oleh Wan Ping
Saat ini, Sri Lanka terperosok dalam krisis ekonomi dan keuangan terburuk sejak kemerdekaan pada tahun 1948. Selain kehilangan pendapatan yang serius dari pengekspor teh terbesar kedua di dunia dan negara turis utama karena epidemi dan perang Rusia-Ukraina, negara ini juga terperangkap utang “Inisiatif Belt and ROad” Beijing. Dari total utang luar negeri USD.51 miliar , sekitar USD.11 miliar utang ke Tiongkok.
Pada 9 Mei, Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa mengumumkan pengunduran dirinya setelah bentrokan keras antara pendukung dan penentangnya. Sri Lanka sedang terperangkap dalam urang “Belt and Road” partai Komunis Tiongkok, ditambah dengan dampak epidemi dan perang Rusia-Ukraina, ekonominya telah runtuh, dan seluruh negara telah jatuh ke dalam kekacauan.
Menteri Keuangan Sri Lanka Ali Sabry memperingatkan parlemen pekan lalu, bahwa karena guncangan hebat seperti epidemi, melonjaknya harga minyak dan pemotongan pajak pemerintah, Sri Lanka memiliki cadangan mata uang asing kurang dari $50 juta yang tersisa untuk dimanfaatkan. Dia mengatakan sekitar $3 miliar bantuan asing akan dibutuhkan selama enam bulan ke depan.
Sabri mengatakan pemerintah berturut-turut, selalu melunasi pinjaman lama dengan pinjaman baru, tidak pernah menggunakan pinjaman untuk berinvestasi dan menggunakan hasil untuk membayar kembali pinjaman, itulah sebabnya utang Sri Lanka meningkat menjadi US$51 miliar. Dia memperingatkan bahwa negara itu harus menanggung kesulitan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya setidaknya selama dua tahun.
Selama beberapa minggu, pemadaman listrik meluas dan terjadi kekurangan parah kebutuhan sehari-hari seperti bahan bakar, obat-obatan dan makanan telah membuat Sri Lanka bertambah sengsara. Harga komoditas rata-rata dua kali lipat, dan inflasi naik ke 19 persen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menanggapi keruntuhan ekonomi seperti tsunami, bank sentral Sri Lanka menaikkan suku bunga satu kali 700 poin, suku bunga pinjaman menjadi 14,5% dan suku bunga deposito menjadi 13,5%.
Menghadapi keadaan sulit, orang-orang Sri Lanka turun ke jalan menuntut pengunduran diri “pemerintahan keluarga” yang dipimpin oleh Presiden Gotabaya Rajapaksa. Sejak 31 Maret hingga saat ini, hampir setiap hari terjadi aksi protes secara nasional. Untuk meredam kemarahan publik, pemerintah mengumumkan bahwa 26 menteri kabinet kecuali presiden dan perdana menteri mengundurkan diri, dan 41 anggota parlemen mengundurkan diri dari partai yang berkuasa.
Tak satu pun dari tindakan ini membantu banyak keruntuhan ekonomi Sri Lanka.
Sekitar 180 orang terluka dan lima orang tewas, termasuk seorang anggota Kongres, dalam aksi kekerasan secara besar-besaran yang meletus pada 9 Mei. Setelah aksi kekerasan meletus, Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa mengumumkan pengunduran dirinya. Sementara itu, pihak berwenang mengumumkan pemberlakuan jam malam yang tidak terbatas di seluruh negeri.
Rakyat terus bersuara untuk menyerukan pengunduran diri keluarga Rajapaksa, yang telah mendominasi arena politik selama hampir 20 tahun, Akan tetapi menurut pernyataan pengunduran diri Perdana Menteri, pengunduran dirinya hanya untuk mempertahankan kepresidenan adiknya.
“Belt and Road” membawa bencana ke Sri Lanka
Sejak Xi Jinping berkuasa, partai Komunis Tiongkok telah terlibat dalam ekspansi ganda politik dan ekonomi, yang dikenal sebagai proyek “Belt and Road”. Proyek ini memberikan pinjaman besar kepada negara-negara berkembang untuk membangun kereta api, jalan raya, jembatan, komunikasi, dermaga, sekolah, rumah sakit dan infrastruktur lainnya di negara itu, Sedangkan pada saat yang sama, membeli dan menyuap pejabat pemerintah dalam jumlah besar, mengekspor ideologi dan pengaruh partai Komunis Tiongkok ke negara-negara berkembang.
Menurut sebuah laporan yang dirilis pada 29 September 2020 oleh laboratorium penelitian AidData dari College of William and Mary, sejauh ini partai Komunis Tiongkok memiliki 13.427 proyek di 165 negara senilai US$ 843 miliar.
Dalam menghadapi keuntungan jangka pendek, banyak negara yang berpartisipasi dalam “Belt and Road” masih berterima kasih kepada partai Komunis Tiongkok. Para pejabat yang mengambil keuntungan juga memberikan lampu hijau untuk inisiatif Belt and Road .
Sri Lanka telah meminjam sebanyak US$3,5 miliar dari Tiongkok dalam Inisiatif Belt and termasuk:
Proyek Jalan Raya Kolombo-Ratnapura Sri Lanka (dibangun oleh beberapa perusahaan Tiongkok);
Proyek Jalan Tol Sri Lanka Tengah (dibangun oleh Grup Metalurgi ke-20 Tiongkok);
Proyek Rekonstruksi dan Perluasan Bahan Bakar Jet di Bandara Internasional Kolombo di Sri Lanka (Perusahaan Grup 14 Teknik Kimia Tiongkok);
Tahap pertama Proyek Kereta Api Selatan Sri Lanka, dalam hal ini Beijing memberikan pinjaman, dan Perusahaan Impor dan Ekspor Mesin Nasional Tiongkok dilakukan oleh Perusahaan Impor & Ekspor Mesin Nasional Tiongkok.
Proyek pembangunan pusat agroindustri dan ekonomi pertanian di Kabupaten Polonnaruwa (dibangun oleh Biro 14 PLTA Tiongkok);
Proyek pasokan air bekas zona perang Sri Lanka atau konsorsium yang dibentuk oleh China National Machinery Engineering Corporation dan Kemitraan Promosi Bisnis Sri Lanka.
Proyek Rumah Sakit Nefrologi Sri Lanka (dibangun dengan bantuan Komunis Tiongkok);
Kolombo menambahkan tiga gedung tinggi (diinvestasikan oleh China Harbour Engineering Co., Ltd.);
Proyek Pembangunan Rawat Jalan Rumah Sakit Nasional Sri Lanka (dibangun dengan bantuan Komunis Tiongkok);
Proyek Kota Pelabuhan Kolombo (diinvestasikan dan dikembangkan oleh China Communications Construction Co., Ltd.);
Proyek Apartemen Tepi Laut Dusit Thani (Shenzhou International memenangkan tender untuk Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3);
Proyek K Dam Sri Lanka (Biro Teknik Sumber Daya Air dan Tenaga Air Tiongkok ke-14 sebagai kontraktor umum);
Meningkatkan Bendungan Minipe di Sri Lanka (dibangun oleh China Gezhouba Group Co., Ltd.).
Ray Washburne, Ketua dan CEO Perusahaan Investasi Swasta Luar Negeri AS Pernah menunjukkan bahwa “Belt and Road” tidak membantu negara-negara itu, tetapi hanya menjarah aset mereka. Dengan berinvestasi di infrastruktur negara lain, Beijing dengan sengaja memberi hutang kepada negara penerima, dan kemudian berusaha mendapatkan “tanah jarang, mineral, dan lain-lain sebagai jaminan untuk pinjaman.”
Pada 2017, karena kebangkrutan, pemerintah Sri Lanka menyewakan 15.000 hektar tanah di sekitar pelabuhan selatan Hambantota yang strategis ke Beijing selama 99 tahun.
Beijing Tidak Membantu pada Saat Kritis
Saat ini, Tiongkok adalah negara kreditur terbesar Sri Lanka. Dari US$51 miliar utang luar negeri yang tidak dapat dibayar negara itu, USD. 11 miliar berutang ke Tiongkok.
Menghadapi krisis politik dan ekonomi yang parah, Sri Lanka meminta bantuan darurat kepada Komunis Tiongkok sebesar US$2,5 miliar, tetapi Komunis Tiongkok hanya menanggapi dengan memberikan bantuan kemanusiaan darurat sebesar US$31 juta.
Pada awal tahun ini, pemerintah Sri Lanka t secara terbuka meminta Komunis Tiongkok untuk dana bailout, dan telah bertemu dengan menteri luar negeri Komunis Tiongkok Wang Yi, berharap untuk “pinjaman baru untuk membayar yang lama” atau menunda pembayaran. Akan tetapi, memberikan tenggat waktu Lebih banyak sebagai tanggapan daripada sekadar mengusulkan opsi pembiayaan kembali utang ke Sri Lanka.
Menteri Penerangan Sri Lanka, Nalaka Godahewa mengatakan semua diskusi, termasuk bantuan kemanusiaan darurat senilai $31 juta, masih dalam tahap awal.
Menurut Bloomberg News, Gulbin Sultana, seorang peneliti Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses, percaya bahwa keengganan Tiongkok untuk membantu Sri Lanka adalah karena Sri Lanka sekarang berada dalam posisi yang tak menguntungkan. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mencapai “pertukaran utang-ke-ekuitas” untuk memperdalam kendali negara.
Pembicaraan Bailout IMF Menghadapi Komplikasi
Pada April lalu, Sri Lanka beralih ke Dana Moneter Internasional (IMF) setelah gagal meminta bantuan Beijing dalam menjamin kredit US$2,5 miliar.
Citigroup Global Markets mengatakan pengunduran diri perdana menteri Sri Lanka, telah menciptakan ketidakstabilan politik, dengan negara itu menghadapi komplikasi dan penundaan dalam pembicaraan bantuan dengan IMF, kata Citigroup Global Markets.
Pemerintah Sri Lanka yang bangkrut telah mendekati lembaga-lembaga termasuk IMF dan Bank Dunia sejak awal tahun ini, untuk merundingkan pinjaman bantuan, tetapi IMF mengharuskan pemerintah Sri Lanka untuk mengusulkan rencana utang yang berkelanjutan sebelum mempertimbangkan pinjaman.
Masahiro Nozaki, yang mengepalai program IMF Sri Lanka, mengatakan IMF dan Sri Lanka memulai putaran baru diskusi teknis dari 9 hingga 23 Mei. Dikarenakan utang Sri Lanka dinilai tidak berkelanjutan (tidak dapat dilunasi melalui penyesuaian makroekonomi sederhana), persetujuan pembiayaan IMF, termasuk melalui Rapid Financing Facility (RFI), akan memerlukan jaminan yang memadai untuk memulihkan keberlanjutan utang.” (hui)
