NTD
Wakil Direktur CIA David Cohen baru-baru ini mengungkapkan bahwa Presiden Xi Jinping telah memerintahkan militer untuk maksimalkan kemampuan guna menyerang Taiwan sebelum 2027.
Menurut laporan “American Military News” (American Military News), bahwa reporter CNN Katie Bo Lillis baru-baru ini mengungkapkan informasi di atas di Twitter.
Laporan yang mengutip ucapan David Cohen mengungkapkan bahwa Xi Jinping telah memberitahu militer Tiongkok agar dapat memaksimalkan kemampuan guna tujuan penyatuan Taiwan secara paksa sebelum 2027. Tetapi komunitas intelijen AS saat ini belum yakin bahwa Beijing telah membuat keputusan untuk melakukan reunifikasi militer.
David Cohen mengatakan : “Dia (Xi Jinping) belum memutuskan untuk melakukan hal itu, tetapi dia telah meminta militer untuk memaksimalkan kemampuan sehingga dia dapat melakukannya kapan saja jika diinginkan. Penilaian keseluruhan oleh komunitas intelijen AS tetap percaya bahwa Xi Jinping lebih suka terjadi reunifikasi secara non-militer”.
Penilaian Cohen sejalan dengan penilaian mantan komandan Indo-Pasifik AS Philip Davidson dan Kepala Staf Gabungan Mark Milley yang dibuat tahun lalu.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Kantor Berita Kyodo Jepang akhir tahun lalu, Philip Davidson mengatakan bahwa dia khawatir reunifikasi Taiwan akan dipaksakan oleh Beijing dalam 6 tahun ke depan. Bahkan mungkin saja dapat menyerang Taiwan dengan kekuatan militer, termasuk pemboman yang terkonsentrasi atau blokade selat dengan rudal.
Mark Milley pernah membahas penilaian tersebut dengan Kongres tahun lalu. Ia mengatakan : “Penilaian mereka didasarkan pada konten percakapan Presiden Xi Jinping yang meminta Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mempercepat rencana modernisasi untuk mengembangkan kemampuannya reunifikasi Taiwan, dan untuk memajukan jadwal penyelesaian tugas tersebut dari sebelumnya yang tahun 2035 menjadi tahun 2027”.
Tang Hao, seorang komentator politik berpendapat bahwa tahun 2027 mungkin menjadi tahun paling berbahaya di Selat Taiwan. Tang Hao menganalisis dalam sebuah program bulan lalu bahwa tahun 2027 adalah peringatan 100 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat RRT yang merupakan simbol bagi kekuatan PKT. Tahun itu juga merupakan tahun terakhir Xi Jinping menjabat di periode ketiganya. Jadi, jika dia masih ingin terus berkuasa, maka ia dapat menunjukkan keberhasilan reunifikasi sebagai persembahan “jasa”nya.
Ada pakar juga berpendapat bahwa Beijing mungkin dapat menyulut konflik di Selat Taiwan lebih awal dari tahun 2027, terutama pada tahun 2024 yang bertepatan dengan adanya pemilu presiden Taiwan dan AS, yang merupakan periode sensitif.
Yao Cheng, mantan letnan kolonel Komando Angkatan Laut Tiongkok bulan lalu pernah mengatakan dalam program “Forum Elite” bahwa tahun 2024 adalah waktu yang paling berbahaya. Partai Komunis Tiongkok akan mulai merebut pulau-pulau terluar, terus mengganggu Taiwan, memprovokasi perang dan mengambil keuntungan dari situasi itu untuk menghancurkan peralatan militer Taiwan, agar peralatan tersebut tidak menjadi ancaman bagi pasukan Tiongkok untuk menyeberangi selat.
Shi Shan, pemimpin redaksi dan editor senior Epoch Times mengatakan dalam program “Forum Elite” bahwa Xi Jinping dapat menggunakan kekerasan terhadap Taiwan pada tahun 2024. Pada dasarnya, Beijing tidak akan secara gegabah untuk memulai perang sebelum 2024.
Yuan Hongbing, seorang ahli hukum yang berbasis di Australia dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Epoch Times pada bulan Februari tahun ini mengatakan bahwa perang di Selat Taiwan tidak dapat dihindari. Tapi perang tersebut “sangat mungkin menjadi pertempuran terakhir umat manusia menghancurkan komunisme”.
Yuan Hongbing percaya bahwa komunitas internasional menentang adanya ekspansi global totalitarianisme dari PKT. Dengan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Australia sebagai inti, dan India, negara-negara Eropa, serta beberapa negara di Asia Tenggara sebagai sayapnya, telah terbentuk sebagai persekutuan internasional untuk menghadapi komunis Tiongkok. Begitu mereka menginvasi Taiwan, dengan perlawanan yang berani dari rakyat Taiwan, aliansi internasional ini juga akan memiliki cukup waktu untuk merespons. (sin)