oleh Luo Ya, Fang Xiao
Mulai 21 September 2022 pukul 00:00 Zhenxiong County, Zhaotong, Provinsi Yunnan, Tiongkok memberlakukan tarik bayaran bagi semua warga yang menjalani karantina di tempat isolasi terpusat. Bagi mereka yang menolak membayar biaya selama dikarantina akan dimintai pertanggungjawaban. Analis percaya bahwa ini menandakan bahwa pemerintah telah kehabisan dana, tidak mampu lagi mendukung biaya karantina buat warga baik yang terinfeksi maupun suspek dalam pelaksanaan kebijakan Nol Kasus sebagaimana yang digagaskan oleh pemerintah pusat. Selain itu, langkah pemerintah ini dapat menyulut pemberontakan resmi.
Tarik biaya karantina di lokasi terpusat sudah diberlakukan di Chongqing Yunnan
Menurut laporan Jiemian.com, mulai 21 September pukul 00:00, Zhenxiong County, Zhaotong, Provinsi Yunnan memberlakukan tarik bayaran bagi semua warga yang menjalani karantina di tempat isolasi terpusat.
Dalam hal standar biaya karantina di beberapa tempat isolasi terpusat, mereka mengenakan biaya RMB. 100,- per orang per hari untuk layanan hidup selama periode karantina. Tetapi beberapa tempat isolasi terpusat mengenakan RMB. 150,- per orang per hari. Namun demikian, standar pengenaan biaya layanan hidup selama periode karantina tidak boleh melebihi RMB. 150,- per orang per hari.
Semua warga yang dikarantina wajib membayar di muka secara sekaligus biaya standar yang dikenakan untuk satu periode karantina. (jadi seseorang yang wajib menjalani karantina 7 hari wajib membayar di muka sekaligus RMB. 100,- X 7 = RMB. 700,- atau RMB. 150,- X 7 = RMB. 1.050,-)
Pada 21 September, pejabat Distrik Changshou, Chongqing juga mengeluarkan pemberitahuan tentang penerapan tarik bayaran bagi warga yang menjalani karantina di tempat isolasi terpusat.
A. Biaya standar
1. Lokasi Isolasi terpusat di Perumahan Sewa Umum Yanjia Gedung kedua : RMB. 300,- per orang per hari. (sudah termasuk biaya makan RMB. 60,- per orang per hari).
2. Lokasi isolasi terpusat di hotel : Biaya kamar dibebankan sesuai dengan harga kamar yang disepakati oleh antara pihak hotel dengan otoritas, sedangkan biaya makan dikenakan sebesar RMB. 60,- per orang per hari.
B. Waktu pelunasan tagihan
Pemungutan biaya berlaku mulai 21 September pukul 00:00. Waktu check in berdasarkan catatan dari hotel tempat warga menjalani karantina, dan tagihan wajib dilunasi sekaligus saat karantina berakhir.
C. Target pungutan
Personil yang diisolasi dan dikendalikan di tempat isolasi terpusat di Distrik Changshou.
D. Ada 5 kategori personil yang mendapatkan dispensasi biaya
Pada 23 September, Mrs. Guo dari daerah perkotaan Chongqing mengatakan kepada reporter Epoch Times bahwa saat ini, asam nukleat dilakukan seminggu sekali di daerah perkotaan Chongqing. Distrik Changshou berada di pinggiran kota Chongqing. Beberapa pekerja mendapatkan penghasilan antara RMB. 2.000 hingga 5.000 per bulan. “Jika saya diminta menjalani karantina di tempat-tempat itu, saya pasti tidak akan mau, dan saya juga tidak bersedia membayar biaya apa pun. Saya tidak punya uang untuk membayar karena tidak bekerja”.
Berita tersebut menimbulkan cemooh para netizen di Weibo.
Netizen menggunakan nama “Guoxue cehua líruì yìfu” menulis : Bandit dan perampok sudah datang ! Semua orang sebaiknya tetap di rumah, jangan keluar, tunggu sampai mati kelaparan !
Netizen menggunakan nama “Haishì yī wan pao mian” menulis : Jika kebijakan ini dipromosikan, apa tidak mungkin semakin banyak orang yang ditangkap lalu dikarantina (demi cari uang) ?”
Analisis : Pemerintah Tiongkok kehabisan dana
Menanggapi mulai berlaku pemungutan biaya bagi warga yang diwajibkan untuk menjalani isolasi terpusat di Zhenxiong County, Yunnan dan Distrik Changshou di Chongqing. Seorang dokter hukum di Beijing bermarga Zhang mengatakan kepada reporter Epoch Times pada 23 September, bahwa para penyamun sekarang keluar dari persembunyiannya untuk memeras rakyat dengan menggunakan kekerasan. Di daerah pedesaan terpencil Chongqing, Yunnan dan tempat-tempat lain, pejabat PKT di seluruh tingkatan sangat arogan dan bertindak sesuka hatinya.
Dia mengatakan bahwa epidemi telah berlangsung selama tiga tahun, tetapi belum ada dasar hukumnya mengenai karantina sampai sekarang pun. Petugas di berbagai tempat tidak memiliki dasar hukum tentang cara mengisolasi warga, cara memungut biaya, dan siapa yang harus menanggung biaya isolasi terpusat. Isolasi awal pada dasarnya adalah isolasi berskala besar yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah, yang ditanggung oleh keuangan daerah. Karena karantina terpusat itu bukan kehendak warga, tidak dilakukan secara sukarela oleh warga, mengapa warga yang dikarantina harus menanggung sendiri biayanya ?
Mr. Zhang percaya bahwa Yunnan dan Chongqing adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak dapat dibenarkan. Praktik paksaan pemerintah dengan kekerasan administratif sudah merupakan pelanggaran hukum, sudah melanggar kehendak warga negara. Pemerintahlah yang harus membayar biaya akomodasi dan makan bagi orang-orang yang dikarantina.
Mr. Zhang mengatakan bahwa pemungutan biaya bagi warga yang dikenakan karantina ini juga menunjukkan bahwa kas pemerintah daerah sudah kosong. terutama bagi daerah-daerah yang miskin, keuangan pasti sangat ketat. Selama 3 tahun epidemi, pengeluaran untuk tes asam nukleat, sedangkan produksi berhenti, uang kas negara terus berkurang. Sehingga pejabat sudah kehilangan akal sehat, mulai menggunakan ide-ide penyamun untuk memeras warga. Tidak peduli lagi rakyat juga tidak punya uang. Ini mencerminkan bahwa PKT sudah berada dalam situasi sulit untuk bertahan.
Mu Jiayu “Kekuatan Warga Chongqing” mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa
menurut data resmi, pendapatan rata-rata setiap rumah tangga di Chongqing, termasuk anak-anak dan orang tua, tidak melebihi RMB. 2.000,- per bulan. Jadi hanya segelintir orang yang mampu membayar biaya tagihan karantina di tempat isolasi terpusat. Program kesehatan masyarakat tidak boleh dibebankan kepada perorangan.
Mujiayu juga berpendapat bahwa ini mungkin menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok sudah kehabisan dana. Dia mengatakan bahwa itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa pendapatan ekonomi Tiongkok telah sangat berkurang.
“Pejabat PKT memaksa rakyat untuk memberontak”
Bagi yang menolak membayar tagihan biaya karantina akan dikenakan pertanggungjawaban secara hukum, Menurut Mu Jiayu, ini sama sekali tidak masuk akal dan aturan ini sendiri sudah melanggar hukum.
Mr. Fan, seorang penulis internet di Tiongkok mengatakan kepada Epoch Times : Pungutan biaya karantina di tempat isolasi terpusat ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Nasional. Undang-undang menetapkan bahwa jika pemerintah yang mewajibkan warga menjalankan karantina, maka biaya ditanggung pemerintah, Dalam hal ini bukan warga sendiri yang mau pergi ke tempat isolasi terpusat, bagaimana warga yang dipaksa membayar ? Ini sudah tidak sesuai hukum.
Mr. Wang, seorang pembangkang Tiongkok mengatakan kepada Epoch Times bahwa di Yunnan dan Chongqing yang banyak daerah pegunungan, rakyat tidak kaya, bagaimana mereka membayar biaya karantina ? Tampaknya pemerintah telah melakukan segala kemungkinan untuk memeras dan menjarah uang rakyat. Bagi rakyat di sana untuk mempertahankan hidup saja sudah sulit, masih mau diperas. Apakah ingin memaksa rakyat mati kelaparan atau menyulut pemberontakan ? !
Dia mengatakan bahwa pejabat PKT masih ingin memeras uang warga, padahal mereka mendapat gaji dan bonus. Selama tidak terjadi hal-hal yang merugikan, rakyat tidak berontak ya sudahlah. Kasihani mereka.
Mr. Zhang, dokter hukum di Beijing percaya bahwa setelah Yunnan dan Chongqing, akan ada lebih banyak tempat yang akan meniru cara itu. Tampaknya pejabat PKT yang memaksa rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah, apakah ingin membangkitkan pemberontakan rakyat ? “Saya sangat curiga bahwa beberapa orang di dalam PKT ingin mengambil kesempatan ini untuk memprovokasi kerusuhan sipil. Saya sama sekali tidak mengesampingkan kemungkinan ini”. (sin)
