Li Lan – NTD New YorkÂ
Pemerintah Biden secara resmi pada (4/11) mengumumkan bahwa perusahaan dengan 100 atau lebih karyawan harus memastikan bahwa karyawan mereka menerima dua dosis vaksin sebelum 4 Januari tahun depan, jika tidak, mereka harus menjalani tes mingguan dan harus mengenakan masker di kantor.
Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) Departemen Tenaga Kerja bertanggung jawab atas perumusan dan penerapan aturan tersebut. Kebijakan ini akan berdampak terhadap 84 juta orang Amerika.
Thanksgiving akan berlangsung dua minggu lagi, dan Federasi Ritel Nasional” segera menyatakan bahwa ini adalah “pengaturan ulang berat yang dikenakan pada pengecer selama musim belanja liburan yang kritis.”
Federasi mengharuskan pemerintah Biden untuk berkonsultasi secara terbuka tentang kebijakan ini dan memastikan bahwa tindakan ini tidak akan menyebabkan gangguan yang tidak perlu pada ekonomi. Bahkan, tidak akan memperburuk kekurangan tenaga kerja yang ada.
Negara bagian Indiana, Missouri, dan Arizona segera mengumumkan bahwa mereka akan menuntut pemerintahan Biden atas kebijakan ini.
Gubernur Indiana, Eric Holcomb mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pendekatan pemerintah federal ini telah melampaui fungsinya dan akan membahayakan rantai pasokan dan tenaga kerja.
Sebelum ini, gubernur Alabama, Texas, dan Florida semuanya telah mengambil tindakan untuk melarang pemerintahan Biden menerapkan perintah vaksinasi di negara bagian tersebut.
Pada saat yang sama, Kongres Partai Republik juga bertindak untuk menolak perluasan administrasi Biden dari vaksin wajib ke perusahaan swasta.
Senator Amerika Serikat, Mike Braun pada 3 November mengatakan: “Ini menyebarkan garam pada luka, yang akan membuat entitas (perusahaan) ini paling menderita.”
Senator Mike Braun dan 40 rekan Republik lainnya dari Subkomite Ketenagakerjaan dan Keselamatan Tempat Kerja Senat Federal mengumumkan bahwa, mereka akan memulai prosedur formal sesuai dengan Undang-Undang Tinjauan Kongres. Membatalkan perintah vaksin wajib pemerintah Biden terhadap perusahaan swasta.
Anggota Kongres, Fred Keller juga memajukan tindakan yang sama di Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengatakan dalam sebuah tweet, “Kita harus menghapuskan aturan otoriter ini.”
Pakar virologi Amerika Dr. Lin Xiaoxu menuturkan, “Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) bertanggung jawab untuk terlibat dalam pencegahan epidemi publik. Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) adalah dari perspektif lingkungan kerja dan keselamatan kerja. Bahan kimia apa yang dapat menyebabkan kanker, dan bagaimana Anda harus mencegahnya.”Â
Ia mengatakan, tidak masuk akal jika Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) mempromosikan masalah ini. Sebenarnya, hal itu mencerminkan situasi saat ini. Praktek mendorong vaksin telah melampaui lingkup kesehatan masyarakat, tetapi itu hanya untuk memaksa perintah pemerintah. Pada dasarnya, ini adalah untuk memungkinkan orang-orang beradaptasi dengan ultra virus besar pemerintah federal, dan memungkinkan negara bagian untuk berkompromi di bawah perintah presiden pemerintah federal.”
Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) dari Departemen Tenaga Kerja akan mengirim personel untuk memasuki perusahaan untuk diperiksa. Jika majikan melanggar aturan, denda tunggal hampir US$13.653; jika perusahaan dianggap melanggar aturan dengan sengaja, denda maksimum tunggal bisa mencapai USD136.532. (sin)
