ETIndonesia- Setelah ditemukan pada tahun 1941 dan diproduksikan pada tahun 1951, maka mulai mulai 9 Agustus 2021 pukul 00.01 WIB, Blok Rokan beralih dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia (CPI), kepada KKKS Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam arahannya mengatakan, alih kelola Pengelolaan WK Rokan dari PT CPI ke PHR merupakan salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Setelah PT CPI berhasil mengelola wilayah kerja tersebut dengan baik, maka diharapkan PHR dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai.
Atas pengelolaan wilayah kerja yang baik, Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas menyampaikan terima kasih kepada PT CPI. “Sejak pertama kali diproduksikan pada tahun 1951 hingga tahun 2021, WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 Miliar barel minyak. Terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan,” kata Arifin dalam siaran pers Pertamina.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto menambahkan selain karena telah menghasilkan kinerja yang baik, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT CPI yang telah mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia, serta pelaksanaan kegiatan CSR di Riau dan wilayah Indonesia lainnya.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Dalam rangka mendukung capaian 1 juta BOPD pada tahun 2030, maka sejak dua tahun lalu kami bekerja keras, mengusahakan agar alih kelola berjalan lancar dan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI dapat dipertahankan. Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat WK Rokan saat ini masih mendukung 24% produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia,” kata Dwi Soetjipto.
Salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola WK Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi PT CPI pada akhir masa kontrak. Hasilnya, sejak HoA ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pemboran 103 sumur pengembangan.
Selain pemboran, SKK Migas juga mengawal 8 isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola, yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan.
“Kami berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk kepada Pemda Riau, sehingga operasional WK Rokan pada masa transisi berjalan dengan baik”, sambung Dwi.
Albert Simanjuntak selaku Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia menyampaikan apresiasinya, “Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa transisi bersama SKK Migas dan Pertamina, sehingga alih kelola berjalan dengan selamat, andal dan lancar. Semoga WK Rokan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara,“ terangnya.
Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), menyampaikan pengelolaan WK Rokan oleh Pertamina menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan kebanggaan bagi Pertamina dan bangsa Indonesia serta wujud dukungan dari segenap bangsa Indonesia sehingga alih kelola berjalan dengan baik.
Untuk memastikan kelancaran proses alih kelola, imbuh Nicke, Pertamina melalui PHR juga telah membentuk Tim Transisi yang bertugas memastikan kelancaran operasi, terutama di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, hingga ke aspek sumber daya manusia, finansial, komersial, asset supply chain management serta IT.
“Hal yang tidak kalah penting dalam proses alih kelola ini, kami mengingatkan kembali mengenai high risk pengelolaan usaha migas, tidak hanya proses kehandalan tapi aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) tetap menjadi perhatian kita semua,” tegas Nicke.
Kepada seluruh manajemen dan pekerja PHR, Nicke berpesan agar terus fokus menjalankan amanah dari Pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi negara, masyarakat dan bangsa melalui pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.
“Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah satu juta barrel oil per day (BOPD) dan 12 milyar standard cubic feet per day (BSCFD) di tahun 2030. Oleh karenanya, selain kerja keras serta komitmen Pertamina, tentu juga diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan daerah serta seluruh Stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” jelas Nicke. (asr)
