NTD
Belakangan ini, strategi pertahanan Jepang mengalami perubahan signifikan sebagai respons terhadap perubahan ancaman yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik. Menyusul penerapan dokumen pertahanan dan keamanan nasional tahun lalu, Jepang sekarang mulai memasukkan bandara sipil ke dalam penggunaan militer untuk memperkuat kesiapan Jepang menghadapi kemungkinan konflik.
Menurut laporan “Epoch Times” pada 13 November, tak lama setelah pesawat komersial All Nippon Airways (ANA) mendarat di Bandara Oita di Semenanjung Kunisaki, Jepang, 4 unit pesawat jet tempur F-2 milik Pasukan Bela Diri Jepang juga mendarat di landasan pacu untuk mengisi bahan bakar kemudian kembali lepas landas.
Selain Bandara Oita, sejak pertengahan November, aktivitas pesawat militer termasuk latihan pendaratan dan lepas landas cepat, serta pengisian bahan bakar juga terjadi di banyak bandara sipil di seluruh Jepang seperti Bandara Tokunoshima di Prefektur Kagoshima dan Bandara Okayama di Prefektur Okayama.
Angkatan Udara Bela Diri Jepang awalnya hanya memiliki 7 pangkalan udara dan kini telah memperluas cakupannya. Jepang yang memiliki sekitar 60 bandara untuk penerbangan sipil kini telah dilengkapi dengan landasan pacu yang cocok untuk lepas landas dan pendaratan jet tempur militer. Pemerintah Jepang bertujuan untuk meningkatkan fungsi militer dari 40 bandara sipil itu. Adapun bandara dan pelabuhan laut sebagian besar berlokasi di Okinawa, Kyushu dan Shikoku, langkah ini sangat membantu dalam peningkatan fleksibilitas operasi militer Jepang.
Penyesuaian strategis ini dilakukan sesuai “Tiga Dokumen Keamanan” yang telah mendapat persetujuan dari Kabinet Jepang tahun lalu (16 Desember 2022). Dokumen-dokumen itu mencakup “Strategi Keamanan Nasional”, “Strategi Pertahanan”, dan “Rencana Pembangunan Kapasitas Pertahanan”, yang memberi wewenang kepada Pasukan Bela Diri Jepang untuk menyesuaikan kembali kerangka pertahanan Jepang dan menggunakan infrastruktur sipil yang ada untuk pelatihan dan operasi militer.
Menggabungkan diplomasi aktif dengan peningkatan kemampuan pertahanan
Untuk melawan ekspansi dan ancaman Partai Komunis Tiongkok, fokus strategis Jepang adalah menggabungkan peningkatan kemampuan pertahanan dengan diplomasi aktif
Dalam pernyataan penting yang dikeluarkan setelah kabinet menyetujui “Tiga Dokumen Keamanan”, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan bahwa dunia kini berada di “persimpangan jalan sejarah”.
Dia dengan tegas menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri dan latihan militer Tiongkok yang agresif menimbulkan tantangan terhadap perdamaian, keamanan, dan komitmen Jepang terhadap tatanan internasional berbasis aturan internasional.
Fumio Kishida mengungkapkan bahwa negara-negara tetangga (Tiongkok dan Korea Utara) terus-menerus meningkatkan kemampuan nuklir dan rudal mereka dengan tujuan untuk memaksa perubahan status quo.
Pada tahun 2023, untuk mencapai tujuan dari “Tiga Dokumen Keamanan” dan memperkuat strategi pertahanan Jepang, Perdana Menteri Jepang, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan pejabat tinggi Jepang lainnya melancarkan sejumlah operasi diplomatik dan militer.
Pada awal tahun ini, Fumio Kishida mengunjungi Prancis, Italia, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Dan Jepang menandatangani perjanjian kerja sama militer dengan Inggris, menandatangani kerangka kerja sama luar angkasa dengan Amerika Serikat, dan telah mengeluarkan pernyataan bersama.
Pada Mei, Fumio Kishida mengunjungi Korea Selatan, kemudian berdiskusi dengan presiden Korea Selatan untuk meningkatkan hubungan Jepang – Korea Selatan dan memperkuat aliansi trilateral dengan Amerika Serikat.
Jepang telah mengadopsi kerangka kerja sama Quad dengan Amerika Serikat, India dan Australia, serta melakukan kerja sama militer dengan Filipina dan Vietnam.
Pada 2 Desember tahun ini, PM. Fumio Kishida memanfaatkan perjalanannya ke Timur Tengah untuk mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kishida mengatakan bahwa kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan adalah untuk bersama-sama melawan pengaruh PKT terhadap keamanan ekonomi.
Selain itu, Jepang dan Jerman juga menandatangani perjanjian untuk memperkuat kerja sama logistik militer, termasuk penyediaan pangan dan bahan bakar. (sin)
