Institusi Administratif Tiongkok Didesak Segera Revitalisasi Aset Negara yang Menganggur Guna Atasi Kesulitan Keuangan

• Pada Selasa (1 November), Kementerian Keuangan Tiongkok mengeluarkan pemberitahuan yang mewajibkan lembaga administrasi untuk merevitalisasi aset milik negara yang menganggur melalui sewa atau penjualan di pasar dalam rangka untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi
• Sejumlah opini publik menunjukkan bahwa akibat penurunan tajam dalam pendapatan dari penjualan tanah milik negara sebagai dampak epidemi, langkah Kementerian Keuangan Tiongkok ini menyoroti krisis keuangan yang dihadapi dan kesulitan mereka dalam mengatasi rasio utang yang sangat tidak imbang

oleh Li Ming

Pada 1 November, Kementerian Keuangan Tiongkok mengeluarkan pengumuman “Saran dan Panduan bagi Institusi Administratif dalam Melaksanakan Revitalisasi Aset Milik Negara”, yang isinya mendesak institusi administratif di semua tingkatan pemerintah untuk mempercepat revitalisasi berbagai aset milik negara di wilayah lembaga administrasi, melalui pemanfaatan bersama, sewa pakai, akuisisi dan cara lainnya untuk meningkatkan “efisiensi pemanfaatan aset”.

Menurut pemberitahuan ini, rumah kosong, tanah, mobil, perabot kantor, peralatan besar dan perangkat lunak dari berbagai instansi administrasi termasuk yang perlu “direvitalisasi”.  Bahkan aset dalam bentuk uang pun wajib “direvitalisasi” sesuai dengan aturan pengelolaan anggaran.

“Saran dan Panduan” tersebut secara tegas menekankan bahwa pekerjaan revitalisasi aset adalah langkah penting dalam “mewujudkan anjuran negara tentang menjalani kehidupan ketat”, serta “memperketat perencanaan sumber daya keuangan”. Kementerian Keuangan mengharuskan semua tingkatan dan unit bawahannya untuk menaruh perhatian tinggi terhadap hal ini, dan melakukan segala upaya untuk memecahkan masalah yang menghambat terwujudnya tujuan tersebut, “Tak peduli walau mungkin akan menyakitkan”.

Informasi publik menunjukkan : Apa yang disebut aset milik negara yang berada di bawah pengaturan institusi administratif terutama mengacu pada aset milik negara yang ditempati dan digunakan oleh lembaga administrasi di semua tingkatan, aset milik negara yang digunakan dan infrastruktur publik, perumahan yang terjangkau dan lain-lain.

Menurut “Laporan audit atas pelaksanaan anggaran pusat, serta penerimaan dan pengeluaran fiskal lainnya pada tahun 2021” yang dikeluarkan oleh Dewan Negara pada 21 Juni 2022, setidaknya 8 departemen memiliki 3.511.400 meter persegi tanah real estate, tanah kosong, dan peralatan senilai RMB. 35,699.100,- yang telah lama tidak dimanfaatkan. Bahkan beberapa aset itu butuh biaya manajemen properti yang harus dibayar secara teratur. Jumlah kendaraan dinas yang digunakan oleh 278 unit tingkat kedua dan ketiga di seluruh negeri tercatat sudah melebihi peraturan yang ditetapkan, yakni sebesar 441 unit. Tercatat ada 2.470 unit kendaraan dinas yang dikuasai oleh 2 bagian dari departemen ternyata tingkat pemanfaatannya cukup rendah. Bahkan 289 buah di antaranya sama sekali tidak digunakan selama tahun 2021.

Data audit juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020, total aset milik negara secara nasional yang berada dalam penanganan lembaga administrasi Tiongkok berjumlah total sebesar RMB. 43,5 triliun, yang terdiri dari total aset unit administrasi sebesar RMB. 15,3 triliun, dan total aset lembaga publik adalah RMB. 28,2 triliun. Sedangkan total kewajiban lembaga administrasi nasional sebesar RMB. 11,2 triliun.

Menurut informasi resmi, sejak awal tahun ini, karena terdampak parah oleh kebijakan dalam mencegah penyebaran epidemi COVID-19 dan pasar industri real estate yang lesu, pendapatan fiskal dari pemerintah pusat sampai ke daerah telah mengalami penurunan yang tajam, sementara berbagai pengeluaran dalam mencegah epidemi, pemeliharaan stabilitas sosial telah meningkat tajam. Hal mana menyebabkan kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran fiskal pemerintah semakin lebar.

Sebelumnya, otoritas PKT telah mengeluarkan pemberitahuan yang meminta pemerintah daerah dan lembaga administrasi untuk mengencangkan ikat pinggang mereka dan bersiap untuk memasuki “hari-hari yang sulit dan pahit”. Oleh karena itu, dunia luar percaya bahwa apa yang disebut “revitalisasi” aset milik negara yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Tiongkok tak lain adalah upaya untuk meringankan dilema defisit fiskal yang serius dan kesenjangan besar antara pendapatan dengan pengeluaran yang dihadapi semua tingkatan pemerintah.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Tiongkok pendapatan bukan pajak nasional pada tiga kuartal pertama tahun ini adalah RMB. 2,878.600.000.000,- meningkat 23,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kenaikan tersebut terutama berasal dari “pelepasan hak aset milik negara”.

Luo Zhiheng, Kepala ekonom “Yuekai Securities” mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media Tiongkok, bahwa serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut di atas terutama untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran, yaitu dengan melepaskan hak aset milik negara termasuk tanah yang menganggur. Namun, risiko pendapatan ini adalah “tidak berkelanjutan”, yang setara dengan pemerintah sekaligus melelang hasil pendapatan dari kepemilikan hak atas tanah yang semestinya dapat diperoleh selama beberapa dekade. Cara ini hanya dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak saat ini, tetapi ini bukan saluran yang dapat digunakan untuk memperoleh sumber pendapatan yang teratur dan stabil. (sin)