Epoch Times
Hubungan Inggris dan Tiongkok terus memburuk. Baru-baru ini, Dewan Kota Newcastle, Inggris memutuskan hubungan kota kembar atau kota bersaudara (sister city) dengan Tiongkok, dan pejabat keamanan Inggris berjanji untuk menutup seluruh Institut Konfusius di negara itu. Pada saat yang sama, kepolisian Inggris sedang melakukan pengusutan terhadap “Stasiun Layanan Polisi” PKT, sebuah kantor polisi terselubung yang “melayani urusan WNA asal Tiongkok” yang berada di Kota London dan Glasgow.
Dewan Kota Newcastle dengan suara bulat menetapkan pemutusan hubungan kota kembar dengan Taiyuan, Tiongkok
Taylor, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal untuk Newcastle, di Inggris utara, mengusulkan mosi untuk memutuskan hubungan kota itu dengan kota Taiyuan di Tiongkok, “Karena pemerintah Tiongkok (PKT) selain mengabaikan nilai-nilai universal, demokrasi, kebebasan, dan norma-norma internasional, tetapi juga tidak ambil peduli terhadapnya”. Disamping itu, ia juga mengajukan petisi terkait. Acara ini difasilitasi oleh organisasi yang dipimpin oleh mahasiswa Hongkong “Newcastle Stands with Hong Kong (NSWHK)”.
Pada 2 November, Parlemen Newcastle membahas dan memberikan suara pada mosi tersebut. Wendy Taylor mengatakan bahwa pada masalah Hong Kong, “Undang-Undang Keamanan Nasional” yang ditetapkan oleh pemerintah komunis Tiongkok pada tahun 2020 melanggar “Deklarasi Bersama Tiongkok – Inggris” dan merampas hak otonomi tingkat tinggi yang dimiliki Hong Kong.
Jo Smith Finley, seorang ahli urusan Tiongkok di Universitas Newcastle, dijatuhi dengan apa yang disebut “sanksi” tahun lalu oleh Beijing karena membela hak asasi manusia etnis Uighur. Di depan parlemen Wendy Taylor membacakan surat terbuka dari Jo Smith Finley yang antara lain berbunyi : “Dirinya (Finley) dijatuhi sanksi karena berpegang teguh pada hati nurani dan nilai keadilan sosial”. Hal ini yang dipandang sebagai ancaman serius bagi kebebasan akademik di negara Inggris.
Anggota Dewan Buruh Jane Byrne juga menyebutkan bahwa amandemen yang diusulkan juga mengacu pada laporan Amnesty International, yang menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di Tiongkok yang terus memburuk, termasuk lembaga keadilan yang tidak adil, intimidasi dan penyiksaan terhadap fisik dan psikis. Byrne mengatakan bahwa kota Newcastle harus berdiri bersama rakyat yang berjuang untuk demokrasi liberal.
Pada akhirnya, semua anggota dewan kota setuju untuk meloloskan mosi tersebut, sehingga menetapkan pemutusan hubungan kota kembar antara Newcastle dengan Taiyuan.
Tutup semua Institut Konfusius di Inggris
Pada Selasa (1 November), Tom Tugendhat, Menteri Negara untuk Keamanan Inggris dalam menjawab pertanyaan dari anggota parlemen di Dewan Rakyat Britania Raya (House of Commons) mengatakan bahwa Perdana Menteri Inggris yang baru Rishi Sunak percaya bahwa Institut Konfusius menimbulkan ancaman bagi kebebasan banyak universitas di Inggris, sehingga sedang dalam pertimbangan untuk menutup seluruh institusi termaksud.
Pada September tahun ini, media Inggris mengungkapkan bahwa Alicia Kearns, Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Rakyat Britania Raya sedang bernegosiasi dengan pemerintah Taiwan untuk menyediakan guru bahasa Mandarin di Inggris, yang secara bertahap menggantikan Institut Konfusius.
Dalam debat TV pemilihan perdana menteri pada Juli tahun ini, Rishi Sunak yang Bersikap keras terhadap PKT mengatakan bahwa PKT adalah ancaman keamanan terbesar bagi Inggris abad ini, dan mengusulkan serangkaian tindakan pencegahannya, termasuk menutup semua Institut Konfusius di Inggris.
Di Inggris terdapat total 31 Institut Konfusius, termasuk yang terbanyak di dunia. Sunak mengatakan hampir semua dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk pengajaran bahasa Mandarin di sekolah dasar dan menengah dialokasikan untuk Institut Konfusius yang didirikan di kampus-kampus universitas. Hal mana secara tidak langsung berkontribusi terhadap meningkatkan kekuatan lunak PKT.
Rishi Sunak juga menyatakan bahwa aliansi baru negara-negara bebas akan dibentuk untuk menghadapi ancaman dunia maya PKT, melawan spionase dan pencurian kekayaan intelektual oleh perusahaan Tiongkok, melindungi aset-aset utama Inggris, dan mencegah PKT memperoleh aset-aset kunci Inggris, seperti aset-aset perusahaan teknologi yang sensitif secara strategis.
Mengusut “Stasiun Layanan Polisi” yang didirikan PKT di luar negeri
Menurut sebuah laporan oleh LSM “Safeguard Defenders”, Departemen Keamanan Publik Tiongkok telah mendirikan 54 “stasiun layanan polisi” di luar daratan Tiongkok yang menyebar di 21 negara. 3 diantaranya berada di Inggris, termasuk yang berada di Kota London dan Glasgow.
Parlemen Inggris setidaknya telah dua kali melakukan desakan hearing terhadap isu tersebut. Selama hearing yang diadakan pada 1 November, Tugendhat mengatakan bahwa pemerintah Inggris sangat prihatin dengan kegiatan ilegal dari para anggota keamanan PKT di Inggris. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah membicarakan hal tersebut dengan kepolisian Inggris dan berharap kepolisian akan mengambil alih penyelidikan terhadap hal ini.
Tugendhat mengungkapkan bahwa upaya represi transnasional yang dilakukan pemerintah Tiongkok adalah tindakan yang tidak dapat diterima, oleh karena itu harus segera dihentikan. Dia menekankan bahwa setiap agen asing di Inggris harus mematuhi hukum Inggris dan upayanya untuk mendeportasi individu secara tidak sah tidak akan ditoleransi oleh pemerintah Inggris.
Dia juga menyinggung soal rencana Inggris memberlakukan undang-undang baru tentang Keamanan Nasional (National Security Bill). Menurut UU tersebut, setiap kekuatan asing yang melakukan tindakan pemaksaan, pelecehan atau intimidasi terhadap individu akan dikriminalisasikan secara hukum.
Pada 1 November, pemerintah Belanda memerintahkan Beijing agar segera menutup “stasiun layanan polisi” yang ada di Belanda. Setelah itu, Irlandia juga memerintahkan penutupan “stasiun layanan polisi” PKT yang berlokasi di Ibukota Dublin. Sementara pemerintah Jerman dan Kanada masih sedang melakukan pengusutan lanjutan terhadap hal ini. (sin)