ETIndonesia – Kini penerbangan dengan menggunakan transportasi udara diharuskan dengan syarat tes Polymerase Chain Reaction(PCR). Sebelumnya masih boleh menggunakan tes Antigen.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini, pada prinsipnya adalah uji coba pelonggaran mobilitas dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat dengan penuh kehati-hatian.
Pengetatan metode testing menjadi PCR untuk moda transportasi udara wilayah Jawa -Bali dan non Jawa – Bali level 3 dan 4, merupakan bagian dari ujicoba pelonggaran mobilitas dengan prinsip kehati-hatian tersebut.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi kebijakan yang sekarang diterapkan, dan tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan di masa yang akan datang.
“Pengguna RT-PCR sebagai metode testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi lebih baik daripada metode testing rapid antigen. Sehingga potensi orang terinfeksi untuk lolos dapat dicegah. Sehingga mencegah orang tersebut menulari orang lain dalam suatu tempat dengan kapasitas padat,” kataWiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Graha BNPB, Kamis (21/10/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Terkait penentuan leveling kabupaten/kota, pendataan hasil leveling per kabupaten/kota telah diinput dengan berbagai metode. Baik yang konvensional maupun digital yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing daerah.
Disamping itu, terkait pencapaian herd immunity masyarakat, pertimbangan strategi kebijakan didasarkan pada fakta dan data yang ada dilapangan. Serta berpijak pada hasil monitoring dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya.
Selain itu, menurutnya pemerintah sedang melakukan serosurvei untuk mengetahui kadar antibodi yang terbentuk di masyarakat. Baik akibat vaksinasi atau pasca tertular. Hasil analisis data PeduliLindungi juga digunakan untuk mengetahui efektivitas skrining kesehatan yang digunakan di berbagai fasilitas publik.
“Kedua hasil ini dapat menjadi dasar penentuan strategi pengendalian ke depan khususnya pada periode kritis yaitu libur Natal dan Tahun Baru,” tegas Wiku. (asr)
