oleh Jin Shi – NTD
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Kevin McCarthy pada Selasa (12 September) mengumumkan bahwa dia akan membuka upaya penyelidikan pemakzulan secara formal terhadap Presiden Joe Biden. Penyelidikan akan memfokuskan apakah Biden menyalahgunakan kekuasaannya selama masa jabatannya sebagai wakil presiden dan mendatangkan keuntungan bagi keluarganya.
“Hari ini saya mengarahkan komite DPR untuk membuka penyelidikan resmi pemakzulan terhadap Presiden Biden,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Kevin McCarthy.
Penyelidikan pemakzulan merupakan langkah awal dalam proses pemakzulan DPR. McCarthy mengatakan penyelidikan akan fokus kepada tuduhan korupsi terhadap keluarga Biden.
Sejak merebut kembali Dewan Perwakilan Rakyat pada Januari tahun ini, Partai Republik telah melakukan penyelidikan terhadap Biden dan menemukan ada banyak hal yang mencurigakan dalam urusan bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden. Adapun Biden, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat juga terlibat.
McCarthy berkata : “Melalui penyelidikan kami, kami menemukan bahwa Presiden Biden berbohong kepada rakyat Amerika tentang bisnis keluarganya di luar negeri.”
Partai Republik percaya bahwa informasi yang tersedia saat ini cukup untuk memulai penyelidikan pemakzulan, sehingga memberikan kepada Kongres kekuasaan kehakiman yang lebih besar untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam.
“Penyelidikan pemakzulan akan memberi kita lebih banyak perangkat, terutama untuk melihat catatan bank Joe Biden. Catatan bank berisi semua bukti,” kata Perwakilan Partai Republik AS Nancy Mace.
Partai Demokrat menentang penyelidikan pemakzulan.
Senator AS dari Partai Demokrat Elizabeth Warren berkata: “Mereka (Partai Republik) tahu bahwa tidak ada dasar (untuk pemakzulan).”
Senator AS lainnya dari Partai Demokrat Mnuchin berkata: “Ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan saat ini, dan (kasus pemakzulan) akan membuang banyak waktu.”
Juru bicara Gedung Putih Ian Smas melalui media sosial menuduh Partai Republik terlibat dalam “politik ekstrem.” Namun demikian, hingga berita ini dimuat, Biden sendiri belum menanggapi penyelidikan pemakzulan tersebut. (Hui)