oleh Xia Yu
Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Jumat (15/10/2021) mengatakan kepada pers usai melakukan pembicaraan lewat sambungan telepon dengan Xi Jinping, bahwa Eropa dan Tiongkok akan mengadakan pertemuan puncak dalam waktu dekat.
Michel dalam pesannya di Twitter menyebutkan : Dalam hubungan UE – Tiongkok, terlepas dari masih adanya perbedaan, dialog tidak kalah penting.
Setuju untuk mengadakan KTT Uni Eropa – Tiongkok dan memperkuat dialog antar kita. Tulisnya namun tanpa memberikan tanggal untuk KTT tersebut.
Reuters melaporkan bahwa seorang pejabat Uni Eropa mengatakan : “Selama berlangsungnya panggilan, para kepala negara mengkonfirmasi niat mereka untuk mengadakan KTT berikutnya antara Uni Eropa dengan Tiongkok. Mereka juga membahas mengenai mengadakan pertemuan dengan semua anggota Dewan Eropa pada tahap selanjutnya”. Yang dimaksud di sini adalah pertemuan puncak terpisah antara Tiongkok dengan 27 pemimpin Uni Eropa.
“Uni Eropa percaya bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah komunis Tiongkok terhadap pembuat kebijakan Eropa adalah tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Uni Eropa akan terus mencari hubungan ekonomi yang lebih seimbang”, kata pejabat Uni Eropa kepada Reuters.
“Ketua Michel mengingatkan tentang kekhawatiran UE terhadap situasi hak asasi manusia di daratan Tiongkok”, kata seorang pejabat UE ketika melukiskan pembicaraan telepon antara Michel dan Xi Jinping. Dia juga mengatakan bahwa penerbangan militer komunis Tiongkok di dekat Taiwan dan klaim kontroversial Beijing terhadap pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan baru-baru ini juga mengkhawatirkan.
Laporan China Central TV menyebutkan bahwa Xi Jinping telah menyampaikan pesan kepada Charles Michel perlunya penyelesaian perbedaan antara UE dengan Tiongkok dengan memperkuat komunikasi strategis, dan mempromosikan hubungan bilateral yang “sehat dan stabil”.
Sejak merebaknya COVID-19, Eropa dan Tiongkok belum mengadakan pertemuan fisik formal apa pun. Pertemuan UE-Tiongkok terakhir adalah konferensi video pada 30 Desember 2020.
Sejak awal tahun ini, seiring dengan semakin meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang dan Hongkong, hubungan UE-Tiongkok telah mengalami penurunan drastis.
Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok sehingga memicu sanksi pembalasan oleh Tiongkok terhadap diplomat Eropa, anggota Parlemen Eropa dan think tank, serta menghasut nasionalisme Tiongkok untuk memboikot perusahaan-perusahaan Eropa. Perjanjian Komprehensif tentang Investasi. (CAI) sejak saat itu dibekukan.
Hari Rabu (13/10), Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengadakan pertemuan video “Perpisahan”. Kedua belah pihak sempat membahas sejumlah topik termasuk iklim, epidemi, perjanjian investasi UE-Tiongkok yang menemui jalan buntu, dan hal-hal terkait hak asasi manusia. Namun kantor berita resmi Tiongkok Xinhua tidak menyinggung soal pembicaraan tentang topik Perjanjian Investasi Uni Eropa-Tiongkok dan isu hak asasi manusia.
UE juga telah merumuskan strateginya sendiri untuk meningkatkan kehadirannya di kawasan Indo-Pasifik melawan komunis Tiongkok. Pada 16 September tahun ini, Uni Eropa mengumumkan sebuah komunike bersama Taiwan tentang menjalin hubungan perdagangan dan investasi yang mendalam.
Josep Borrell, Wakil Presiden Komisi Eropa dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri mengatakan : “Baik dari perspektif geoekonomi atau geopolitik, pusat gravitasi dunia bergeser ke kawasan Indo-Pasifik. Masa depan Uni Eropa berkaitan erat dengan Indo-Pasifik. Uni Eropa telah menjadi investor terbesar, mitra pembangunan utama, dan salah satu mitra dagang terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Partisipasi kami bertujuan untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka untuk semua pihak. Pada saat yang sama, membangun kemitraan yang kuat dan langgeng untuk berkolaborasi dalam berbagai hal mulai dari transformasi hijau, tata kelola laut atau agenda digital hingga keamanan dan pertahanan”. (sin)
