Luo Tingting
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pada Selasa 2 Februari 2021, menggelar pengarahan melalui telepon tentang situasi di Myanmar.
Seorang pejabat senior departemen itu mengatakan, “Setelah meninjau secara serius fakta dan keadaan, kami menilai bahwa Aung San Suu Kyi, pemimpin partai yang berkuasa di Myanmar dan Presiden terpilih Wain Min, digulingkan dalam kudeta militer pada tanggal 1 Februari. “
Amerika Serikat menyerukan kepada pimpinan militer Myanmar untuk segera dan tanpa syarat membebaskan Aung San Suu Kyi, Wain Min dan semua orang yang ditangkap.
Pejabat tersebut menyatakan bahwa evaluasi kudeta akan membatasi bantuan asing tertentu dari Amerika Serikat kepada pemerintah Myanmar dan melakukan tinjauan ekstensif terhadap proyek bantuan.
Pemerintah Amerika Serikat akan menyelidiki apakah ada masalah yang secara tidak langsung menguntungkan perwira militer Myanmar, termasuk perusahaan perusahaan yang terkait dengan pemerintahan militer. Tidak menutup kemungkinan, Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi baru.
Pada saat yang sama, pemerintah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat Myanmar, termasuk bantuan kemanusiaan dan proyek-proyek yang mendukung pembangunan demokrasi.
Pejabat itu juga menyatakan bahwa mereka mencoba untuk menghubungi Aung San Suu Kyi. Dia memperkirakan bahwa para pejabat pimpinan partai, pejabat lokal dan tokoh masyarakat sipil Myanmar, semuanya telah menjadi tahanan rumah.
Setelah kudeta Myanmar, Biden mengeluarkan pernyataan pada hari Senin tanggal 1 Februari lalu, mengutuk pengambilalihan oleh militer Myanmar sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.
Biden menegaskan bahwa Amerika Serikat mencabut sanksinya terhadap Myanmar dalam sepuluh tahun terakhir berdasarkan kemajuan demokrasi.
“Pembalikan kemajuan ini akan membutuhkan peninjauan segera terhadap undang-undang dan lembaga sanksi kami dan kemudian akan mengambil tindakan yang sesuai,” kata Biden.
Pemerintahan Biden dapat mempertimbangkan untuk mempromosikan sanksi di bawah Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky, membekukan aset pejabat Myanmar yang dijatuhi sanksi di Amerika Serikat, mengeluarkan larangan perjalanan, dan melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan Myanmar.
Peter Kucik, mantan penasihat sanksi senior di Departemen Keuangan Amerika Serikat, percaya bahwa Biden dapat mengeluarkan perintah eksekutif untuk memberikan sanksi kepada Myanmar di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).
Human Rights Watch dan organisasi lain meminta pemerintah Biden untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang dioperasikan oleh militer Myanmar, termasuk Myanmar Economic Holdings Corporation (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC).
Para analis setuju bahwa efektivitas sanksi Amerika Serikat mungkin dibatasi. Pada awal 2017, para pemimpin militer Myanmar, termasuk empat jenderal berpangkat tinggi termasuk Min Aung Lai, dijatuhi sanksi oleh administrasi mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump karena menganiaya etnis Rohingya.
Terkait masalah hak asasi manusia Myanmar, Amerika Serikat hanya memberikan bantuan sedikit atau hampir tidak ada bantuan, dalam jangka waktu yang lama. Sebagian besar bantuan Amerika Serikat diberikan melalui lembaga masyarakat sipil dan tidak langsung kepada pemerintah Myanmar.
Selain itu, Komunis Tiongkok, yang memiliki hubungan dekat dengan militer Myanmar, sangat rancu sikapnya terkait kudeta Myanmar. Komunis Tiongkok mengutuk militer Myanmar atau menyerukan pembebasan orang yang ditangkap.
Banyak sarjana percaya bahwa militer Myanmar sedang berkuasa, yang lebih menguntungkan Komunis Tiongkok. Mereka berspekulasi bahwa militer Myanmar dapat melancarkan kudeta dengan persetujuan dan dukungan dari Komunis Tiongkok. Bahkan jika Amerika Serikatmemberi sanksi kepada Myanmar, Komunis Tiongkok mungkin diam-diam mentransfusi militer Myanmar. (hui)
Keterangan Foto : Pada 2 Februari 2021, sebuah kendaraan lapis baja militer muncul di jalan di Myitkyina, Negara Bagian Kachin. (STR / AFP melalui Getty Images)
