oleh Zhang Ting
Apa saja konsensus yang dicapai oleh para pemimpin diplomatik tinggi Amerika Serikat dan komunis Tiongkok dalam pertemuan di Alaska terus menarik perhatian dunia. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kepada media AS ‘Axios’, tentang kedua negara tidak membahas krisis iklim selama pembicaraan Alaska, dan tidak ada keputusan mengenai rencana membentuk kelompok kerja iklim. Namun ini dikatakan sebaliknya oleh Kantor Berita Resmi komunis Tiongkok ‘Xinhua’.
Usai pembicaraan AS – komunis Tiongkok di Alaska, Kantor Berita ‘Xinhua’ melaporkan bahwa delegasi mereka yang menghadiri pembicaraan tersebut pada (19/3/2021), menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama perihal perubahan iklim.
Namun demikian, pihak AS membantah keputusan untuk membentuk kelompok kerja pada pertemuan tersebut.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada ‘Axios’ : “Secara luas kami menyadari bahwa jika komunis Tiongkok tidak mengambil upaya tambahan dalam menanggulangi masalah ini, maka tantangan iklim tidak mungkin bisa diatasi”.
“Komunis Tiongkok mewakili hampir 30% pelepasan karbon dioksida dunia. Selain itu, komunis Tiongkok juga melakukan investasi terkait intensif karbon di luar negeri”, kata juru bicara itu.
Juru bicara itu juga mengatakan bahwa, untuk mencapai tujuan Perjanjian Iklim Paris, komunis Tiongkok perlu melakukan lebih banyak upaya.
Setelah pembicaraan AS – komunis Tiongkok berakhir, pengumuman yang dirilis pihak AS juga tidak menyebutkan tentang pembentukan kelompok kerja bersama untuk perubahan iklim.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan : “Kepentingan kami terkait dengan masalah iklim di Iran, Korea Utara dan Afghanistan”.
Utusan iklim AS, John Kerry mengatakan pada Januari lalu, bahwa AS harus memperlakukan perubahan iklim sebagai “masalah kritis”, untuk diselesaikan secara tersendiri bersama komunis Tiongkok. Akan tetapi, pemerintahan Biden tidak akan berhenti menghadapi Beijing terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan masalah di bidang perdagangan.
Pada 19 Maret, peneliti senior dari ‘The Hudson Institute’ Nadia Schadlow dalam artikelnya yang diterbitkan di Capitol Hill telah memperingatkan, bahwa kebijakan iklim Amerika Serikat termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor energi dan transportasi, dapat menyebabkan ketergantungan Amerika Serikat terhadap komunis Tiongkok. Pasalnya, kebijakan ini akan mengalihkan AS dari mengandalkan bahan bakar fosil ke mengandalkan baterai lithium-ion. Dimana komunis Tiongkok memiliki posisi dominan dalam industri baterai lithium-ion.
Disebutkan juga dalam artikel Nadia Schadlow, bahwa seperti yang dikatakan Presiden Biden sendiri, memposisikan Amerika Serikat sebagai “pemimpin global” dalam pembuatan kendaraan listrik, tidak dapat melibatkan bagian yang bergantung pada pesaing terkuat Amerika Serikat. Di mata komunis Tiongkok, saat ini Amerika Serikat dan mereka, sedang terlibat dalam perlombaan baterai. Amerika Serikat harus menggunakan teknologi energi bersih sebagai ruang kompetitif, untuk menghindari ketergantungan yang begitu besar pada komunis Tiongkok.
Mitch McConnell, Pemimpin Minoritas Senat AS mengutuk pemerintahan Biden karena bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris.
Ia mengatakan, Presiden bergabung kembali dalam Perjanjian Iklim Paris yang gagal dan yang mengerikan, itu adalah perjanjian yang akan menyebabkan kita sendiri yang menimbulkan penderitaan ekonomi yang serius bagi keluarga pekerja Amerika Serikat. Dan, tidak ada jaminan bahwa baik komunis Tiongkok maupun Rusia akan menepati komitmen mereka.
Mitch McConnell, menjelaskan, Faktanya, Amerika Serikat sudah mengurangi emisi karbon, tetapi komunis Tiongkok serta negara-negara lain yang telah menandatangani perjanjian tersebut terus meningkatkan emisi karbon. Bergabung kembali dalam perjanjian itu, hanya akan memungkinkan kita sendiri yang melumpuhkan peluang kerja di Amerika Serikat, sedangkan pesaing kita justru akan terus melaju tanpa hambatan. Hal demikian disampaikan Mitch McConnell pada 21 Januari 2021 lalu. (sin)
Keterangan Foto : Pada 19 Maret 2021, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan (kanan) berbicara kepada media setelah pertemuan mereka dengan perwakilan Partai Komunis Tiongkok di Alaska. (Frederic J. Brown / POOL / AFP melalui Getty Images)
