Zheng Gusheng
Laporan kantor berita AFP, statistik dari Kementerian Dalam Negeri Prancis menunjukkan bahwa total 136 aksi demonstrasi di seluruh negeri itu pada Sabtu 17 Juli. Mereka menentang vaksinasi wajib dan penerapan paspor vaksin.
Dari Lille ke Marseille, dari Paris ke Montpellier, sekitar 114.000 orang berpartisipasi dalam demonstrasi. Di antara mereka, 18.000 orang di Paris dibagi menjadi beberapa parade dan turun ke jalan. Slogan yang diteriakkan oleh demonstran anti-vaksin termasuk “ingin kebebasan” dan “kediktatoran Macron.”
Menurut kantor keposian Marseille, sekitar 4.500 orang berdemonstrasi di kawasan pelabuhan tua Marseille. Beberapa demonstran mencoba memblokir jalan raya dan satu orang ditangkap.
Di Nice, sekitar 1.600 demonstran berkumpul di pusat kota untuk menentang izin kesehatan dan kewajiban vaksinasi. Di Strasbourg, 2.800 orang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut. Setelah aksi demonstran di Lyon bentrok dengan polisi, sembilan orang ditangkap.
Presiden Prancis, Emanuel Macron mengumumkan pada Senin 12 Juli, bahwa untuk mengekang penyebaran virus varian Delta, Prancis akan menerapkan langkah-langkah seperti vaksinasi wajib bagi staf medis dan penerapan izin vaksin.
Langkah-langkah yang rencananya akan diterapkan Prancis antara lain: mulai Agustus, orang yang makan atau minum, naik kereta jarak jauh atau pergi ke pusat perbelanjaan harus menunjukkan sertifikat vaksinasi atau tes virus negatif. Berpartisipasi dalam festival, menonton ke bioskop juga harus menunjukkan “kartu kesehatan” ini.
Selain itu, sejak September, staf medis, karyawan panti jompo, dan pekerja lain yang melakukan kontak dengan kelompok berisiko tinggi akan dipaksa untuk divaksinasi. Bagi mereka yang menolak divaksinasi maka dapat dipecat.
Di Tiongkok, sejak Senin 12 Juli, sejumlah pemerintah daerah setidaknya di 11 provinsi menerapkan kewajiban vaksinasi untuk membatasi perjalanan. Bahkan menetapkan bagi anggota partai Komunis Tiongkok harus divaksinasi untuk tiga generasi keluarga mereka. Jika keluarga mereka tidak divaksinasi, maka anak-anak mereka tak akan diizinkan pergi ke sekolah. Langkah ini memicu kecaman dari opini publik dalam dan luar negeri. (hui)
