Pemblokiran akun media sosial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump oleh perusahaan teknologi besar Amerika yang dipimpin oleh Twitter tidak hanya memicu reaksi opini publik yang kuat di Amerika Serikat, tetapi Jerman dan Prancis juga menentang dengan suara bulat. Imbasnya harga saham Twitter pada hari Senin 11 Januari 2021 lalu, anjlok 12% dalam perdagangan intraday, dan nilai pasarnya menguap sebesar $ 5 miliar. Pihak luar percaya bahwa ini menunjukkan bahwa efek negatif dari larangan Twitter terhadap Trump mulai meletus
Zhu Ying /Mei Lan
Media Amerika Serikat melaporkan harga saham raksasa media sosial Amerika Twitter dan Facebook anjlok pada awal perdagangan Senin 11 Januari 2021. Harga saham Twitter anjlok 12,3% di pagi hari; sedangkan harga saham Facebook turun 4,4%.
Ini adalah hari perdagangan pertama setelah dua raksasa media sosial itu mengumumkan penangguhan akun Trump. Opini publik yakin bahwa harga saham Twitter dan Facebook telah anjlok akibat sensor penggunanya.
Menyusul kerusuhan di Gedung Capitol Amerika Serikat pada 6 Januari, Facebook pertama kali mengumumkan pada tanggal 7 Januari bahwa akun Trump akan diblokir setidaknya selama dua minggu, Twitter beralasan ketakutan bahwa Trump mungkin “mengambil risiko lebih lanjut untuk menghasut kekerasan.
Pemblokiran Trump oleh media sosial pertama kali memicu reaksi besar dalam opini publik di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, Ketua Komite Kehakiman Senat Lindsey Graham dan Senator dan Dewan Perwakilan Rakyat lainnya dan beberapa tokoh politik telah berbicara dengan raksasa media sosial seperti Twitter dan Facebook. Menentang praktik pemblokiran tersebut.
Pompeo memperingatkan bahwa tindakan yang merusak kebebasan berbicara tidak akan berhasil di Amerika Serikat.
“Di sini bukan Komunis Tiongkok,” katanya.
Graham dengan blak-blakan berkata: “Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dapat men-tweet, tetapi Trump tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengelola Twitter memiliki banyak masalah. “
Sebelum dilarang, Trump memiliki lebih dari 88 juta pengikut di Twitter. Setelah Trump dicekal, banyak netizen dan konservatif yang mendukungnya menyatakan niatnya untuk memboikot Twitter. Dalam dua hari terakhir, sejumlah besar pengguna Twitter telah bermigrasi ke platform jejaring sosial lainnya.
Andrea Cicione, direktur strategi di TS Lombard Consulting, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters: “Trump memiliki pendukung setia yang sangat tinggi. Jika Trump secara permanen dilarang memposting, bola mata ini (mengacu pada pengguna) akan banyak yang menghilang . “
Trump sendiri secara terbuka menyatakan bahwa dia telah menduga hal itu akan terjadi, jadi dia sudah berkoordinasi dengan platform lain dan akan segera ada pengumuman besar.
Pada saat yang sama, Trump juga mengatakan akan mempertimbangkan kemungkinan untuk membangun platform jaringannya sendiri.
Faktanya, pelarangan akun Trump tidak hanya memicu reaksi keras opini publik di Amerika Serikat, tetapi juga menimbulkan kontroversi di kancah internasional, dan telah ditentang oleh Jerman dan Prancis.
Pada hari Senin 11 Januari lalu, Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan bahwa dia menentang keputusan Twitter yang secara terbuka memblokir akun presiden terpilih. Menurutnya terserah legislator, bukan perusahaan teknologi swasta, untuk merumuskan aturan tentang kebebasan berbicara.
Juru bicara Merkel, Steffen Seibert menyatakan pada konferensi pers reguler di Berlin bahwa campur tangan dalam pidato harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh badan legislatif, dan tidak boleh diputuskan oleh perusahaan.
Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire juga menyatakan bahwa negara, bukan “digital oligarch”, yang harus bertanggung jawab dalam merumuskan regulasi. Bruno Le Maire percaya bahwa perusahaan media sosial seperti Twitter mencoba membungkam Presiden Amerika Serikat, mengindikasikan bahwa perusahaan teknologi besar telah menjadi ancaman bagi demokrasi.
Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Eropa semakin khawatir tentang pengaruh yang semakin besar dari perusahaan teknologi besar. Uni Eropa saat ini sedang merumuskan peraturan. Jika platform teknologi tidak sesuai dengan peraturan ini, Uni Eropa dapat menghapusnya.
“Tidaklah normal jika kepala negara dilarang,” komentar Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan Prancis National Rally di TV Prancis.
“Kami, sebagai orang Prancis, juga saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya: Apakah perusahaan besar seperti raksasa teknologi digital memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang dapat berbicara dan apa yang dapat dikatakan? “
Gilbert Collard, anggota Liga Nasional, juga menunjukkan dengan marah di televisi BFM bahwa jika Amerika Serikat mengizinkan raksasa teknologi untuk melakukannya, itu sama saja dengan memberi institusi swasta hak istimewa untuk menyensor pidato publik.
Bahkan partai politik sayap kiri Prancis raksasa teknologi digital (GAFA) sangat tidak puas. Mereka khawatir saat ini postingan Trump dapat dihapus atau diblokir sesuka hati. Di masa mendatang, grup atau individu lain, termasuk organisasi mereka sendiri, juga akan menghadapi risiko diblokir secara sewenang-wenang oleh raksasa jejaring sosial. (hui)
