Li Qiang Menyinggung Soal Bergabung dengan CPTTP, PM Australia : Tiongkok Wajib Penuhi Standar Tinggi

 oleh Zhang Ting

Pada Minggu (5 November), dalam pidato pembukaan China International Import Expo di Shanghai Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang mengatakan bahwa ia akan secara aktif mempromosikan penggabungan Tiongkok dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. CPTPP). Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang menghadiri expo tersebut menanggapi dengan mengatakan bahwa Tiongkok wajib memenuhi standar tinggi yang ditetapkan CPTTP untuk bisa bergabung dengannya.

CPTPP adalah perjanjian perdagangan penting yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dicapai oleh 11 negara pada tahun 2018. Ke-11 negara tersebut adalah Jepang, Australia, Brunei, Kanada, Chile, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Inggris awal tahun ini menjadi anggota ke-12 CPTPP.

Selain Tiongkok, Taiwan, Ukraina, Kosta Rika, Uruguay dan Ekuador juga mengajukan permohonan untuk bergabung dengan CPTPP.

Anggota CPTPP, termasuk Australia dan Jepang, selalu menentang bergabungnya Tiongkok karena Beijing tidak pernah benar-benar mematuhi tatanan perdagangan berbasis aturan.

Albanese : Untuk bergabung dengan CPTPP, negara harus memenuhi standar tinggi

Australia memperkirakan bahwa PKT akan memanfaatkan kunjungan Albanese untuk membantu “memperlancar” keinginan Tiongkok masuk CPTTP.

Albanese mengisyaratkan pada Minggu bahwa Australia tidak akan memberikan lampu hijau kepada Beijing untuk bergabung dengan CPTPP saat ini, meskipun Li Qiang dalam pidatonya di Expo menyatakan bahwa Tiongkok sudah “sangat positif” untuk bergabung dengan CPTTP, katanya. Tetapi syarat untuk bergabung dengan CPTPP adalah Tiongkok harus menepati janjinya dalam perilaku perdagangan.

“Setiap negara harus membuktikan bahwa mereka dapat memenuhi standar tinggi untuk bergabung dalam perjanjian tersebut”, kata Albanese.

Albanese diperkirakan akan menyampaikan sikap ini kepada Tiongkok dalam pembicaraan dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada hari Senin dan pembicaraan formal dengan Li Qiang pada Selasa.

Tiongkok secara resmi telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan CPTPP pada September 2021. Saat itu, penggabungan Tiongkok ditentang oleh Jepang yang memimpin CPTPP. Jepang mengatakan perlu memverifikasi apakah Beijing dapat memenuhi standar tinggi yang disyaratkan oleh CPTPP. Pada konferensi pers rutin, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Kato Katsunobu memunculkan daftar panjang bidang-bidang yang mempertanyakan soal kelayakan Beijing untuk menjadi anggota, lantaran sulit untuk dipenuhi termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang dan subsidi kepada perusahaan milik negara, dan sebagainya.

Albanese mendesak Tiongkok untuk menerapkan perdagangan bebas dan adil

Albanese adalah Perdana Menteri Australia pertama yang secara resmi mengunjungi Tiongkok dalam tujuh tahun terakhir. Berbicara di CIIE (China International Import Expo), ia mengatakan bahwa Beijing mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan perdagangan bebas dan adil yang baik bagi Tiongkok sendiri maupun bagi kawasan.

Ketika berbicara tentang pemaksaan perdagangan yang diterapkan Tiongkok terhadap Australia, Albanese mengatakan bahwa meskipun Beijing telah menjatuhkan sanksi perdagangan pemaksaan senilai USD. 20 miliar terhadap Australia dalam 3 tahun terakhir, tetapi perdagangan barang dan jasa Australia masih akan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022 – 2023. Namun Albanese juga mengatakan bahwa Australia dan negara-negara lain di kawasan ini akan mendapatkan manfaat lebih besar jika semua peserta perdagangan sepakat untuk mempertahankan sistem perdagangan berbasis aturan.

Albanese menekankan “kepastian dan stabilitas yang dihasilkan oleh perdagangan yang berbasis aturan”.

“Setiap negara harus berperan dalam mendorong perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif”, Ia mengatakan : “Untuk mencapai tujuan ini, kita harus menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi yang tidak perlu, menciptakan persaingan yang setara, dan berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.”

Pejabat Australia memperingatkan : Perbaikan hubungan Tiongkok – Australia tidak berarti menyelesaikan potensi ancaman dari PKT

Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers mengatakan bahwa menstabilkan hubungan Tiongkok – Australia adalah demi kepentingan kedua negara, namun ada juga potensi masalah praktis.

“Kami jelas menyadari kompleksitas dan tantangan dalam mengelola hubungan ini. Kami sudah melihat beberapa hasil dari upaya ini. Sekitar 95% pembatasan perdagangan, jika dihitung berdasarkan nilai dolar AS telah dicabut”.

Namun James Paterson, menteri bayangan Australia untuk urusan dalam negeri dan keamanan siber, memperingatkan bahwa perbaikan hubungan yang nyata tidak berarti bahwa potensi ancaman dari Partai Komunis Tiongkok telah teratasi.

“Tentu saja, situasinya terlihat sangat berbeda di permukaan, namun di balik permukaan, Tiongkok (Partai Komunis Tiongkok) tetap menjadi sumber risiko spionase nomor satu di Australia”, kata James Paterson.

“Mereka (PKT) adalah sumber campur tangan asing nomor satu dalam negara demokrasi kita. Mereka adalah sumber serangan siber nomor satu terhadap Australia yang disponsori oleh negara”.

Menurut Associated Press, Albanese mengatakan bahwa ketika dirinya bertemu dengan Xi Jinping di Beijing, ia akan memprotes kurangnya transparansi dalam kasus penahanan terhadap Yang Hengjun, seorang penulis dengan kewarganegaraan Australia oleh pihak berwenang Tiongkok. (sin)