Mahkamah Agung Jepang Memerintahkan Prefektur Okinawa Menyetujui Pembangunan Landasan Pacu Pesawat Militer AS

oleh Zhang Ting

Mahkamah Agung Jepang pada Senin (4 September) menolak pengajuan rencana pemda Okinawa untuk mencegah pemerintah pusat membangun landasan pacu pesawat militer AS di pulau itu, dan memerintahkan Prefektur Okinawa untuk menyetujui proyek termaksud.

Keputusan Mahkamah Agung pada Senin itu menguatkan keputusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi pada Maret tahun ini, yang artinya, baik rencana pemerintah pusat maupun instruksinya kepada Okinawa untuk menyetujui rencana pembangunan tersebut adalah sah.

Associated Press melaporkan bahwa dalam menghadapi peningkatan ketegangan dengan Partai Komunis Tiongkok, peran strategis Okinawa menjadi semakin penting bagi aliansi militer Jepang – AS. Keputusan ini telah mendorong dilanjutkannya pembangunan landasan pacu yang sempat ditangguhkan.

Pada tahun 1996, Jepang dan Amerika Serikat telah menyepakati rencana relokasi Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma, Okinawa. Pada tahun 1999, Tokyo memilih Henoko, Okinawa sebagai alternatif penggantinya.

Pada tahun 2018 pemerintah pusat Jepang memulai proyek reklamasi lahan di kawasan Henoko untuk membuka jalan bagi relokasi pangkalan militer AS. Meski demikian, pemerintah kemudian menemukan bahwa sekitar 70% lahan reklamasi berada di tanah lunak sehingga merasa perlu untuk mengajukan revisi terhadap rencana awal dan melakukan perbaikan. Namun, pemerintah prefektur Okinawa berpendapat bahwa rencana perbaikan itu tidak cukup alasannya, sehingga menolak menerimanya, dan menunda proyek reklamasi.

Pada  April 2022, Menteri Infrastruktur Jepang mengeluarkan perintah perbaikan landasan dengan meminta Prefektur Okinawa menyepakati rencana perbaikan yang diajukan tersebut.

Pada Agustus 2022, Pemerintah Prefektur Okinawa mengajukan dua tuntutan hukum kepada pengadilan cabang Naha, meminta keputusan untuk membatalkan keputusan pemerintah pusat dan perintah amandemen itu. Namun, Pengadilan Tinggi menolak dua tuntutan hukum Pemerintah Prefektur Okinawa pada Maret tahun ini.

Dalam kasus sebelumnya, Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan Prefektur Okinawa pada 24 Agustus. Pada Senin (4 September), Mahkamah Agung menguatkan keabsahan terhadap perintah perbaikan yang diajukan oleh pemerintah pusat dengan alasan bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Namun, pihak penentang mengatakan hal itu akan merusak lingkungan.

Menurut Kantor Berita Kyodo Jepang, setelah lima hakim Mahkamah Agung membuat keputusan dengan suara bulat pada hari Senin, juru bicara utama pemerintah Jepang dan Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dalam konferensi pers mengatakan, bahwa pemerintah pusat Jepang berharap pemerintah Prefektur Okinawa dapat segera melanjutkan pembangunan perbaikan pangkalan sesuai keputusan MA.

Gubernur Okinawa Denny Tamaki mengatakan keputusan tersebut sangat disesalkan.

Keputusan tersebut membuka jalan untuk melanjutkan pekerjaan yang ditangguhkan bahkan ketika Prefektur Okinawa dan pemerintah pusat masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pemindahan Pangkalan Udara Futenma dari daerah pemukiman Ginowan ke daerah pesisir Henoko yang lebih sedikit penduduknya.

Wilayah Okinawa hanya mencakup 0,6% dari luas daratan Jepang, yang ditempati oleh sebagian besar dari 50.000 orang tentara AS di Jepang. Selain itu, 70% fasilitas militer AS juga berada di Prefektur Okinawa.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Jepang terus memperkuat pertahanannya dalam menanggapi meningkatnya ancaman dari ekspansi militer Tiongkok. Penduduk Okinawa khawatir mereka akan menjadi orang pertama yang terseret ke dalam potensi konflik.

Deutsche Welle sebelumnya memberitakan bahwa pangkalan militer AS terbesar di Jepang adalah Pangkalan Kadena di Prefektur Okinawa, yang merupakan pangkalan militer AS terbesar di Timur Jauh. Bandara ini memiliki dua landasan pacu sepanjang 3.700 meter, kedua setelah Bandara Narita di Tokyo, dan Bandara Internasional Kansai di Osaka. Pangkalan militer Kadena juga merupakan rumah bagi Sayap ke-18 dari Fifth Air Force (5 AF) Angkatan Udara Amerika Serikat.

Beberapa media Tiongkok pernah mengemukakan bahwa Pangkalan Militer AS di Henoko adalah penghubung penting dalam strategi Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Pangkalan itu kelak akan menjadi pangkalan militer untuk darat, laut, dan udara terbesar yang mampu berperan sebagai “pencekik leher” bagi negara-negara Asia Timur. Bersama dengan Pangkalan militer Kadena, maka militer AS akan mampu secara penuh memantau tindakan militer dari negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. (sin)