oleh Cheng Jing dan Luo Ya
Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada Rabu (14/9)mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kebijakan Taiwan 2022 (Taiwan Policy Act of 2022) yang dalamnya berisikan beberapa merevisi terhadap ketentuan terdahulu, tetapi tetap mempertahankan ketentuan utamanya. Analis percaya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut mencerminkan semakin kuatnya komitmen Kongres AS terhadap Taiwan dan merupakan penyesuaian yang paling komprehensif dari kebijakan Taiwan yang pernah dibuat. Juga yang melebarkan jalan untuk meningkatkan hubungan antara AS dengan Taiwan di bidang-bidang seperti militer, diplomatik, dan lainnya.
RUU menaikkan biaya serangan militer partai komunis Tiongkok ke Taiwan
Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada Rabu (14/9) meloloskan RUU Kebijakan Taiwan 2022 (Taiwan Policy Act of 2022. TPA), ini merupakan kebijakan AS yang paling komprehensif terhadap Taiwan sejak AS memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada tahun 1979, juga sejak “Undang-Undang Hubungan Taiwan” (Taiwan Relation Act) mulai diberlakukan. TPA bertujuan untuk meningkatkan hubungan AS – Taiwan di bidang-bidang seperti diplomasi dan kemiliteran.
RUU itu juga melakukan beberapa revisi sebelum disahkan Senat. Namun, Bob Menendez, pengusul RUU dan sebagai Ketua Komite Luar Negeri dan Ketua Partai Demokrat mengatakan kepada media, bahwa ketentuan simbolis dari versi baru berbeda dari RUU asli, tapi intinya tidak berbeda. Dia mengatakan bahwa perubahan itu “nyaris tidak berarti” bila dibandingkan dengan ketentuan bantuan pertahanan.
Selanjutnya, Senat harus mengadakan pemungutan suara penuh pada versi final RUU tersebut. Saat ini belum ada RUU pendukung di DPR. Jika RUU itu lolos dari kedua majelis Kongres, Presiden Biden akan memutuskan apakah akan menandatanganinya menjadi undang-undang.
Seseorang yang akrab dengan urusan proses perundangan di kongres mengatakan kepada Financial Times bahwa Komite Urusan Luar Negeri telah bekerja dengan Komite Angkatan Bersenjata Senat untuk menyusun bagian penting dari RUU tersebut ke dalam RUU pengeluaran pertahanan yang harus disahkan, Ini mungkin juga merupakan satu-satunya RUU utama yang akan disahkan Kongres sebelum pemilihan paruh waktu.
Bob Menendez mengungkapkan,pihaknya melalui menaikkan biaya (PKT) menduduki Taiwan dengan paksa, secara hati-hati dan strategis mengurangi ancaman eksistensi yang dihadapi Taiwan, agar risiko penyerangan (PKT) menjadi terlalu tinggi dan sulit tercapai.
Alexander Huang, Ketua Council on Strategic and Wargaming Studies kepada Radio Free Asia, menjelaskan, hal ini adalah RUU yang secara keseluruhan terintegrasi dan mempengaruhi hubungan AS – Taiwan. Ini adalah perkembangan baru terbesar dan paling berarti dalam hubungan AS – Taiwan sejak pengesahan Undang-Undang Hubungan Taiwan pada tahun 1979.
PKT menanggapi hal ini dengan menyampaikan pernyataan keras. Juru bicara Kemenlu Tiongkok Mao Ning pada 15 September mengatakan bahwa RUU ini melanggar “prinsip satu Tiongkok” dan “tiga komunike bersama Tiongkok – AS”, Ini merupakan “campur tangan dalam urusan dalam negeri Tiongkok”, akan “berdampak pada hubungan Tiongkok – AS, serta mengganggu perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan”. Selain berkonsekuensi yang sangat serius”. Oleh karena itu, Tiongkok akan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatannya.
Untuk pertama kalinya AS mengeluarkan pembiayaan senjata langsung ke Taiwan
Hal yang paling menarik perhatian dari TPA adalah menyangkut peningkatan kerja sama militer. TPA menyediakan dana sebesar USD. 6,5 miliar untuk membantu Taiwan menyediakan persenjataan yang dibutuhkan, serta dukungan lainnya. Hal ini menandai bahwa Amerika Serikat secara langsung mendanai persenjataan buat pertahanan Taiwan.
TPA juga telah menyiapkan fasilitas pinjaman USD. 2 miliar untuk membantu Taiwan membeli senjata agar Taiwan dapat memenuhi syarat untuk mengikuti program yang akan mendukung Taiwan mengadakan penimbunan senjata sebelumnya, guna menangani konflik dengan Tiongkok di masa mendatang.
Untuk bagian TPA yang direvisi, pertama adalah di bidang militer, proposal awal adalah AS berencana memberikan dana bantuan untuk pembiayaan persenjataan dalam 4 tahun ke depan sebesar USD. 4,5 miliar. Versi revisi menekankan, bantuan militer itu bersifat pro bono, selain itu juga berjanji memberikan dana tambahan sebesar USD. 2 miliar pada tahun kelima.
“Memberikan” “perlakuan” terhadap sekutu utama non-NATO Taiwan
Selain itu, proposal aslinya adalah memberi Taiwan status “sekutu utama non-NATO” (MNNA), dengan demikian Taiwan berhak atas pemberian bantuan luar negeri dan perlakuan khusus dari negara asing pengekspor senjata. Versi baru diubah menjadi “memberikan” “perlakuan” terhadap sekutu utama non-NATO Taiwan.
Wong Ming-hsien, direktur Institut Urusan Internasional dan Strategi Universitas Tamkang, mengatakan kepada Radio Free Asia : “Ini berarti memberi Taiwan sebuah status yang sangat penting, yang memungkinkan Taiwan menerima perlakuan prioritas seperti untuk urusan militer dan ekonomi sama seperti Amerika Serikat dan lebih dari 30 negara NATO. Dengan demikian, penjualan persenjataan di kemudian hari bisa meningkat, bantuan militer, pertukaran informasi juga akan semakin gencar”.
Wong Ming-hsien mengatakan : “Tentu saja, pemerintah Tiongkok akan fokus pada pendalaman pertukaran militer antara Amerika Serikat dengan Taiwan. Tetapi Taiwan akan diundang untuk berpartisipasi dalam latihan militer Lingkar Pasifik 2024 ? Mungkin saja terjadi”.
Yeh Yao-Yuan, ketua profesor studi internasional di Universitas St Thomas, kepada BBC menjelaskan bahwa revisi tersebut mencerminkan bahwa Amerika Serikat telah mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif, meskipun Taiwan tidak dapat memperoleh status “sekutu utama non-NATO” setelah revisi. Tapi Taiwan masih diuntungkan, dan pada dasarnya mencerminkan komitmen AS terhadap Taiwan, sehingga masih disambut baik oleh Taiwan”.
Analisis : AS memiliki kewajiban keamanan terhadap Taiwan
Wang Juntao, ketua Komite Nasional Partai Demokrasi Tiongkok mengatakan kepada The Epoch Times : “Yang paling penting adalah bahwa Amerika Serikat harus melakukan kewajiban keamanan terhadap Taiwan. Dalam urusan militer, ia harus menganggap Taiwan sebagai mitra. Saya pikir ini adalah makna yang paling penting, tetapi masih belum mencapai tingkat Perjanjian Pertahanan Kerjasama AS – Taiwan yang ditandatangani pada tahun 1954”.
Mengenai kerja sama militer AS – Taiwan, Alexander Huang juga berpendapat bahwa Amerika Serikat telah memberikan kepada sekutu non-NATO dengan berbagai tingkat perlakuan khusus selama lebih dari dua dekade, juga menerapkan kerja sama militer antara Amerika Serikat dengan Taiwan. Jadi ini tidak berarti sebelumnya tidak ada ketentuan, lalu sekarang melakukan sebuah perubahan yang substansial.
“Konsep awalnya adalah untuk menangani proses penjualan senjata ke Taiwan. Apakah itu mampu menyederhanakan dan mempercepat proses dibandingkan dengan negara sekutu non-NATO, dan tidak memberi kita ‘aliansi militer’ atau status yang setara ‘aliansi militer’ “
Mengganti nama TECRO menjadi “Kantor Perwakilan Taiwan” di Amerika Serikat” dan mempertahankan klausa “simbol kedaulatan”
Dalam hal diplomasi, proposal asli menyerukan agar “Taipei Economic and Cultural Representative Office. TECRO” (Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei) di Amerika Serikat diubah namanya menjadi “Kantor Perwakilan Taiwan”, dan mengubah “American Institute in Taiwan. AIT” menjadi “Kantor Perwakilan AS”, yang sekarang diusulkan menjadi ekspresi “Pendapat Kongres”. Dan mencabut peraturan tentang pengangkatan Direktur AIT perlu mendapat persetujuan dari Senat.
Namun, versi baru masih mempertahankan ketentuan terkait simbol kedaulatan, yang mengharuskan Menteri Luar Negeri untuk mencabut ketentuan tentang tidak mengizinkan memasang bendera Republik Tiongkok dan atau menggunakan seragam militer di dalam gedung lembaga federal.
Alexander Huang mengungkapkan bahwa hal yang menjadi fokus peduli dari rezim Beijing adalah masalah simbol kedaulatan. Saat ini, tampaknya Komite Urusan Luar Negeri AS sekarang tidak mengatur secara langsung tetapi menyerahkan kebijaksanaan itu kepada departemen eksekutif untuk menentukannya.
Menjatuhkan sanksi kepada pejabat PKT dan bank milik negara. Hapus nama Xi Jinping
Financial Times mengatakan TPA juga akan meminta Gedung Putih untuk menjatuhkan sanksi pada setidaknya 5 bank milik negara Tiongkok jika presiden AS menentukan bahwa Tiongkok secara besar-besaran meningkatkan tindakan agresi terhadap Taiwan, seperti memblokade Taiwan atau mengambil alih pulau, mengepung pulau utama Taiwan.
Mengenai sanksi terhadap pejabat PKT, TPA menyatakan bahwa jika pejabat PKT meningkatkan tindakan agresi terhadap Taiwan, termasuk operasi militer terbuka atau rahasia, maka sanksi akan dijatuhkan terhadap mereka.
Namun, versi yang direvisi menghapus nama “Presiden Tiongkok Xi Jinping” sebagai target sanksi tertinggi, dan diganti dengan mencantumkan pejabat tingkat tinggi dan jenderal militer, penasihat presiden, dan personel badan pembuat keputusan tingkat tinggi.
Yeh Yao-Yuan mengatakan bahwa revisi tersebut mencerminkan bahwa AS mengadopsi pendekatan konservatif untuk mencegah Beijing salah menilai mengenai dikira Amerika Serikat mengakui Taiwan sebagai negara merdeka dan berdaulat, atau menargetkan Xi Jinping, sehingga menimbulkan konflik besar.
“Harus mengambil tindakan cepat”
“Seiring dengan komunis Tiongkok terus meningkatkan retorika dan agresi militernya yang mengandung ancaman, kita harus mengambil tindakan cepat sekarang sebelum terlambat”, kata Jim Risch, perwakilan tertinggi dari Partai Republik di dalam komite kepada reporter Financial Times.
Mengenai mengapa Amerika Serikat menaruh perhatian sedemikian tinggi terhadap Taiwan, mantan Letnan Kolonel Yao Cheng dari Angkatan Laut Tiongkok mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Taiwan sangat penting dalam konfrontasi militer antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, terutama karena letaknya.
Yao Cheng berpendapat bahwa meskipun jika PKT tidak menginvasi Taiwan, strategi AS terhadap PKT telah bergeser dari defensif menjadi ofensif.
Ia menuturkan, jika perang pecah di Pasifik barat, tidak hanya Amerika Serikat, tetapi beberapa negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik akan bekerja sama untuk menekan Tiongkok.
Di sisi lain, Yao Cheng percaya bahwa usai Kongres Nasional ke-20, seluruh tatanan strategis eksternal PKT akan mengalami perubahan besar. Karena PKT sekarang telah tidak berdaya menghadapi dunia luar, dan cuma bisa menyalahkan dalam negeri. Jadi beralih ke kebijakan menutup negara dari hubungan dengan dunia luar, memeras rakyatnya sendiri demi mempertahankan kekuasaan.
“Xi Jinping sekarang tidak mampu melancarkan perang dengan dunia luar”, kata Yao Cheng. Faktanya, belum tentu seluruh anggota PKT, termasuk militernya bersikap perlu mencaplok Taiwan. (sin)
