Li Zhaoxi
Pada akhir Juli, pihak berwenang Korea Utara membunuh tiga pelaut Tiongkok yang secara ilegal memasuki perairan Korea Utara karena topan. Setelah mengetahui kejadian ini, Komunis Tiongkok telah meluncurkan penyelidikannya sendiri. Tetapi orang luar berspekulasi bahwa Pyongyang dan Beijing kemungkinan akan tetap diam atas insiden tersebut
Menurut media Korea Selatan “Daily NK” melaporkan pada 25 Agustus, sumbernya di Tiongkok melaporkan pada tanggal 23 Agustus, bahwa sekitar 25 Juli, sebuah kapal nelayan Tiongkok berangkat dari pelabuhan Kota Zhuanghe, Provinsi Liaoning di perairan dekat Provinsi Pyongan Utara, Korea Utara menangkap kepiting.
Kapal nelayan ini adalah kapal motor. Agar tidak ketahuan oleh kapal patroli Korea Utara, para nelayan Tiongkok sering menggunakan kapal ini saat memancing di perairan lepas pantai barat Korea Utara.
Ketika kapal tiba di perairan Korea Utara, topan sedang bergerak ke utara di sepanjang Tiongkok timur, dan angin kencang mulai bertiup di Provinsi Liaoning Tiongkok, Jalan Ping An Utara, dan Jalan Ping An Selatan di Korea Utara. Sebelum kapal memulai operasi penangkapan ikan, diterbangkan angin kencang ke sebuah pulau di Kabupaten Zheshan, Provinsi Ping An Utara.
Ada beberapa pulau di perairan dekat Kabupaten Zheshan, seperti Pulau Takashima dan Pulau Dahua, namun “Daily Korea” belum mengetahui pulau spesifik tempat awak Tiongkok tersebut mendarat.
Tiga pelaut Tiongkok ditemukan oleh tentara Korea Utara setelah mereka berada di pulau itu, tetapi mereka kemudian dibunuh.
Sumber tersebut mengatakan bahwa departemen militer di daerah tersebut mengeluarkan perintah pembunuhan, sebelum situasinya dilaporkan kepada atasannya dan perintah tentang bagaimana bertindak telah diterima.
Pada akhir Agustus tahun lalu, Kementerian Keamanan Sosial Korea Utara mengeluarkan perintah, bahwa pasukan tersebut dapat menembak dan membunuh siapa pun atau benda apa pun dalam jarak 2 kilometer dari “blokade perbatasan” Korea Utara tanpa peringatan.
Pada September tahun lalu, tentara Korea Utara membunuh seorang pegawai negeri sipil Korea Selatan di perairan dekat Pulau Xiaoyanping. Meskipun pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan penyesalannya setelah insiden itu, pasukan yang terlibat langsung dalam insiden itu—Armada Kedelapan Armada Laut Barat Baik komandan formasi dan kapten menerima pujian militer.
Menurut laporan, setelah mengetahui bahwa tiga pelaut Tiongkok terbunuh, pihak berwenang Tiongkok juga meluncurkan penyelidikan, meskipun mereka menghindari menyebutkan kasus tersebut di depan umum. Namun, kejadian ini menyebabkan otoritas Komunis Tiongkok menunda penerbitan izin kapal penangkap ikan Tiongkok untuk beroperasi di Perairan Barat. Mereka awalnya berencana untuk mulai mengeluarkan izin pada Agustus, tetapi mereka sekarang menundanya hingga September.
Baru-baru ini, penyelidik hak asasi manusia PBB meminta Korea Utara untuk mengklarifikasi, apakah mereka telah memerintahkan tentara untuk menembak dan membunuh siapa saja yang melintasi blokade pandemi negara itu tanpa peringatan.
PBB mengatakan dalam surat itu, bahwa mereka sangat prihatin dengan kebijakan penembakan di depan zona penyangga perbatasan utara Korea Utara dan eksekusi mereka yang dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia internasional, kebebasan berekspresi, dan partisipasi dalam kehidupan budaya tanpa perlindungan yudisial serta menghukum. Mereka meminta Korea Utara untuk memberikan informasi tentang jumlah hukuman mati yang dieksekusi, yang mana disebut di negara itu “Hukum Budaya Reaksional.”
Korea Utara tidak pernah secara terbuka mengakui perintahnya untuk menembak atau mengeksekusi orang yang mengonsumsi konten budaya kapitalis. Tidak jelas apakah negara itu akan menanggapi surat PBB. Pelapor mengatakan bahwa jika mereka menerima balasan, mereka akan mengumumkannya kepada publik. (hui)
