ETIndonesia- Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing mewakili Konsumen Indonesia menyatakan menolak rencana PT Jalin Pembayaran Nusantara bersama Himbara (Mandiri, BRI, BTN dan BNI) memberlakukan pengenaan biaya cek saldo dan biaya tarik tunai pada 1 Juni 2021.
“Jalin dan Himbara tidak bijak kalau memang akan memberlakukan biaya-biaya tersebut yang sebelumnya gratis hal ini memberatkan Nasabah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
KKI jelas menolak rencana tersebut dan telah menyampaikan keberatan kepada OJK dan BPKN RI (21/5/2021).
“Kebijakan tersebut layak ditolak karena memberatkan Nasabah di Indonesia. Padahal tujuan awal diadakannya ATM Link adalah mempermudah Nasabah Indonesia dalam melakukan transaksi melalui ATM secara efisien dan efektif agar tidak terlalu banyak pengadaan ATM,” tambahnya.
David juga menerangkan dalam UU Perlindungan Konsumen telah diatur larangan perubahan aturan secara sepihak oleh pelaku usaha (Pasal 18 huruf g UU Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK No 13/SEOJK.07/2014)
Kalau dilanggar itu terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua milyar tegas David menerangkan Pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen.
Oleh karenanya David menyarankan OJK segera mengambil sikap untuk peninjauan kembali terkait pemberlakuan biaya cek saldo dan biaya tarik tunai yang akan dilakukan oleh Jalin dan Himbara.
” OJK perlu panggil Jalin dan Himbara agar di evaluasi sehingga tetap berkomitmen dalam mengedepankan perlindungan konsumen dengan berpedoman pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan Konsumen serta kepastian hukum. Tindakan pengenaan biaya ini juga tindakan sewenang wenang terhadap nasabah/konsumen dan terkesan perbankan ingin mencari keuntungan berlebih dari nasabah,”pungkasnya. (asr)
