oleh Tang Rui dan Luo Ya
Baru-baru ini, sejumlah kantor keamanan publik di Provinsi Guangdong, Shandong dan tempat lain di Tiongkok telah dirampingkan melalui penggabungan kantor, fungsi dan pengurangan personil untuk mengurangi jumlah beban keuangan. Analisa para ahli menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok telah jatuh ke dalam lembah krisis keuangan yang dalam, sehingga dapat dikatakan keruntuhan Partai Komunis Tiongkok (PKT) sudah mendekat.
Kantor Keamanan Publik Meizhou Cabang Meijiang di Provinsi Guangdong baru-baru ini menyebutkan bahwa mulai 1 Desember 2023, sehingga kantor cabangnya yang berlokasi di daerah Wuzhou dan Dongshan akan ditutup, dan keamanan kedua daerah tersebut akan ditangani oleh Kantor Keamanan Publik Chengbei dan Jinshan.
Dua pekan lalu, kantor keamanan publik di Qingdao, Yantai dan beberapa tempat lain di Provinsi Shandong juga mengumumkan rencana perampingan sejumlah kantor kecil dan personilnya. Di antaranya sudah ada 9 kantor keamanan publik di Kota Qingdao telah selesai dilakukan perampingannya sejak 23 Oktober tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa utang pemerintah daerah sudah tidak lagi bisa menahan beban pengeluaran.
Dr. Cheng Chin-mo, Direktur Departemen Diplomasi dan Hubungan Internasional di Universitas Tamkang, Taiwan mengatakan : “Karena pemerintah daerah korup dan bergantung pada penjualan tanah, namun sekarang mereka dilanda apa yang disebut ledakan gelembung real estate, sehingga seluruh pemerintah daerah terkena dampaknya. Mereka sebenarnya terlilit oleh hutang yang sangat serius”.
Menurut data Dana Moneter Internasional (IMF), bahwa utang pemerintah daerah Tiongkok tahun lalu berjumlah RMB. 92 triliun, merupakan 76% dari PDB Tiongkok, naik dari 62,2% pada tahun 2019.
Lai Jianping, master hukum internasional di China University of Political Science and Law mengatakan : “Pemda mempunyai kesulitan pemda. Karena langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pimpinan pusat berjalan mundur, secara keseluruhan berbelok ke kiri yang mengakibatkan terjadinya penurunan ekonomi secara besar-besaran. Pendapatan fiskal daerah telah menyusut secara signifikan. Keuangan daerah tidak lagi mampu menampung pembayaran gaji personil, sebenarnya banyak pemerintah daerah sudah termasuk dalam kategori pailit”.
Para ahli percaya bahwa perampingan kantor keamanan publik yang dilakukan oleh PKT hanya untuk mengendalikan pengeluaran keuangan, tetapi upaya pihak berwenang untuk menjaga stabilitas tidak akan melemah.
Lai Jianping mengatakan : “Dari sudut pandang petinggi Partai Komunis Tiongkok, mereka sangat membutuhkan bantuan dari para preman, algojo, petugas keamanan. Karena pemerintahan otokratis sangat bergantung pada bantuan mereka ini untuk menindas rakyat dan melakukan kontrol sosial”.
Pada Maret tahun ini, Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengeluarkan “Rencana Pelaksanaan Tiga Tahun” dalam upayanya untuk merealisasikan perampingan kantor keamanan publik di tingkat daerah dan mengatur cakupan tanggung jawab wilayah yang diperluas untuk meringankan beban biaya. Bahkan rencana juga mencakup intervensi dalam perselisihan keluarga atau konflik emosional yang dihadapi warga.
“Secara tidak langsung cakupan tanggung jawab yang diperluas nantinya akan mendorong personil keamanan untuk berkontak langsung dengan warga sipil, bukan ? Soal bagaimana personil menangani masalah yang timbul, apakah lewat pemerasan, korupsi dan sebagainya, para pimpinan tinggi tidak mau tahu. Nantinya, warga sipil akan semakin sulit bertahan hidup. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah, karena orang-orang ini bertindak begitu melawan hukum. Ini adalah pendekatan yang sangat jahat”, kata Lai Jianping.
Sedangkan konsolidasi dan perampingan kantor keamanan publik berarti banyak petugas banpol yang terkena PHK, yang pada gilirannya akan menimbulkan masalah sosial baru.
Lai Jianping mengatakan : “Kelompok orang ini adalah kelompok masyarakat paling bawah yang mencari uang tambahan lewat cara pemerasan. Jadi karena mereka di-PHK dan mata pencaharian mereka tidak lagi aman, mereka pada gilirannya nanti akan berubah dari pelaku menjadi korban. Mereka akan berubah dari kelompok yang menindas menjadi kelompok yang tertindas. Mereka bahkan bisa menjadi kelompok masyarakat baru yang anti sistem, mereka akan melawan atau menjadi faktor penyebab ketidakstabilan masyarakat”.
Dr. Cheng Chin-mo mengatakan : “Ini adalah bagian disintegrasi dari seluruh tatanan masyarakat Tiongkok, terutama para penjaga keamanan masyarakat dan para pegawai negeri sipil, semua ini dapat mengarah ke disintegrasi kekuasaan politik, yang sebenarnya sudah kita jumpai jelang runtuhnya rezim komunis di negara-negara Eropa Timur dan Tengah di masa lalu. Inilah sebuah langkah awal rezim Partai Komunis Tiongkok menuju keruntuhannya.” (sin)
 sudah mendekat.){kind=link}