oleh Li Yun
Pegawai Negeri Sipil Tiongkok dalam skala besar telah terkena pemotongan gaji bulanan mereka yang berkisar dari 15% hingga 35%. Analisis percaya bahwa akibat kesulitan keuangan pemerintah daerah, jadi “mangkuk nasi” para pegawai negeri jadi ikut terancam. Tampaknya, hari-hari sulit di Tiongkok telah tiba.
Portal Tiongkok ‘NetEase’ baru-baru ini membenarkan bahwa pegawai negeri sipil di Provinsi Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Fujian, dan Kota Shanghai telah menjadi wilayah yang paling awal terkena hempasan gelombang pemotongan gaji PNS.
Laporan tersebut menyinggung soal kasus yang terjadi saat ini, seperti beberapa daerah di Guangdong sudah mulai menunda pemberian subsidi dan hanya menjamin pembayaran upah pokok kepada PNS.
Dana subsidi yang diberikan kepada 15.000 orang mahasiswa sarjana yang magang di Kota Shenzhen, dan subsidi kepada 25.000 orang master yang sejak beberapa tahun terakhir ini diberikan, sekarang telah dicabut. Laporan itu menyebutkan bahwa mangkuk nasi pegawai negeri sipil menjadi terancam, mereka tak tahu harus berbuat apa untuk menanggulangi berkurangnya dana penunjang hidup !
Qin Peng, seorang komentator politik dan ekonomi mengatakan bahwa, berita tentang pemotongan gaji PNS ini, justru mengekspos soal pendapatan tahunan pegawai negeri sipil biasa di Tiongkok dari berbagai sumber ternyata bisa mencapai lebih dari RMB. 200.000,- (setara IDR. 440 juta).
Ia menguraikan, dibandingkan dengan penghasilan bulanan 600 juta penduduk yang rata-rata kurang dari RMB. 1.000,- sebagaimana dituturkan PM. Li Keqiang, juga hasil penelitian Universitas Renmin yang dilaporkan oleh media keuangan, bahwa 964 juta orang penduduk memiliki pendapatan bulanan rata-rata kurang dari RMB.2.000,- Pada kenyataannya, di balik kebangkitan republik yang digembar-gemborkan oleh PKT, sejumlah besar rakyat Tiongkok telah bekerja setengah mati untuk memberi makan segelintir orang yang berkuasa, serta mengumpani PNS yang jumlahnya mencapai puluhan juta orang.
Qin Peng percaya bahwa, pada saat yang sama, berita tersebut juga mengungkapkan bahwa pemerintah Tiongkok benar-benar tidak punya uang sekarang, jadi “orang sendiri pun terkena dampaknya”.
Skala pemotongan gaji berbeda-beda tergantung dari jabatan PNS yang bersangkutan, pokoknya berkisar dari 15% hingga 35%.
Sebagaimana dituturkan oleh seorang PNS wanita di Kota Hangzhou, Zhejiang yang mengatakan bahwa departemen keuangan setempat mengumumkan pemotongan gaji PNS tanpa menjelaskan alasannya, termasuk bonus atas kinerja. Dirinya terkenang potongan RMB. 50.000,- (setara IDR.110 juta), sekitar 25% dari gajinya, yang secara serius akan mempengaruhi kehidupan banyak keluarga PNS.
Ada netizen yang mengkutak-katik hitungan lalu berkomentar : Paling tidak penghasilan tahunan PNS ini lebih dari RMB. 200.000,-
Beberapa netizen mengatakan bahwa gaji tahunan seorang direktur kantor polisi di Shanghai telah dikurangi dari sebelumnya yang RMB. 350.000,- menjadi kurang dari RMB. 200.000,-, dan gaji tahunan pegawai negeri sipil di tingkat seksi telah dikurangi dari RMB. 240.000,- menjadi RMB. 150.000,-.
Gambar dari ‘NetEast’ juga menunjukkan bahwa setelah gaji + bonus pegawai negeri sipil di Jiangsu, Shanghai dan Zhejiang dipotong, maka ‘take home pay’ tahunannya menurun dari RMB. 300.000,- menjadi RMB. 200.000,- dan yang RMB. 200.000,- menjadi RMB. 150.000,-
Menurut laporan, pada Juli, pegawai negeri sipil di Kota Shanghai, Provinsi Jiangxi, Henan, dan Guangdong sudah tidak lagi menerima bonus, bahkan Pemda minta bonus yang sudah dibayarkan untuk dikembalikan.
Seorang guru bermarga Liu di daratan Tiongkok mengatakan bahwa gaji bulanan pegawai negeri sipil di Tiongkok dibagi menjadi gaji tetap, bonus kinerja dan berbagai tunjangan. Lantaran terpengaruh oleh epidemi, pertumbuhan ekonomi jadi melambat dan kesulitan keuangan pemda semakin serius, sehingga harus mengurangi tunjangan dan gaji PNS.
Guru liu menjelaskan, kas negara mengalami defisit, ini merupakan alasan utama pemotongan gaji PNS. Daerah lain di Tiongkok juga tidak akan terkecuali. Pembayaran gaji PNS termasuk guru jadi terhambat. Nyaris tidak ada pemerintah daerah di daratan Tiongkok yang tidak berhutang (kepada pemerintah pusat). PNS terkena pemotongan gaji hanya suatu sinyal, ia akan mempengaruhi seluruh masyarakat, oleh karena itu, rakyat Tionghoa harus siap menghadapi kehidupan yang akan semakin sulit.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi Tiongkok seperti situasi epidemi dan perang perdagangan yang berkepanjangan, telah datang secara tumpang tindih. Sampai-sampai PM. Li Keqiang berulang kali menyerukan kepada rakyat Tiongkok agar bersiap-siap menjalani kehidupan yang sulit.
Menurut statistik resmi bulan Agustus, pendapatan dan pengeluaran fiskal dari 31 provinsi dan kota di Tiongkok pada paruh pertama tahun ini telah mengalami defisit, kecuali hanya Kota Shanghai yang mengalami surplus fiskal. Kesenjangan antara pendapatan dengan pengeluaran di banyak provinsi telah mencapai lebih dari RMB. 250 miliar.
Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Tiongkok pada 23 November, hingga akhir bulan Oktober, saldo utang pemerintah daerah mencapai hampir RMB. 30 triliun.
Huang Jinqiu, jurnalis senior media daratan Tiongkok mengatakan bahwa, sekarang utang fiskal lokal begitu tinggi, mereka pada dasarnya bertahan hidup dengan bergantung pada subsidi fiskal dari pemerintah pusat.
Huang Jinqiu bertanya-tanya, “Sekarang uang itu datang dari mana ? Pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk mencetak uang. Biarlah pemerintah pusat yang melakukannya, meskipun mereka telah mencetak uang dalam jumlah yang sangat sangat besar. Teruskan saja. Jika terjadi inflasi, maka stabilitas politik pasti terganggu. Ya, apa boleh buat ?”
Menurut Huang Jinqiu bahwa, dalam situasi seperti ini, bagi pihak berwenang, pemotongan gaji PNS adalah langkah paling sederhana dan paling mudah untuk diterapkan.
Meskipun mungkin saja PNS merasa tidak puas, tetapi paling tidak mangkuk nasinya belum sampai pecah total, jadi kecil kemungkinannya mereka akan mengundurkan diri. Bahkan tidak akan terjadi pemberontakan. Jadi, relatif berisiko lebih kecil dibandingkan dengan upaya lainnya. Lagi pula cukup mudah dilakukan, kata Huang Jinqiu.
Guru Liu menambahkan, “Jumlah pegawai negeri sipil di Tiongkok lebih banyak daripada semua pegawai negeri sipil di dunia jika digabungkan. Mengerikan bukan ?!? Apa keuntungan dari memelihara begitu banyak PNS yang “bekerja” penuh waktu ? Apalagi, gaji mereka cukup tinggi, bahkan pendapatan mereka setelah pensiun pun masih lebih tinggi dari rakyat biasa. Apa ini bukan sistem yang membuat terjadinya 2 perbedaan golongan antara yang kaya dan miskin !”
Menurut data Biro Statistik Tiongkok, bahwa pada tahun 2008, pemerintah Tiongkok pusat dan daerah harus menghidupi total 39,46 juta orang pegawai. Setelah tahun 2008, Biro Statistik Tiongkok belum merilis lagi data statistik apa pun. Tetapi, para ahli memperkirakan bahwa sekurang-kurangnya ada lebih dari 80 juta atau bahkan lebih dari 100 juta orang yang menerima gaji dari pemerintah.
Di antara mereka, seperti Kabupaten Foping yang terletak di timur laut Provinsi Shaanxi, kabupaten ini memiliki penduduk hanya sekitar 8.000 jiwa, tetapi di sana ada 2.000 orang PNS. Hal ini menunjukkan bahwa 4 orang petani di kabupaten itu harus memelihara seorang yang “bergantung hidup dari gaji pemerintah”. (sin)
