Chen Beichen
Baru-baru ini, kegiatan diplomatik Komunis Tiongkok di Inggris berulang kali terbentur. Duta Besar Komunis Tiongkok untuk Inggris Zheng Zeguang dilarang memasuki Parlemen Inggris. Ia juga sudah diberitahu agar tidak menghadiri pidato yang semula dijadwalkan akan diadakan di Gedung Parlemen pada 15 September 2021.
Sir Lindsay Harvey Hoyle, Ketua House of Commons, mengumumkan tentang pelarangan Dubes Komunis Tiongkok di Parlemen Inggris. Dia mengatakan mengingat sanksi Beijing terhadap tujuh anggota parlemen Inggris yang mengkritik catatan hak asasi manusia Komunis Tiongkok, akan “tidak pantas” untuk mengizinkan duta besar Komunis Tiongkok Zheng Zeguang memasuki parlemen.
Ketua House of Lords, John Francis McFall, juga setuju. Ia mencatat pertemuan di mana Zheng Zeguang diundang untuk menghadiri “harus diadakan di tempat lain, dengan mempertimbangkan (Komunis Tiongkok) menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen.”
Dalam hal ini, para anggota yang disebut “sanksi” oleh Beijing menyambut baik larangan tersebut. Mereka mengatakan mengizinkan Zheng Zeguang memasuki gedung parlemen akan menjadi “penghinaan.”
Menurut sebuah laporan oleh Associated Press, Zheng Zeguang dijadwalkan menghadiri resepsi yang digelar di House of Commons pada 15 September, tetapi sekarang mungkin gagal.
Gambar itu menunjukkan Zheng Zeguang, duta besar Tiongkok untuk Inggris. (Tangkapan layar video)
Pada Maret tahun ini, banyak politisi Inggris mengkritik keras masalah hak asasi manusia di Xinjiang, yang mengganggu Komunis Tiongkok. Tanpa diduga, Komunis Tiongkok mengumumkan sanksi terhadap 4 entitas dan 9 orang di Inggris setelah beberapa hari, termasuk 5 konservatif di House of Parlement : Iain Duncan Smith, Nusrat Ghani, Tim Loughton, Thomas Tugendhat dan Neil O’Brien.
Beijing juga menjatuhkan sanksi kepada dua anggota British House of Lords: Baroness Helena Kennedy QC dan David Alton. Aturan ini melarang orang-orang yang disebutkan memasuki Tiongkok, Hong Kong dan Macau, membekukan properti mereka di Tiongkok, dan warga serta institusi Tiongkok juga dilarang berbisnis dengan mereka.
Menanggapi apa yang disebut sanksi yang dijatuhkan oleh Komunis Tiongkok, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan ia dengan tegas mendukung warga negara Inggris yang mengungkap kekejaman Komunis Tiongkok. “Kebebasan untuk berbicara menentang penindasan adalah hal mendasar, dan saya dengan tegas mendukung mereka.”
Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab juga mengecam keras dengan mengatakan: “Tidak perlu dikatakan lagi bahwa ketika Inggris dan komunitas internasional bergabung untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Komunis Tiongkok), pemerintah Tiongkok (Komunis Tiongkok) menjatuhkan sanksi pada negara-negara tersebut. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM harus melakukan penyelidikan komprehensif dan memverifikasi fakta.” (hui)
