Beban utang memaksa kota-kota di Tiongkok memangkas layanan dasar
Milton Ezrati
Utang menjadi beban yang sangat berat di Tiongkok saat ini. Artikel-artikel sebelumnya di ruang lingkup ini telah menjelaskan asal-usul beberapa utang ini, dan dampak buruk yang telah – dan akan – terjadi pada ekonomi Tiongkok.
Melihat apa yang terjadi di banyak kota di Tiongkok membuat beban tersebut semakin jelas: Di beberapa tempat, beban untuk membayar utang ini bahkan sampai memaksa pemberhentian layanan publik dasar. Seperti halnya ketika kegagalan para pengembang properti pertama kali terlihat, Beijing, dengan cerobohnya, tidak membuat rencana untuk membantunya.
Masalah utang kota-kota di Tiongkok memiliki tiga unsur. Salah satunya adalah tiga tahun lockdown yang didikte oleh Beijing untuk menerapkan kebijakan nol-COVID yang keliru. Tidak hanya gangguan dalam aktivitas bisnis yang memangkas pendapatan kota, tetapi kebutuhan akan keringanan pajak untuk menjaga bisnis tetap bertahan memperparah kekurangan keuangan di seluruh Tiongkok.
Pada saat yang sama, penegakan aturan lockdown yang ketat di Beijing menambah beban pengeluaran kota, seperti halnya kebutuhan tes dan pemeliharaan pusat karantina. Menurut laporan anggaran provinsi baru-baru ini, kegiatan-kegiatan ini menambah biaya setara dengan $22 miliar untuk pengeluaran kota selama tiga tahun terakhir – di provinsi Guangdong saja.
Beban kedua muncul dari kemerosotan perumahan yang dipicu oleh kegagalan pengembang properti terkemuka. Mengingat penjualan tanah secara historis menyumbang sekitar 40 persen dari pendapatan pemerintah daerah, penurunan penjualan dan harga real estat yang terkait telah memberikan pukulan besar bagi pendapatan kota. Ketiga, Beijing tahun lalu meluncurkan sebuah inisiatif infrastruktur untuk mendorong perekonomian, dan hal ini mengharuskan pemerintah daerah menerbitkan obligasi khusus untuk membiayai upaya tersebut.
Demi memenuhi kebutuhan hidup di bawah tekanan-tekanan ini, kota-kota di Tiongkok meminjam dengan jumlah besar. Tahun lalu, utang pemerintah daerah melonjak sekitar 15% menjadi setara dengan $5,1 triliun. Pembayaran bunga atas utang ini mencapai setara dengan $148 miliar per tahun. Namun, ini tidak termasuk apa yang disebut sebagai “utang tersembunyi” -pinjaman yang dilakukan atas nama kota oleh entitas-entitas dengan tujuan khusus untuk menjaga agar transaksi-transaksi tersebut tidak terlihat di neraca keuangan kota.
Menurut Mars Macro, sebuah perusahaan riset yang berbasis di Hunan, “utang tersembunyi” ini sekarang berjumlah setara dengan 10 triliun dolar AS-sekitar 20 persen di atas perkiraan tahun 2021 dan dua kali lipat dari jumlah yang tercatat pada tahun 2016. Utang pemerintah Tiongkok telah melebihi produk domestik bruto (PDB) Tiongkok.
Beban ini menjadi begitu berat sehingga beberapa kota harus mengurangi layanan dasar. Warga kota Hegang di provinsi timur laut Heilongjiang harus hidup tanpa pemanas ruangan secara berkala karena pemerintah setempat tidak dapat lagi memberikan subsidi seperti biasanya.
Media pemerintah Tiongkok melaporkan, Kota Hegang telah mengalami restrukturisasi karena masalah utang, sementara situs berita Tiongkok Caixin mencatat pemotongan gaji pegawai negeri hingga 30% di provinsi-provinsi kaya di bagian timur Tiongkok, yaitu Guangdong, Zhejiang, dan Jiangsu. Leiyang di provinsi Hunan dan Yangjiang di provinsi Guangdong telah menghentikan layanan bus.
Terlepas dari tekanan utang ini dan ancaman akan bertambahnya utang, Beijing menegaskan bahwa mereka tidak akan membantu. Kementerian Keuangan menyatakan dengan jelas kepada pemerintah daerah bahwa “pemerintah pusat tidak akan menalangi [Anda].” Jika hal tersebut masih belum cukup jelas, kementerian tersebut menambahkan: “Jika ini adalah bayi Anda, Anda harus menggendongnya sendiri.” Pembicaraan yang keras seperti itu hampir tidak adil, karena kebijakan-kebijakan Beijing adalah penyebab dari sebagian besar pinjaman yang telah terjadi.
Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan, sikap keras Beijing bisa jadi akan kembali muncul. Ini adalah kesalahan sama yang dilakukan Beijing lebih dari setahun lalu ketika masalah pengembang real estate pertama kali muncul. Sikap keras kepala yang kekanak-kanakan ini kemudian menyebabkan penyebaran masalah keuangan yang semakin membesar hingga akhir tahun lalu, Beijing akhirnya turun tangan untuk meredakan ketegangan.
Tampaknya para pemimpin di Beijing tidak belajar apapun dari kesalahan mereka dengan para pengembang dan ingin melakukan kesalahan yang sama lagi dengan pemerintah daerah. Mereka mengundang risiko keuangan baru yang harus mereka hadapi di kemudian hari, ketika kurangnya responsivitas Beijing akan membuat masalah menjadi jauh lebih parah, seperti yang terjadi dengan para pengembang properti.
Milton Ezrati adalah editor kontributor di The National Interest, afiliasi dari Center for the Study of Human Capital di University at Buffalo (SUNY), dan kepala ekonom di Vested, sebuah firma komunikasi yang berbasis di New York. Sebelum bergabung dengan Vested, ia menjabat sebagai kepala strategi pasar dan ekonom untuk Lord, Abbett & Co. Dia juga sering menulis untuk City Journal dan menulis blog untuk Forbes. Buku terbarunya adalah “Thirty Tomorrows: The Next Three Decades of Globalization, Demographics, and How We Will Live.”
