Lily Zhou
Undang-undang baru Inggris yang bertujuan untuk menghentikan warga Inggris berpartisipasi dalam pengambilan organ secara paksa di Tiongkok telah disahkan tanpa perlawanan di Parlemen.
“Amandemen RUU Kesehatan dan Perawatan Inggris yang baru—jika menjadi undang-undang—akan mengkriminalisasi penduduk Inggris mana pun yang membayar pasokan organ, berusaha menemukan seseorang yang bersedia memasok organ untuk pembayaran, atau memulai, atau merundingkan pengaturan komersial semacam itu di luar dari Inggris,” kata Menteri Kesehatan Inggris, Edward Argar.
Undang-undang yang diusulkan berlaku untuk penduduk di Inggris dan warga negara Inggris yang bukan penduduk Irlandia Utara.
Amandemen tersebut menyatakan bahwa warga negara Inggris termasuk warga negara Inggris, warga wilayah luar negeri Inggris, atau warga negara Inggris di luar negeri, subjek Inggris di bawah Undang-Undang Kebangsaan Inggris 1981, atau orang-orang yang dilindungi oleh Inggris dalam pengertian undang-undang itu.
Memindahkan amandemen di House of Commons, Argar mengatakan bahwa tindakan tersebut, ditambah dengan “komitmen Pemerintah Konservatif untuk bekerja dengan NHS Blood and Transplant untuk membuat lebih banyak pasien sadar akan konsekuensi hukum, kesehatan, dan etika dari pembelian organ”, akan mengirimkan sinyal yang jelas bahwa keterlibatan dalam pelanggaran yang terkait dengan perdagangan organ di luar negeri tidak akan ditoleransi.
Transaksi komersial organ untuk transplantasi sudah ilegal di Inggris.
Menteri Kesehatan Bayangan, Wes Streeting mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Partai Buruh menyambut baik perubahan RUU tersebut.
“Ini mengamandemen Undang-Undang Jaringan Manusia untuk melarang warga Inggris bepergian ke negara-negara seperti Tiongkok—walaupun kata- kata dalam amandemen tersebut tidak spesifik menunjuk suatu negara—untuk tujuan transplantasi organ,” kata Streeting.
“Di beberapa bagian dunia, organ tidak diberikan secara cuma-cuma tetapi diambil secara paksa. Dan kita harus mengingat ini dalam penyusunan undang-undang kita.”
Amandemen pemerintah diusulkan sebagai pengganti versi House of Lords yang diperkenalkan oleh Philip Hunt, Lord Hunt of Kings Heath.
Memindahkan versi amandemennya pada 16 Maret, Hunt mengatakan kepada House of Lords bahwa amandemen-nya, akan melarang warga Inggris bepergian ke negara-negara seperti Tiongkok untuk tujuan transplantasi organ.
“Pengambilan organ secara paksa di Tiongkok adalah kejahatan pengambilan paksa organ dari tahanan hati nurani, membunuh korban dalam prosesnya. Organ yang diambil dijual ke pejabat Tiongkok, warga negara Tiongkok, atau orang asing untuk transplantasi,” kata rekan dari Partai Buruh.
Berasal dari keinginannya untuk mendorong peningkatan donasi organ di Inggris, Hunt telah lama berkampanye untuk mengakhiri pengambilan organ secara paksa di Tiongkok.
Amandemen Hunt, yang mendapat dukungan lintas partai di House of Lords, juga akan mengkriminalisasi penerima organ di luar negeri tanpa “persetujuan bebas, terinformasi, dan spesifik” dari donor hidup atau kerabat dekat donor, di mana donor tidak dapat memberikan izin.
Itu juga akan mengharuskan Menteri Kesehatan untuk menerbitkan penilaian tahunan negara-negara yang tidak memerlukan persetujuan eksplisit untuk sumbangan legal dari bahan yang dikendalikan seperti organ manusia.
Laporan penilaian yang diusulkan akan menentukan apakah masing-masing negara tersebut, menyediakan skema formal yang didanai publik untuk memilih keluar dari persetujuan yang dianggap untuk donasi materi terkontrol dan pendidikan publik yang efektif pada sistem.
Negara-negara tersebut juga akan dinilai apakah mereka melakukan genosida melalui resolusi House of Commons.
Argar mengatakan, pemerintah Inggris memiliki kekhawatiran signifikan tentang dampak buruk pendekatan ini—seperti dalam amandemen itu—terhadap pasien transplantasi dan staf NHS.
Menteri Kesehatan Inggris sebelumnya mengatakan kepada House of Lords bahwa dia percaya dengan menempatkan beban pada penerima transplantasi untuk memastikan persetujuan yang tepat diberikan, amandemen Hunt akan menghalangi individu yang “secara sah menerima organ di luar negeri”, dari “mencari perawatan lanjutan karena takut menjadi korban. diperlakukan seperti tersangka kriminal”.
Dia juga berpendapat, amandemen Hunt akan menempatkan “beban yang cukup besar” pada NHS dengan mengamanatkan laporan tahunan.
Argar mengatakan bahwa dia yakin amandemennya akan “mencapai efek yang sama” dengan versi Hunt, tetapi tanpa menciptakan dampak yang tidak proporsional pada penerima organ dan staf NHS yang rentan.
Dalam email ke The Epoch Times, Hunt mengatakan, dia “sangat senang” bahwa pemerintah telah menerima prinsip amandemennya dalam melarang partisipasi orang Inggris dalam “praktik menjijik- kan” dari wisata organ.
RUU Kesehatan dan Keperawatan saat ini dalam tahap akhir sebelum menjadi undang-undang—yang dikenal sebagai “pingpong” ketika RUU itu bolak-balik antara dua Gedung Parlemen, yang masing-masing mempertim- bangkan amandemen dari majelis lainnya.
Pada 17 Juni 2019, China Tribunal—pengadilan rakyat independen—dengan suara bulat menyimpulkan bahwa tahanan hati nurani telah dan terus dibunuh di Tiongkok untuk diambil organnya “dalam skala yang signifikan”, dan bahwa para pengikut latihan spiritual Falun Gong (Falun Dafa) telah menjadi salah satu sumber utama pasokan organ.
China Tribunal pada 1 Maret 2020, menerbitkan laporan setebal 160 halaman, menegaskan kembali kesimpulan sebelumnya, dengan mengatakan, tidak ada bukti bahwa praktik tersebut telah dihentikan dan China Tribunal yakin bahwa hal itu masih terus berlanjut.
Ethan Gutmann, seorang peneliti Tiongkok di Yayasan Peringatan Komunisme (VOC) nirlaba yang berbasis di Washington dan salah satu pendiri Koalisi Internasional untuk Mengakhiri Penyalahgunaan Transplantasi di Tiongkok, mengatakan dalam webinar pada 24 Februari 2021, penyelidikannya menunjukkan bahwa pengambilan organ paksa dari Uighur juga terjadi dalam skala besar. (Osc)
