oleh Xiao Jing
Perdana Menteri Australia Scott Morrison, pada Senin (15 /2/2021) ketika wawancara dengan media ‘Herald Sun’ Australia bahwa proyek itu tidak membawa manfaat bagi Australia.
“Sejauh ini, saya belum melihat manfaat apapun bagi Australia,” kata Scott Morrison.
“Jika ada manfaat, lalu apa? Berapa biaya di balik manfaat ini? Saya belum punya jawabannya, tapi evaluasi perjanjian terkait akan terus berlanjut,” tambah Morrison.
Scott Morrison berharap ketika pemerintah negara bagian berurusan dengan pemerintah asing, harus konsisten dengan sikap pemerintah federal.
Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg juga menyatakan bahwa pemerintah federal Australia pada awalnya sudah tidak setuju dengan proyek OBOR yang dilaksanakan oleh komunis Tiongkok. Sampai sekarang pun, Frydenberg masih tidak setuju. Menurutnya, jika waktunya tepat, pemerintah akan mengambil keputusan atas kesepakatan terkait.
Pada (8/12/2020), Rancangan Undang Undang – RUU ‘Foreign Relations Bill’ telah disahkan menjadi undang-undang oleh Parlemen Federal Australia.
Sejak saat itu, Pemerintah Federal Australia secara resmi memperoleh kekuasaan baru untuk membatalkan perjanjian terkait luar negeri yang ditandatangani oleh pemerintah negara bagian yang dinilai melanggar kepentingan nasional, seperti proyek-proyek yang ditawarkan dalam prakarsa proyek OBOR.
Menurut Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne pada saat Parlemen Australia mengesahkan undang-undang ini untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai antara negara bagian dan wilayah administratif, pemerintah lokal dan universitas negeri Australia dengan pemerintah asing harus sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia.
Menurut undang-undang ini, jika perjanjian terkait luar negeri di masa depan tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Australia atau berdampak buruk pada hubungan diplomatik Australia, maka Menteri Luar Negeri berhak untuk memveto penandatanganan perjanjian atau membatalkan perjanjian yang ada.
Namun, Morrison mengatakan bahwa pemerintah federal Australia tidak akan bertindak lebih dulu. Dia sudah meminta Gubernur Dan Andrews, gubernur negara bagian dan menteri utama lainnya untuk memberikan laporan terperinci kepada pemerintah federal tentang semua perjanjian yang ditandatangani dengan negara asing sebelum 10 Maret mendatang. Hal itu guna ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah federal.
Dan Andrews, Gubernur Negara Bagian Victoria pada2018 telah menandatangani MOU proyek One Belt One Road – OBOR antara Negara Bagian Victoria dengan komunis Tiongkok. Namun, kesepakatan itu terus mendapat kritikan.
Meskipun Gubernur Dan Andrews berpendirian bahwa proyek OBOR yang sudah disepakati dengan komunis Tiongkok dapat membawa lebih banyak manfaat berupa kesempatan kerja, perdagangan dan investasi bagi warga Victoria, tetapi semakin banyak orang khawatir bahwa setelah menerima dana dari komunis Tiongkok, infrastruktur utama lokal akan lebih mudah masuk ke dalam pengendalian komunis Tiongkok. Akhirnya menjadi “pintu belakang” bagi komunis Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Australia. (hui)
Video Rekomendasi :
