oleh Zhang Yuanzhang
Keinginan Beijing untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. CPTPP) terus menimbulkan perdebatan. Baru-baru ini, Duta Besar Jepang untuk Australia Shingo Yamagami menulis sebuah artikel yang menyinggung soal penindasan ekonomi pemerintah Tiongkok sejak lama dan masih terjadi hingga saat ini telah menjadi alasan CPTPP mendiskualifikasinya untuk bergabung. Dalam artikel tersebut Shingo meminta agar CPTPP tidak menurunkan kriteria keanggotaan hanya karena ingin masuknya Tiongkok.
Permohonan Beijing untuk bergabung dalam CPTPP kembali dibahas baru-baru ini karena CPTPP berencana untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri pada bulan Oktober tahun ini. Saat itu, permohonan keanggotaan dari tiga negara termasuk Ekuador, Taiwan dan Tiongkok akan ditinjau bersama. Baru-baru ini, Singapura yang bertindak selaku presiden bergilir CPTPP juga mempelajari keanggotaan dari negara-negara tersebut.
Untuk menggolkan keinginan, Beijing telah membuat beberapa langkah seperti Xiao Qian, Duta Besar RRT untuk Australia, pada 14 September menyampaikan lewat media Australia bahwa Beijing telah meminta dukungan dari pemerintah Australia untuk membantu menggolkan permohonan bergabung dengan CPTPP, tetapi belum menerima tanggapan. Tampaknya Xiao Qian menyampaikan hal ini dengan niat mengingatkan pihak Australia agar secepatnya membantu.
Tindakan yang dilakukan pemerintah Tiongkok selama ini telah membuat negara-negara lain enggan untuk mendukung. Artikel Shingo Yamagami yang dimuat media “The Australian” menyebutkan bahwa intimidasi ekonomi terhadap asing yang dipraktikkan Beijing, seperti mengambil tindakan hukuman terhadap Jepang dan Australia, termasuk: pada tahun 2010 pemerintah Tiongkok telah menangguhkan ekspor tanah jarang ke Jepang gara-gara angkatan laut Jepang menangkap sebuah kapal nelayan Tiongkok yang memasuki wilayah perairan Laut Timur milik Jepang untuk menangkap ikan.
Artikel Shingo Yamagami menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok menggunakan ekonomi sebagai senjata jelas melanggar ketentuan WTO. Ironisnya, intimidasi ekonomi semacam ini sudah menjadi tanda dari “sebuah negara anggota” WTO. Oleh karena itu, CPTPP sekarang tidak semestinya menurunkan kriteria masuk bagi anggota.
Shingo Yamagami menyinggung soal Inggris yang sudah merupakan negara ekonomi maju yang telah memiliki rekor yang baik, itu pun aplikasinya untuk bergabung dengan CPTPP ditinjau sejak bulan Juni 2021, karena CPTPP ingin memastikan standar keanggotaannya yang tinggi.
Shingo Yamagami menyebutkan bahwa CPTPP sebagai mercu suar regional, harus mencerminkan standar tertinggi melalui aturan perdagangan dan investasi. “Jika menerima negara yang tidak memenuhi standar bergabung dalam CPTPP, itu jelas akan merusak tatanan internasional”, tulisnya. (sin)
