Frank Fang
Lebih dari 300 organisasi pemerintah Amerika Serikat yang berbeda—–di antara kota, kabupaten, dan pemerintah daerah lainnya, serta distrik-distrik sekolah umum — telah membeli kamera dan sistem pengawasan dari dua perusahaan teknologi Tiongkok yang masuk dalam daftar hitam sejak Agustus 2019, menurut data kontrak pemerintah.
Dua perusahaan yang masuk dalam daftar hitam adalah Hikvision dan Dahua Technology, dan kesepakatan-kesepakatan bisnisnya dengan pemerintah Amerika Serikat setempat ditinjau oleh IPVM, sebuah perusahaan riset pengawasan video yang berbasis di Pennsylvania.
Data tersebut berdasarkan pada kontrak-kontrak pemerintah yang diperoleh melalui GovSpend, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Florida. Pada 24 Mei 2021, IPVM memublikasikan temuan-temuannya di kemitraan dengan TechCrunch.
Membeli peralatan dan layanan-layanan dari Hikvision dan Dahua Technology adalah sebuah masalah yang terkait dengan masalah keamanan dunia maya dan hak asasi manusia yang terkait dengan kedua perusahaan teknologi tersebut.
Faktanya, badan-badan federal dilarang membeli dari kedua perusahaan itu, karena risiko-risiko keamanan nasional signifikan yang diuraikan di bawah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional pada tahun 2019. Larangan tersebut mulai berlaku pada Agustus 2019.
Hikvision dan Dahua Technology juga termasuk di antara kelompok perusahaan-perusahaan yang berbasis di Tiongkok, kedua perusahaan itu yang ditambahkan ke daftar hitam Kementerian Perdagangan Amerika Serikat pada Oktober 2019 atas peran mereka dalam mendukung pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Komunis Tiongkok di wilayah barat jauh Xinjiang.
Perusahaan-perusahaan tersebut diharuskan untuk mengajukan sebuah izin khusus dari pemerintah, sebelum perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam.
Tindakan keras rezim Tiongkok terhadap etnis dan agama minoritas di Xinjiang—menjatuhkan mereka pada pelanggaran yang mencakup penyiksaan, sterilisasi, indoktrinasi politik, dan kerja paksa—telah dikecam sebagai “genosida” oleh Kanada, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.
Baru-baru ini di bulan Maret, Komisi Komunikasi Federal menunjuk Hikvision dan Dahua Technology, sebagai perusahaan-perusahaan yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Tiga perusahaan Tiongkok lainnya menerima sebutan yang sama adalah Huawei, ZTE, dan Hytera Communications.
Terlepas dari larangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional dan peringatan federal, Hikvision dan Dahua terus membuat terobosan-terobosan ke pasar Amerika Serikat di tingkat negara-negara bagian dan setempat. Pemerintah-pemerintah daerah hanya dilarang menggunakan dana-dana federal untuk membeli dari dua perusahaan tersebut.
Menurut IPVM, salah satu pembelanja terbesar adalah distrik sekolah Baldwin County di Alabama, yang menghabiskan lebih dari USD 1 juta untuk membeli 144 kamera termal Hikvision dari sebuah pemasok setempat pada Juli 2020. Kamera-kamera ini akan dipasang di 48 sekolah setempat untuk menyaring orang-orang yang menderita demam.
Pada Agustus tahun lalu, Sekolah Umum Fayette County di Georgia membayar usd 494,000 untuk 70 kamera termal. Bulan berikutnya, sekolah distrik tersebut memastikan ke IPVM, bahwa semua kamera yang dibeli telah beroperasi di semua sekolahnya.
TechCrunch melaporkan bahwa Kern County di California adalah satu-satunya kotamadya yang menanggapi pertanyaan TechCrunch, mengenai Hikvision dan dugaan hubungan Hikvision dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Ryan Alsop, kepala pejabat administrasi untuk Kern County, mengatakan kepada TechCrunch bahwa ia “tidak”akrab sama sekali dengan masalah yang Anda rujuk sehubungan dengan Hikvision.”
Menurut IPVM, Kern County menghabiskan lebih dari usd 15.400 pada Juni 2020 untuk membeli kamera-kamera pengawasan dan peralatan terkait, untuk kantor-kantor departemen percobaannya.
Sekolah-Sekolah Kota Modesto, sebuah distrik sekolah umum di California, menghabiskan USD 256.500 untuk membeli delapan kamera dan peralatan Dahua Technology pada Oktober 2020, menurut IPVM.
Selain itu, pemerintah kota di Modesto menghabiskan sejumlah uang yang tidak diungkapkan untuk melengkapi 55 bus dengan pemindai termal dari Hikvision.
Kota Modesto awalnya menggunakan dana-dana federal untuk membeli barang-barang Hikvision, tidak menyadari bahwa hal itu melanggar larangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, menurut IPVM.
Kota Modesto kemudian memberitahu IPVM, bahwa pihaknya “memproses untuk memindahkan biaya-biaya ke sumber pendanaan alternatif.”
Senator Mark Warner, Ketua Komite Intelijen Senat, mengatakan kepada TechCrunch bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak pernah “benar-benar” independen” dari Partai Komunis Tiongkok, sebagai tanggapan atas temuan-temuan IPVM.
Mark Warner menuturkan, ketika entitas-entitas Amerika Serikat ini membeli peralatan ini, entitas-entitas Amerika Serikat ini harus tahu bahwa mereka tidak hanya mendukung perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi penindasan di Tiongkok, tetapi data yang dikumpulkan melalui peralatan pengawasan ini dapat dibagikan dengan Partai Komunis Tiongkok.
Ia menegaskan, Orang-orang Amerika Serikat juga harus peduli mengenai bagaimana Partai Komunis Tiongkok bekerja untuk mengumpulkan data warga negara Amerika Serikat melalui berbagai taktik. Seharusnya mendidik orang-orang Amerika Serikat, termasuk entitas-entitas pemerintah setempat, mengenai risiko-risiko membeli peralatan jenis ini serta implikasi-implikasi moral dan keamanannya.” (Vv)
