oleh Wang Kaidi
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony J. Blinken pada Senin (8/2) mengeluarkan pernyataan menjelaskan bahwa Presiden Amerika Serikat, Joe Biden telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk segera berhubungan kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia – HAM PBB. Di samping itu dalam waktu dekat Amerika Serikat akan berpartisipasi dalam Dewan sebagai pengamat.
Dalam pernyataan tersebut disebutkan, Amerika Serikat mengakui bahwa Dewan Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang cacat, tetapi Amerika Serikat yang menarik diri pada Juni 2018 silam ternyata tidak mendorong perubahan yang berarti. Sebaliknya, hal itu menciptakan kekosongan dalam kepemimpinan Amerika Serikat. Malahan hal itu dimanfaatkan oleh negara yang memiliki agenda kediktatoran.
Sebelumnya pada Jumat (5/2), 45 orang Anggota Kongres Pemerintah Federal dari Partai Republik yang dipimpin oleh Chip Roy menulis surat kepada Biden yang menentang rencananya untuk membalikkan kebijakan mantan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Donald Trump mengenai keluar dari Dewan HAM PBB itu.
Surat itu berbunyi : “Sejak didirikan pada tahun 2006, Dewan Hak Asasi Manusia PBB tidak pernah secara serius mempromosikan tujuan dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, telah mendukung beberapa rezim paling menindas di dunia. Jika Amerika Serikat bergabung dengan organisasi yang secara sistematis melindungi rezim terburuk di dunia, maka sepantasnya mendapat kecaman moral.”
Komentator senior Heng He merespon dengan mengatakan, “Sekarang, Amerika Serikat yang ingin kembali ke organisasi dengan tanpa prasyarat untuk mereformasi mekanisme Dewan HAM PBB, sebenarnya sedang mencerminkan bahwa ia sedang melangkah di jalan yang oleh sejarah sudah dibuktikan itu buntu. Sebaliknya malahan memainkan peran yang mendorong rezim-rezim yang melanggar hak asasi manusia secara internasional.”
Ketika Dewan HAM PBB mulai dibentuk pada tahun 2006 silam, Amerika Serikat telah menolak bergabung karena Dewan HAM itu mengizinkan negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk untuk menjadi anggota.
Pada tahun 2009, selama masa pemerintahan mantan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat bergabung dengan dewan tersebut.
Pada tahun 2013, komunis Tiongkok, Vietnam dan yang lain terpilih sebagai anggota dewan dan mendapat kritikan dari organisasi HAM.
Pada Juni 2018, pemerintahan Trump secara resni mengumumkan penarikan diri dari Dewan HAM PBB dengan alasan dewan gagal membela hak asasi manusia secara efektif.
Nikki Haley, duta besar Amerika Serikat untuk PBB pada 22 Juni 2018 silam mengatakan : “Untuk waktu yang lama, Dewan HAM PBB telah menjadi pelindung para pelanggar hak asasi manusia dan merupakan kubangan air yang berisi politik bias. Yang disayangkan adalah, sekarang semakin jelas bahwa seruan kita kepada mereka untuk melakukan reformasi belum dijadikan perhatian.”
Menurut Heng He alasan mantan Presiden Trump menarik diri dari Dewan HAM PBB adalah karena dewan tersebut telah sepenuhnya dikendalikan oleh pelanggar hak asasi manusia terburuk seperti komunis Tiongkok.
Trump tahu bahwa Amerika Serikat tidak ada cara untuk mereformasi mekanisme hak asasi manusia PBB, maka Trump memilih mundur, dan itu adalah satu-satunya pilihan yang tepat.
Dengan kata lain, Trump cenderung untuk bergabung dengan organisasi yang memiliki mekanisme hak asasi manusia internasional dengan promosi kebebasan berkeyakinan sebagai intinya, dan lebih memilih mengeluarkan dananya untuk kegiatan yang benar. Sebaliknya tidak ingin mengeluarkan dananya untuk mendukung mekanisme PBB yang melanggar hak asasi manusia. (hui)
Video Rekomendasi :
