oleh Zheng Gusheng
Beberapa waktu lalu pihak berwenang Tiongkok menurunkan instruksi yang membatasi warga sipil Tiongkok bepergian ke luar negeri dengan dalih mencegah penyebaran epidemi. Namun di sisi lain, kedutaan besar Tiongkok di banyak negara telah melonggarkan kebijakan untuk memperoleh visa masuk ke daratan Tiongkok. Netizen mengomentari dengan tulisan : Perlu dicurigai
Pada pertengahan bulan Mei, kedutaan besar Tiongkok di banyak negara, memperbarui peraturan kunjungan pelancong ke daratan Tiongkok, yang rata-rata lebih longgar jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.
Pada 19 Mei, situs resmi Kedutaan Besar Tiongkok di Australia mengeluarkan aturan baru berjudul ‘Pemberitahuan Terbaru Tentang Persyaratan Pra-keberangkatan Bagi Orang yang Pergi ke Tiongkok’. Disebutkan bahwa peraturan baru akan berlaku efektif mulai 20 Mei 2022.
Peraturan baru membatalkan persyaratan melampirkan hasil tes asam nukleat 7 hari sebelum berangkat, mengisi dan melampirkan ‘Formulir Pemantauan Status Kesehatan Sendiri’ sesuai petunjuk sistem peninjauan kode kesehatan. Dan, tetap mempertahankan persyaratan dua kali tes asam nukleat dalam 48 jam sebelum yang bersangkutan naik pesawat. Sedangkan tes antibodi IgM tidak diperlukan lagi.
Pemberitahuan tersebut juga menyebutkan bahwa, penumpang dapat langsung mengajukan kode kesehatan setelah mendapatkan laporan uji asam nukleat negatif pertama, dan uji asam nukleat kedua tidak perlu diunggah lagi ke platform tinjauan kode kesehatan.
Selain itu, bagi penumpang yang telah sembuh dari terinfeksi, tidak perlu lagi untuk melampirkan bukti kesembuhan berupa sertifikat diagnosis pencitraan paru dari kedokteran.
Keterangan Foto : Pemberitahuan dari Kedutaan Besar Tiongkok di Australia. (foto Internet)
Pada 17 Mei, Kedutaan Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat juga mengeluarkan pemberitahuan tentang pembatalan persyaratan pengujian asam nukleat dan pemantauan kesehatan diri selama 7 hari sebelum keberangkatan penumpang ke Tiongkok. Selain itu juga tidak perlu lagi melampirkan hasil pengujian antibodi IgM.
Selain itu, kedutaan besar Tiongkok untuk Korea Selatan, Irlandia, Belanda, Spanyol, Denmark, Polandia, Mesir, Serbia, dan negara-negara lain juga telah mengeluarkan pemberitahuan serupa.
Diantaranya, pemberitahuan Kedutaan Besar Tiongkok untuk Korea Selatan yang dikeluarkan pada 12 Mei, meskipun masih mengharuskan wisatawan biasa untuk mengikuti pre-test 7 hari dan tes kesehatan sendiri 7 hari, tetapi juga membatalkan persyaratan untuk pemeriksaan pencitraan paru-paru dan pra-penyaringan email bagi mereka yang memiliki riwayat infeksi.
Pemerintah Tiongkok melonggarkan aturan bagi warga negaranya untuk kembali ke Tiongkok, hal ini telah memberikan harapan bagi beberapa warga negara Tiongkok yang selama COVID-19 ini tidak bisa pulang ke negaranya, tetapi juga membuat warga negara Tiongkok lainnya yang tidak mempercayai PKT merasa perlu was-was.
Penurunan ekonomi Tiongkok yang semakin cepat ditambah lagi, dengan lockdown brutal yang diterapkan rezim telah mendorong banyak warga dan modal asing putus asa dan hengkang dari daratan Tiongkok. Pelonggaran izin masuk ke Tiongkok saat ini telah menyebabkan banyak pengguna Twitter berspekulasi bahwa itu karena “bebek angsa yang mau dipotong untuk dikualikan sudah nyaris habis”. Karena itu mereka lalu memperingatkan warga negara Tiongkok yang bermaksud pulang kampung untuk berpikir dan berpikir lagi.
Beberapa hari lalu, banyak beredar di Internet kasus pengguntingan paspor dan bahkan kartu hijau (green card) milik warga negara Tiongkok oleh petugas bea cukai di sejumlah bandara Tiongkok. Pada saat yang sama, Administrasi Imigrasi Tiongkok juga telah menurunkan instruksi yang membatasi warga negara Tiongkok untuk bepergian ke luar negeri untuk hal-hal yang tidak penting.
Otoritas Tiongkok mengklaim bahwa pembatasan meninggalkan negara itu, semata-mata untuk keperluan mencegah penyebaran epidemi. Namun, di sisi lain pihak berwenang melonggarkan aturan bagi warga negaranya untuk kembali ke Tiongkok tampaknya sangat bertentangan dengan klim yang diutarakan.
Analis percaya bahwa penguncian negara adalah tujuan utama dari rezim penguasa mengontrol secara ketat warga negaranya bepergian ke luar negeri. Dan melaluinya rezim juga dapat mencegah arus keluar modal. (sin)
