemilu Amerika Serikat 2020 juga menghadapi masalah penipuan serius di banyak negara bagian penting. Dengan banyak dengar pendapat publik di negara bagian tersebut, semakin banyak kebenaran tentang penipuan yang terungkap.
Pengacara utama kampanye Trump dan mantan Walikota New York, Rudy Giuliani menyatakan bahwa ia memiliki 1.000 kesaksian tersumpah terkait kecurangan pemilu. Presiden Trump juga telah menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa kemenangan pemilihannya dicuri karena kecurangan pemilu yang meluas.
Namun, Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Biro Investigasi Federal tetap bungkam. Sistem legislatif, Parlemen, juga menghadapi krisis. Beberapa anggota parlemen takut untuk angkat bicara karena ancaman.
Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 11 Desember menolak tuntutan Texas atas empat tuntutan hukum inkonstitusional, yang dianggap telah meningkatkan alarm merah krisis konstitusional di Amerika Serikat.
Pada 15 Desember 2020, Lin Wood mengunggah ulang tautan ke artikel grup media “Epoch Times” dalam bahasa Inggris: “Presiden Trump Harus Mengambil Tindakan pada Saat Kritis”.
Artikel tersebut menunjukkan bahwa jika Pemilu Amerika Serikat 2020 dimenangkan dengan cara yang tidak jujur, maka masyarakat dapat mengharapkan hal yang sama terjadi pada Pemilu berikutnya. Rakyat Amerika secara efektif akan kehilangan hak pilihnya.
Artikel itu menulis bahwa meskipun eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat menegakkan keadilan, Trump masih memiliki jabatan presiden yang diberikan oleh Konstitusi. Trump harus menggunakan kekuatan ini sebagai presiden untuk mempertahankan masa depan Amerika Serikat dan menangkap mereka yang berencana merampas hak orang-orang melalui penipuan pemilu.
Artikel utama tersebut menyatakan bahwa Insurrection Act memungkinkan Trump menggunakan sarana militer untuk menahan bukti penting pemilu di negara-negara yang disengketakan dan untuk melakukan penghitungan suara yang transparan dan akurat.
Pada saat kritis pertempuran antara kebaikan dan kejahatan dan krisis konstitusional Amerika Serikat ini, Presiden Trump mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan Amerika Serikat dengan menggunakan kekuatan khusus yang diberikan oleh Konstitusi dan undang-undang.
Lin Wood mengatakan dalam sebuah tweet, “Saya 100% setuju dengan pernyataan dalam fitur luar biasa ini. Pemilihan ini adalah klimaks dari pertempuran antara kebebasan dan komunisme,yang baik dan jahat. Saya juga 100% yakin bahwa Trump akan mengambil tindakan dan melakukannya. Trump adalah seorang jenius. Dia punya rencana.”
Organisasi sipil Amerika Serikat, “We the People’s Congress” (WTPC) menerbitkan iklan satu halaman penuh di “Washington Times” pada tanggal 1 Desember, mengutip kontribusi luar biasa Presiden Lincoln untuk menyelamatkan Amerika Serikat selama Perang Sipil. Menyerukan agar Presiden Trump menjadi seperti Presiden Lincoln. Menggunakan kekuatan khusus presidennya untuk menyelamatkan Amerika Serikat.
Stewart Rhodes, pendiri Oath Keepers, organisasi milisi bersenjata terbesar di Amerika Serikat, juga merekomendasikan pada 12 Desember agar Presiden Trump menggunakan Undang-Undang Kontra-Pemberontakan untuk memerangi pengkhianat.
Rhodes mengatakan, “Saya ingin memberi tahu orang-orang sebuah fakta, karena Presiden Trump memiliki kesempatan terakhir sebagai panglima tertinggi. Dia benar-benar memiliki hak untuk mendekripsi apa pun yang ingin dia dekripsi. Dia harus mendekripsi Central Intelligence Agency (CIA) dan Investigasi Federal Amerika Serikat. Semua rahasia kotor dalam dokumen FBI dan Badan Keamanan Nasional (NSA) dan mengungkap semua pengkhianat di Amerika Serikat dan semua yang dibeli oleh Komunis Tiongkok. ”
The Oath Keepers yang didirikan oleh Rhodes adalah organisasi non-partai yang terdiri dari mantan personel militer, polisi, dan darurat. Rhodes menyarankan agar Presiden Trump menggunakan Anti-Insurgency Act untuk memerangi pengkhianat.
“Presiden Trump harus menggunakan hak yang diberikan kepadanya oleh para pendiri negara. Para pendiri negara memberinya semua yang dia butuhkan dalam konstitusi. Dia memiliki tanggung jawab untuk melakukannya dan harus melakukannya,” kata Rhodes.
The “Rebellion Act” memberi wewenang kepada Presiden Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan aktif Amerika Serikat dan Pengawal Nasional Federal di dalam negeri untuk menekan kerusuhan sipil, kerusuhan, dan pemberontakan.
Kolumnis Epoch Times berbahasa Inggris Stephen B. Meister menulis bahwa mempertimbangkan penerapan “Rebellion Act” untuk sepenuhnya menyelesaikan “penghalang ilegal” dari upaya verifikasi suara, dan “pemberontakan” seputar pemilu 2020, pertama-tama harus menunjukkan dua perbedaan signifikan:
Pertama, Esper bukan lagi Menteri Pertahanan. Trump telah menggantikannya dengan Christopher Miller, direktur Pusat Kontra-Terorisme Nasional.
Kedua, militer dapat dikerahkan di negara bagian untuk mengontrol suara dan mesin pemungutan suara, bukan menekan dan membubarkan warga sipil yang memberontak.
Lebih jauh artikel itu mengatakan bahwa permintaan Presiden atas “Undang-Undang Pemberontakan” bukanlah deklarasi darurat militer. Konstitusi belum ditangguhkan. Presiden menggunakan tentara untuk menegakkan hukum, bukan untuk menggulingkannya. (hui)
