[Setuju dengan ‘Prinsip Satu Tiongkok’ PKT ? Pejabat AS mengungkap kebohongan]
Fuyao : Baiklah. Kami juga melihat pada akun Twitter kedutaan dan konsulat AS untuk Tiongkok pada 22 Mei, terdapat sebuah pesan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Price mengenai pengungkapan kebohongan PKT yang isinya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin yang disederhanakan.
Pesan menyebutkan bahwa Tiongkok masih saja secara terbuka berbuat salah dalam memahami kebijakan Amerika Serikat. Ditegaskan bahwa AS tidak pernah setuju dengan ‘Prinsip Satu Tiongkok’ Republik Rakyat Tiongkok. Namun, Amerika Serikat mempraktikkan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok dengan mengikuti panduan dari UU. Hubungan Taiwan, Tiga Komunike Bersama dan Enam Jaminan secara konsisten.
‘Kebijakan Satu Tiongkok’ yang dipraktikkan Amerika Serikat berbeda dengan ‘Prinsip Satu Tiongkok’ yang digaungkan oleh RRT, meskipun keduanya sangat mirip. Sehingga beberapa orang mungkin berpikir bahwa keduanya sama. Mr. Wang He, bisakah Anda berbicara tentang perbedaan antara keduanya ?
Mr. Wang He : Perbedaannya terlalu besar. ‘Kebijakan Satu Tiongkok’ yang digaungkan oleh PKT adalah bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia, satu-satunya pemerintahan yang sah di Tiongkok adalah PKT, dan Taiwan adalah bagian darinya yang merupakan pemerintah lokalnya. Nah, upaya PKT untuk menyatukan kembali Taiwan itu adalah urusan dalam negerinya, sehingga negara asing tidak diizinkan untuk ikut bercampur tangan. Itulah yang PKT maksudkan.
Sejak tahun 1949 PKT merebut kekuasaan dari Republik Tiongkok, ia mulai menggunakan serangkaian argumen ini untuk mengelabui dunia, mengelabui semua orang.
Kita tahu bahwa dalam diplomasi internasional, setelah suatu negara berganti rezim, hak dan kewajiban internasional pemerintah lama diwariskan kepada pemerintah baru, demikian juga dalam hubungan diplomatiknya. Lalu PKT memanfaatkan peluang itu untuk “berinovasi”.
Setelah berkuasa, ia mendesak semua negara untuk bernegosiasi dan menjalin hubungan diplomatik dengannya. Apa tujuan negosiasi hubungan diplomatik ? Tujuan negosiasi itu tak lain adalah untuk sepenuhnya memblokir Taiwan. Jika Anda ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok, maka Anda harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, dan Anda harus mengakui bahwa saya adalah satu-satunya pemerintah yang sah.
Negosiasi pembentukan hubungan diplomatik antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dimulai ketika Presiden Nixon mengunjungi Tiongkok pada tahun 1972. Salah satu masalah terbesar selama negosiasi diplomatik adalah masalah Taiwan. Pada tahun 1972, Amerika Serikat masih bersikap relatif kaku, ketika Nixon mengunjungi Tiongkok, mereka membahas komunike diplomatik, yang merupakan bagian pertama dari Tiga Komunike Bersama yang dihasilkan antara Tiongkok dengan AS.
Dalam komunike pertama, ada paragraf yang menyebutkan : Semua warga Tiongkok di kedua sisi selat beranggapan bahwa hanya ada satu Tiongkok, dan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Pemerintah AS tidak memberikan pendapat terhadap status ini.
Kalimat ‘Semua warga Tiongkok di kedua sisi selat beranggapan bahwa hanya ada satu Tiongkok’ ini yang sebenarnya lebih tepat, karena soal pernyataan dari rakyat di kedua sisi Selat saling pro atau kontra itu bukan urusan AS. Taiwan adalah bagian dari Tiongkok ini pun merupakan hal tidak perlu diperdebatkan.
Tiongkok dan Amerika Serikat berhasil menjalin hubungan diplomatik pada 1 Januari 1979 berkat Amerika Serikat yang bersedia membuat konsesi besar dalam komunike tentang pembentukan hubungan diplomatik. Selama proses negosiasi sebelumnya, pihak Tiongkok mengajukan 3 syarat mengenai Taiwan : Pertama, pasukan AS di Taiwan harus ditarik. Kedua, Amerika Serikat dan Taiwan saat itu sudah memiliki perjanjian pertahanan bersama yang dibuat pada tahun 1954. Perjanjian tersebut harus dicabut. Dalam hal ini pihak AS mengatakan bahwa tidak perlu melakukan pencabutan tetapi akan berakhir ketika jatuh tempo. Ketiga, Amerika Serikat dan Taiwan harus memutus hubungan diplomatik, agar Beijing dapat menjalin hubungan diplomatik dengan Washington.
Pemerintahan Jimmy Carter pada saat itu sepenuhnya menerima kondisi yang diajukan pemerintah Tiongkok, tetapi dengan mempertahankan sebuah prinsip. Yakni meminta Tiongkok tidak menggunakan kekuatan senjata untuk mengubah status quo hubungan antar Selat Taiwan.
Pada saat itu Presiden Jimmy Carter membuat suatu konsesi besar yaitu mengakui bahwa RRT adalah satu-satunya pemerintahan yang sah di Tiongkok. Ini adalah langkah mundur besar dari komunike yang ditandatangani oleh Presiden Nixon pada tahun 1972.
Karena itu, PKT berhasil mengunci Amerika Serikat untuk memaksanya mengakui ‘Prinsip Satu Tiongkok’, dengan mengatakan bahwa pemerintah AS sudah berjanji untuk mengakui adanya satu Tiongkok.
Begitu masalah ini terekspos baru ketahuan bahwa pemerintahan Jimmy Carter diam-diam menjalin hubungan diplomatik dengan menandatangani komunike tanpa sepengetahuan Kongres. Hal mana menimbulkan reaksi keras pada waktu itu.
Hanya beberapa bulan setelah jalinan resmi … pada bulan April 1979, Kongres mengesahkan Undang-Undang Hubungan Taiwan, yang berarti bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas keamanan Taiwan dan bersedia memastikan keamanan Taiwan.
Saat itu, satu prinsip yang masih dipertahankan Jimmy Carter adalah AS tidak melepas hak memasok senjata kepada Taiwan, jadi AS masih dapat menjual senjata kepada Taiwan sekaligus membantu peningkatan kemampuan di bidang pertahanannya. Namun hal ini harus ditangguhkan selama 1 tahun setelah terjalinnya hubungan diplomatik.
Suatu saat Deng Xiaoping sangat kesal ketika dia melihat kondisi ini dan yakin dirinya bisa menundukkan AS, ternyata dalam mencoba untuk mengubah sikap AS terhadap masalah ini karena keteguhan, sehingga pemerintahan Jimmy Carter dapat mempertahankan garis bawah terakhir. Kemudian Teng terpaksa menutup sebelah mata agar hubungan diplomatik tidak terganggu.
Setelah hubungan diplomatik sudah terjalinnya, hal tersebut masih saja menjadi bahan perdebatan terutama ketika Belanda menjual kapal selamnya ke Taiwan, saat itu Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada Belanda. Tetapi Amerika Serikat yang juga menjual senjata ke Taiwan, mendapat perlakuan berupa sejumlah langkah Tiongkok yang bertujuan untuk mengurangi hubungan diplomatik, bahkan sampai memicu konflik yang sengit.
Pada akhirnya, di tahun 1982 lahirlah ‘Komunike 17 Agustus’ (Pengumuman antara Tiongkok dan AS tentang penyelesaian masalah penjualan senjata AS ke Taiwan), yang intinya, Amerika Serikat dengan memperhitungkan prospek penyelesaian damai antara kedua belah pihak di Selat Taiwan, akan secara bertahap mengurangi dan bahkan menyelesaikan masalah penjualan senjata ke Taiwan.
Setelah ‘Komunike 17 Agustus’ keluar, muncul interpretasi yang sangat berbeda antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Tiongkok mengatakan bahwa Amerika Serikat berjanji untuk secara bertahap mengurangi penjualan senjata ke Taiwan, dan bahkan akhirnya menyelesaikan masalah ini, tidak lagi menjual senjata. Tetapi AS berinterpretasi bahwa komitmen tersebut dibuat dengan premis pemerintah Tiongkok harus berkeinginan untuk menyelesaikan masalah Taiwan secara damai, bukan melalui kekuatan senjata.
AS pada era pemerintahan Reagan juga mengambil sebuah langkah berupa ‘Enam Jaminan’ kepada Taiwan, yang intinya adalah komunike bersama antara Tiongkok dan AS tentang pembentukan hubungan diplomatik hanyalah pernyataan kebijakan yang tidak mempengaruhi kewajiban Amerika Serikat kepada Taiwan.
Hal ini membuat kebijakan AS terhadap Taiwan, yakni Undang-Undang Hubungan Taiwan menjadi undang-undang domestik AS, dan Tiga Komunike Bersama hanyalah pernyataan kebijakan dari pemerintah kedua belah pihak, yang status kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Hubungan Taiwan. Lalu ditambah lagi dengan Enam Jaminan dari pemerintahan Ronald Reagan. Selama Ronald Reagan berkuasa, pemerintahannya secara penuh mentaati aturan yang digariskan dalam Enam Jaminan, sehingga masalah penjualan senjata ke Taiwan terus berlanjut.
Dengan demikian kita dapat melihat bahwa kerangka kebijakan AS terhadap Taiwan adalah didasarkan pada UU. Hubungan Taiwan, Tiga Komunike Bersama dan Enam Jaminan. Sedangkan pemerintah Tiongkok hanya mengakui Tiga Komunike Bersama, jadi ada perbedaan besar antara kedua belah pihak.
Untuk mengatasi perbedaan ini, saya menyarankan agar pemerintah AS mengubah istilah ‘Kebijakan Satu Tiongkok’. Apa inti dari kebijakan lintas selat Amerika ? Artinya, situasi antar Selat Taiwan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh Tiongkok dengan kekuatan senjata, begitu pula Taiwan juga tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Pemerintah Tiongkok tidak menyerang Taiwan, Taiwan tidak dapat mendeklarasikan kemerdekaan. Dalam situasi itulah status quo dapat dipertahankan.
Amerika Serikat mengadopsi kebijakan “pencegahan dua arah”. yakni sambil menekan Tiongkok juga menekan Taiwan. Itu tidak berarti ingin pro ke satu pihak, tetapi lebih pada menuntut penyelesaian masalah secara damai.
Dalam keadaan demikian, saya pikir judul dari kebijakan AS terhadap Tiongkok perlu diganti. Ada pepatah kuno Tiongkok yang menyebutkan : Penggunaan istilah yang tidak tepat menimbulkan pengertian yang keliru. Sehingga ‘Kebijakan Satu Tiongkok’ AS ini telah digiring oleh Tiongkok masuk ke dalam perangkap pengertian dalam bahasa Mandarin.
Untuk itu saya menyarankan untuk mengubah mengganti ‘Kebijakan Satu Tiongkok’ menjadi ‘Kebijakan Perdamaian antar Selat’. Inti dari kebijakannya adalah tidak mengizinkan Tiongkok menggunakan kekuatan militernya untuk mengubah status quo, yang sepenuhnya tercermin dalam nama tersebut.
Jadi saya merasa bahwa kesenjangan antar kedua negara ini memang cukup besar. Komunis Tiongkok selalu memainkan kata-kata, dan menggunakan “kacamata” sendiri untuk menafsirkan ‘Tiga Komunike Bersama’. Ini adalah penipuan dari segi bahasa.
Jadi setelah mengubah namanya, saya pikir ini bisa jadi sebuah tamparan yang kuat bagi PKT.
