oleh Yi Ru – NTD
Beijing sedang berupaya memperluas proporsi badan usaha milik negara dalam perekonomian Tiongkok. Beberapa hari lalu, Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara komunis Tiongkok -State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) mengeluarkan kebijakan baru untuk mempromosikan reorganisasi dan integrasi perusahaan BUMN yang berkecimpung dalam industri baja, transmisi dan distribusi peralatan, serta industri lainnya. Tujuannya adalah untuk membentuk grup baru dalam bidang terkait yang dikuasai oleh pemerintah. Hal ini membangkitkan interpretasi opini masyarakat
Pada 16 Juli, Peng Huagang, Sekretaris Jenderal dan Juru Bicara SASAC mengatakan dalam konferensi pers bahwa SASAC berencana untuk menerapkan langkah-langkah terkait dengan optimalisasi dan penyesuaian struktural ekonomi perusahaan milik negara dan membimbing pencapaian tujuan restrukturisasi.
Komisi itu juga mempromosikan reorganisasi dan integrasi perusahaan BUMN di bidang industri baja, manufaktur peralatan transmisi dan distribusi, serta industri lainnya, dan membentuk grup baru dalam bidang terkait yang dikuasai oleh pemerintah. Tak lain, untuk menjadikannya sebagai perusahaan kelas dunia.
Menurut analisis komentator Li Linyi, bahwa SASAC memiliki setidaknya 3 tujuan dalam mempromosikan reorganisasi perusahaan BUMN.
Salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, restrukturisasi perusahaan mereka di bidang baja adalah untuk menghindari adanya persaingan homogen. Yang kedua adalah restrukturisasi bertujuan untuk selain bersaing dengan perusahaan dunia juga menciptakan keunggulan dalam persaingan di pasar internasional. Ketiga, tentu saja dalam proses restrukturisasi, mereka yang selalu mengatakan bahwa restrukturisasi akan memberi kemungkinan kepada perusahaan swasta, untuk bergabung dengan menanamkan modal di perusahaan termaksud.
Sejak tahun 2020, pemerintah komunis Tiongkok secara bertahap telah memperkenalkan sejumlah kebijakan untuk memperluas proporsi perusahaan BUMN, dalam perekonomian Tiongkok dan mendorong perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam reformasi campuran perusahaan BUMN.
Misalnya, dalam rancangan yang berjudul ‘Opini tentang Penguatan Front Persatuan Kerja Ekonomi Swasta di Era Baru’ yang dikeluarkan oleh pihak berwenang komunis Tiongkok tahun lalu, menyebutkan bahwa BUMS harus didorong untuk berpartisipasi dalam reformasi campuran perusahaan BUMN. BUMS harus didorong untuk secara aktif memperkuat pertukaran dan kerjasama dengan perusahaan kelas dunia dan perusahaan milik negara.
Keenam departemen termasuk Komisi Pembangunan dan Reformasi komunis Tiongkok, bersama-sama mengeluarkan pernyataan pendapat yang relevan untuk mendorong perusahaan swasta berpartisipasi dalam reformasi campuran tersebut. Selain itu, mereka juga sepakat selain meningkatkan intensitas juga mempromosikan reformasi campuran tersebut pada bidang-bidang industri utama.
Analisis menyimpulkan bahwa tujuan SASAC melakukan segala upaya untuk mempromosikan babak baru reorganisasi perusahaan BUMN, yang serupa dengan mendorong BUMS untuk berpartisipasi dalam reformasi campuran perusahaan BUMN, dan mempromosikan reorganisasi perusahaan BUMN di industri baja dan lainnya, adalah bermaksud hendak masuk ke perusahaan baja milik swasta dengan menyertakan modal.
Frank Tian Xie, seorang profesor dari Aiken School of Business di University of South Carolina, Amerika Serikat mengatakan : “Perusahaan baja di daratan Tiongkok semuanya adalah perusahaan milik negara, tetapi beberapa pabrik baja besar milik negara itu telah menderita kerugian yang serius. Kemudian, mereka secara bertahap membuka kesempatan, mengizinkan beberapa perusahaan swasta, perusahaan kecil, dan perusahaan baja muncul beroperasi”.
Frank Tian Xie mengatakan, tetapi baja Tiongkok dan industri lainnya masih dimonopoli oleh perusahaan milik negara dalam hal bahan baku dan pasar, tetapi efisiensinya rendah. Sekarang mereka mulai mengincar usaha baja BUMS ini.
Radio Free Asia melaporkan bahwa Provinsi Zhejiang, yang memiliki sebagian besar perusahaan swasta, tampaknya memainkan peran utama dalam putaran reformasi ini. Laporan tersebut mengutip ucapan pengusaha Zhejiang memberitakan bahwa, pemerintah Provinsi Zhejiang sedang menyoroti dan menekankan peranan pemerintah dalam perusahaan swasta. Kemudian, mengharuskan BUMS besar dan menengah untuk mengizinkan modal BUMN menempati proporsi tertentu dari perusahaan mereka. Artinya, kita harus fokus pada pengintegrasian modal milik negara, dan perusahaan swasta kecil dan menengah harus fokus pada modal kolektif.
Laporan publik menunjukkan bahwa, tujuan pemerintah komunis Tiongkok saat ini adalah memungkinkan modal perusahaan milik negara mengalir masuk ke bidang industri milik perusahaan swasta, dengan cara merger, akuisisi, saham gabungan formasi atau lainnya.
Bahkan, para pendiri BUMS besar seperti Jack Ma-nya Alibaba, Ma Huateng-nya Tencent, Huang Zheng-nya Pinduoduo, Zhang Yiming-nya ByteDance dan lainnya, telah mengundurkan diri atau menjauhi perusahaan yang pernah mereka geluti selama bertahun-tahun.
Ant Group-nya Jack Ma selain dilaporkan sudah berada di bawah pengawasan ketat pihak berwenang komunis Tiongkok, tetapi juga sudah diambil alih oleh pemerintah.
Bagi Frank Tian Xie, ini adalah jenis lain dari “kemitraan BUMN – BUMS” atau cara rezim komunis Tiongkok menjarah modal untuk demokrasi Tiongkok. Dari kasus yang menjerat perusahaan Internet berteknologi tinggi yang telah kita lihat baru-baru ini. Misalnya, Ant Financial diambil alih secara paksa oleh komunis Tiongkok. Kemudian Ma Huateng dari perusahaan Tencent ini terpaksa mengambil inisiatif untuk menyerahkan miliaran lembar saham perusahaannya kepada rezim komunis Tiongkok. Dari sana kita dapat mengetahui bahwa babak baru perilaku jahat komunis Tiongkok ‘Bakar, Bunuh dan Jarah’ telah dimulai.
Li Linyi mengatakan bahwa, integrasi BUMN – BUMS yang dicanangkan Beijing saat ini mungkin juga akan berpengaruh terhadap perusahaan asing yang beroperasi di daratan Tiongkok.
Li Linyi mengatakan : “Pemerintah daerah di Zhejiang baru-baru ini berinvestasi di perusahaan swasta lagi. Kesan yang ia dapatkan adalah, jika Anda ingin berurusan dengan perusahaan swasta besar Tiongkok yang mana pun, di belakangnya pasti ada SASAC. Kecuali jika Anda tidak ingin berbisnis lagi dengannya. Pihak komunis Tiongkok sudah tidak bisa berbuat banyak karena hubungan perekonomian terputus. Tetapi selama Anda berurusan bisnis dengan perusahaan besar Tiongkok, maka pemerintah komunis Tiongkok berada di belakangnya”.
Frank Tian Xie berpendapat bahwa alasan pemerintah komunis Tiongkok melakukan perbaikan perusahaan berskala besar seperti ini, terutama karena terjadi krisis di kas negara. Saat ini, perekonomian Tiongkok secara keseluruhan telah memasuki masa resesi. Beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan milik pusat, mengalami masalah besar dengan profitabilitas mereka, kapasitas pendapatan ekspor dan kemampuan dalam membayar utang, sehingga mereka mencari akal untuk menjarah kekayaan perusahaan swasta. (sin)
