Aboluowang.com
Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS berencana melakukan peninjauan tentang “Rancangan Undang-Undang Kebijakan Taiwan Tahun 2022” (Taiwan Policy Act of 2022) pada 14 September 2022.
Komentator Aboluowang.com Wang Duran menjelaskan : Sebenarnya, Beijing mungkin tidak benar-benar berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat meskipun mengeluarkan ancaman seperti itu, karena mereka juga harus mengevaluasi konsekuensi pemutusan hubungan diplomatik terhadap ekonomi, politik, militer dan aspek lainnya. Sedangkan Beijing sendiri juga memiliki hubungan diplomatik sekaligus dengan Pyongyang dan Seoul, sehingga tidak ada alasan untuk menolak Washington menjalin hubungan diplomatik sekaligus dengan Beijing dan Taipei.
Kedua cendekiawan Taiwan baik Yen Zhen-Sheng dan Su Tzu-yun sama-sama berpendapat bahwa desakan RUU untuk mengubah nama Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di Amerika Serikat menjadi “Kantor Perwakilan Taiwan” adalah yang dianggap paling mengkhawatirkan eksekutif AS. Sampai media Hongkong corong PKT “Hongkong China News Agency” yang mengutip hasil wawancara dengan pakar Tiongkok Chen Keming, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian Hubungan Lintas Selat di Universitas Huaqiao, memberitakan bahwa RUU tersebut dapat dianggap sebagai versi baru dari “Undang-Undang Hubungan Taiwan” yang sudah diberlakukan. Jadi jika itu disahkan maka ada konsekuensi berupa kemungkinan akan memicu konfrontasi habis-habisan antara Tiongkok dengan AS, bahkan mungkin menjurus ke pemutusan hubungan diplomatik, menggiring kedua negara masuk ke era perang dingin baru.
Menurut “United Daily News”, Yen Zhen-Sheng, seorang peneliti di Pusat Hubungan Internasional Universitas Nasional Chengchi, mengatakan bahwa setelah Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di Amerika Serikat berganti nama menjadi “Kantor Perwakilan Taiwan” karena disahkannya RUU tersebut, maka Taiwan secara logis akan meminta kantor perwakilannya di seluruh dunia untuk mengubah nama. Ini adalah hasil yang paling tidak dapat diterima oleh Beijing, sehingga meningkatkan potensi untuk bereaksi secara keras. Itulah yang menjadi kekhawatiran eksekutif AS.
Media partai “Hongkong China News Agency” yang mengutip ucapan Chen Keming melaporkan bahwa perubahan nama kantor perwakilan dalam RUU baru berarti bahwa Amerika Serikat menganggap Taiwan sebagai “negara kuasi”, yang memiliki sifat lebih serius daripada pemahaman tentang “Satu Tiongkok, Satu Taiwan”. Selain itu, pengangkatan ketua American Institute untuk Taiwan memerlukan persetujuan dari Senat, yang berarti ini setingkat dengan duta besar pemerintah AS.
Chen Keming, cendekiawan Tiongkok yang dimanfaatkan sebagai corong PKT mengatakan bahwa RUU baru itu juga menyinggung soal Amerika Serikat akan secara resmi memberikan Taiwan status “Sekutu Utama non-NATO”, yang berarti bahwa Taiwan dianggap sebagai sekutu di bidang militer dan sebagai salah satu anggota organisasi internasional untuk pertahanan bersama di kawasan Indo Pasifik, yang setara dengan memulihkan status “Perjanjian Pertahanan Timbal Balik Amerika Serikat – Republik Tiongkok” (Sino-American Mutual Defense Treaty) berakhir ketika Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik. “Ketentuan ini akan menjadi tantangan paling serius bagi hubungan antara Tiongkok dengan AS”, kata Cheng Keming.
Su Tzu-yun, direktur Institut Strategi dan Sumber Daya Pertahanan Nasional dari Institut Penelitian Keamanan Pertahanan Nasional Taiwan, menjelaskan bahwa perubahan nama kantor perwakilan itu hanya bersifat eksternal, sedangkan internalnya adalah mendukung Amerika Serikat membantu Taiwan meningkatkan pertahanannya. Dalam hal ini, status “Sekutu Utama non-NATO” itulah yang lebih penting, karena dengan status ini AS dapat mendukung percepatan penjualan senjata ke Taiwan, lebih penting lagi, teknologi sensitif atau senjata kelas atas, kendaraan perang dll. yang ingin dibeli Taiwan di masa lalu kina semuanya dapat dipenuhi. Su Tzu-yun mengibaratkan, seperti halnya mendapatkan keanggotaan kartu kredit kelas atas, Taiwan sekarang memiliki kesempatan untuk membeli teknologi dan persenjataan yang dulu diinginkan Taiwan tetapi tidak dapat dibeli dari Amerika Serikat.
Yen Chen-Shen menjelaskan, bipartisan di Kongres AS sekarang sama-sama memiliki konsensus anti-komunis Tiongkok, terutama jika lebih dari dua pertiga anggota mendukungnya, maka Presiden Biden tidak dapat memveto RUU itu. Tetapi jika Biden berhasil mempengaruhi Kongres dengan usulan seperti “untuk masalah penggantian nama itu perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas yang berwenang dari Taiwan dan AS, atau perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dan sebagainya. Maka hal ini mungkin dapat menghindari konflik Tiongkok – AS.
Wang Duran, komentator Aboluowang.com mengatakan : Sebenarnya, Beijing mungkin tidak benar-benar berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat meskipun mengeluarkan ancaman seperti itu, karena mereka juga harus mengevaluasi konsekuensi pemutusan hubungan diplomatik terhadap ekonomi, politik, militer dan aspek lainnya. Sedangkan Beijing sendiri juga memiliki hubungan diplomatik sekaligus dengan Pyongyang dan Seoul, sehingga tidak ada alasan untuk menolak Washington menjalin hubungan diplomatik sekaligus dengan Beijing dan Taipei. Di masa lalu, Presiden Carter juga mendahului persetujuan Kongres AS ketika menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Jadi situasi saat ini sangat bergantung pada bagaimana sikap Partai Demokrat dalam mendukung RUU tersebut, juga tergantung pada apakah Biden memiliki keberanian untuk tidak membatasi dan melemahkan RUU ini. Kemudian menandatanganinya setelah RUU tersebut lolos pengesahan. Yang jelas, pemberitaan media PKT tentang hasil wawancara itu lebih berbau ancaman dan bersifat “menguji suhu air”. (sin)
