Dorothy Li
Sebagai upaya untuk meningkatkan angka vaksinasi, pihak berwenang di Tiongkok menghukum seluruh keluarga jika salah satu anggota keluarga menolak untuk menerima suntikan vaksin untuk melawan virus Komunis Tiongkok atau COVID-19
Pejabat dari beberapa pemerintah kabupaten dan kota mengatakan mereka akan berhenti memberikan pensiun dan bantuan medis kepada orang-orang yang tidak menerima vaksinasi. Pihak berwenang juga akan melarang orang-orang yang tidak menerima vaksinasi mengunjungi sekolah, tempat kerja, atau area-area lain di luar rumahnya, seperti toko, bank, dan perpustakaan.
Selain itu, anggota-anggota keluarga terkait, bahkan yang menerima vaksinasi, dapat menderita.
Di dua provinsi, anak-anak tidak dapat kembali ke sekolah jika orangtua mereka gagal menyediakan bukti bahwa seluruh dua generasi dalam sebuah keluarga menerima suntikan-suntikan vaksin. Pemerintah setempat di Provinsi Liaoning di utara Tiongkok dan Provinsi Henan di tengah Tiongkok menerbitkan pengumuman tersebut, dengan kata-kata yang mirip dengan larangan untuk orang-orang.
Di kota Huludao Provinsi Liaoning, pihak berwenang mewajibkan semua siswa, dari taman kanak-kanak hingga sekolah kejuruan, untuk menunjukkan bukti vaksinasi untuk semua anggota keluarga. Daftar ini mencakup orang tua, semua kakek-nenek, saudara kandung di atas usia 12 tahun, dan wali-wali sementara. Kalau tidak, anak-anak tersebut tidak akan diizinkan kembali ke sekolah pada musim gugur, menurut pernyataan yang dirilis pada 25 Agustus.
Di Provinsi Henan, para pejabat kabupaten Zhengyang menarik persyaratan serupa pada 26 Agustus setelah bertemu dengan serangan balik penyiar negara Tiongkok CCTV.
Namun demikian, konten serupa dari provinsi-provinsi lain, termasuk Provinsi Guangxi di selatan Tiongkok, masih di situs resminya.
Pejabat yang lebih rendah yang secara langsung bertanggung jawab untuk membujuk atau menekan penduduk untuk menerima vaksin, telah mengambil tindakan yang lebih keras.
Pejabat komunitas perumahan di Provinsi Qinghai barat Tiongkok mengatakan, jika seorang penduduk “menolak vaksin”, anggota-anggota keluarga lainnya tidak akan menerima segala bentuk pensiun, seperti untuk keluarga penyandang cacat dan keluarga yang berpenghasilan rendah, menurut outlet media pemerintah, The Paper.
Para penduduk akan terdaftar sebagai penolak jika mereka tidak dapat menerima pernyataan medis untuk membuktikan kondisi fisiknya adalah tidak cocok untuk vaksinasi, termasuk ibu hamil dan menyusui.
Hukuman lain mencakup membatasi keluar dari komunitas perumahan, menangguhkan semua penawaran surat referensi ke sekolah dan perusahaan, dan menolak aplikasi untuk semua proyek pribadi.
“Itu hanyalah gertakan,” kata direktur komunitas North Street kepada The Paper, menambahkan mereka harus mencapai tujuan vaksinasi yang ditugaskan, menurut laporan tersebut pada 25 Agustus.
Singkirkan Orang-Orang Tidak Menerima Vaksinasi
Staf komunitas tidak menjelaskan apa tugas yang diberikan atau apakah arahan dari pemerintah pusat.
Namun demikian, pemberitahuan baru-baru ini menunjukkan pihak berwenang kabupaten dan kota dari setidaknya sepuluh provinsi, telah meluncurkan sebuah kampanye baru untuk mengurangi angka orang-orang yang tidak menerima vaksinasi menjadi angka nol, mulai dari wilayah Mongolia Dalam di utara Tiongkok hingga Provinsi Sichuan di selatan Tiongkok.
Persyaratan umum mencakup “pergi ke setiap rumah tangga” untuk mendaftar dan membujuk penduduk yang tidak menerima vaksinasi. Beberapa persyaratan menyebutkan hukuman bagi penduduk yang gagal menerima vaksinasi.
Para pejabat tinggi instansi pemerintah, lembaga milik negara, dan perusahaan dapat dihukum jika gagal memenuhi target angka vaksinasi, menurut sebuah pernyataan dari pihak berwenang di bidang kesehatan kota di Provinsi Shanxi yang diposting pada 24 Agustus. Dikatakan angka vaksinasi harus lebih dari 91,2 persen di setiap lembaga sebelum hari berikutnya.
Orang-orang mengeluh di platform media sosial, termasuk Twitter dan Weibo, mitranya di Tiongkok, bahwa para pejabat berulang kali menekan mereka untuk menerima vaksin meskipun ada klaim bahwa vaksinasi bersifat sukarela.
Ketua Partai Komunis Tiongkok kota Huaibei mengaitkan perubahan kebijakan dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, menduga bahwa tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan 1 miliar orang-orang yang menerima vaksinasi pada akhir Agustus. Bahkan, mendapatkan 1,1 miliar orang-orang yang menerima vaksinasi pada akhir Oktober. (Vv)
