Jon Sun dan Michael Zhuang
Pada Desember, kapal-kapal Penjaga Pantai Tiongkok telah memprovokasi Angkatan Laut Filipina dan kapal-kapal Penjaga Pantai di sebuah beting di dekat Filipina yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya.
Amerika Serikat dan Jepang telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, dalam pertahanan maritim melawan Tiongkok.
Pada 9 Desember, Filipina mengutuk Tiongkok karena kapalpenjaga pantainya menembakkan meriam air bertekanan tinggi ke tiga kapal Filipina di dekat Scarborough Shoal yang disengketakan, sehingga menghalangi pengiriman bahan bakar dan makanan ke kapal-kapal nelayan Filipina.
Pejabat Filipina mengindikasikan kerusakan parah terjadi pada peralatan komunikasi dan navigasi di salah satu kapal akibat serangan tersebut. Selain itu, kapal-kapal yang dicurigai sebagai kapal milisi yang mengiringi kapal penjaga pantai Tiongkok menggunakan perangkat akustik jarak jauh, yang menyebabkan “ketidaknyamanan dan ketidakmampuan sementara yang parah pada beberapa awak kapal Filipina.”
Pada hari berikutnya, Pasukan Penjaga Pantai Filipina melaporkan bahwa sebuah kapal yang sedang melakukan misi pasokan ulang sekali lagi menjadi sasaran serangan kapal-kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok dengan meriam air bertekanan tinggi, yang merusak mesin salah satu kapal. Kapal pasokan lainnya ditabrak oleh kapal-kapal Tiongkok.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Filipina menggambarkannya sebagai eskalasi yang serius di Laut Tiongkok Selatan. Jenderal Romeo Saturnino Brawner, Jr, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, menyatakan bahwa dia berada di atas kapal yang menjadi sasaran meriam air dan serudukan PKT.
Departemen Luar Negeri Filipina memanggil duta besar Tiongkok untuk memprotes agresi di Laut Tiongkok Selatan.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. dari Filipina memposting di X, sebelumnya Twitter, “Agresi dan provokasi yang dilakukan oleh Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok dan Milisi Maritim Tiongkok terhadap kapal dan personel kami selama akhir pekan ini hanya semakin memperkuat tekad kami untuk mempertahankan dan melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi negara kami di Laut Filipina Barat.”
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengeluarkan pernyataan pada tanggal 10 Desember, yang mengutuk tindakan Tiongkok terhadap kapal-kapal Filipina pada tanggal 9 dan 10 Desember. Pernyataan tersebut menggambarkan tindakan tersebut sebagai “membahayakan keselamatan awak kapal Filipina.” Pernyataan itu menyerukan kepada Tiongkok untuk mematuhi putusan Pengadilan Arbitrase Permanen tahun 2016, yang membatalkan klaim kedaulatan PKT yang luas di Laut Tiongkok Selatan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam konferensi pers pada 11 Desember, mengklaim bahwa tiga kapal Filipina telah secara ilegal masuk ke perairan Tiongkok, dan kapal-kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok telah mengambil “tindakan yang diperlukan” di bawah hukum.
Konfrontasi Tiongkok-Filipina
Baik Tiongkok maupun Filipina mengklaim kedaulatan atas Scarborough Shoal, yang oleh Tiongkok diganti namanya menjadi “Pulau Huangyan” pada tahun 1983.
Scarborough Shoal adalah sebuah atol di Laut Tiongkok Selatan, bagian dari Kepulauan Spratly, sekitar 560 mil dari Pulau Hainan di Tiongkok dan 150 mil dari Filipina. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982, negara-negara memiliki yurisdiksi atas sumber daya alam dalam jarak 200 mil laut (230 mil) dari pantai mereka.
Scarborough Shoal terletak secara strategis di sepanjang jalur perairan internasional yang penting. Pada tahun 2012, Tiongkok mengambil alih kendali atas pulau ini dari Filipina dan menempatkan kapal penjaga pantai di sana secara permanen.
Area lain yang disengketakan adalah Second Thomas Shoal, yang terletak sekitar 120 mil sebelah barat Pulau Palawan di Filipina. Ini adalah sebuah atol dengan panjang sekitar 9,3 mil dan lebar 3,5 mil, yang diklaim oleh Tiongkok, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Pada tahun 1999, Filipina dengan sengaja menenggelamkan sebuah kapal militer di atol tersebut untuk menegaskan kedaulatan di zona ekonomi eksklusifnya. Sejak saat itu, perselisihan antara Tiongkok dan Filipina atas atol ini terus berlanjut.
Pada 3 Desember, Filipina mengumumkan bahwa lebih dari 130 kapal Tiongkok telah berkumpul di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina di Laut Tiongkok Selatan, dan jumlahnya terus meningkat.
Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur perdagangan maritim yang vital dan bernilai lebih dari $3 triliun per tahun, yang diklaim sebagian oleh Tiongkok, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lainnya. Pengadilan Arbitrase Permanen memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim Tiongkok atas seluruh Laut Tiongkok Selatan tidak memiliki kedudukan hukum.
Pada kuartal pertama tahun ini, Filipina memperkuat kerja sama militer dengan Amerika Serikat, menandatangani perjanjian dan menambah empat pangkalan militer yang dapat digunakan oleh militer AS.
Sebagai tanggapan, rezim Tiongkok memperingatkan Amerika Serikat untuk menjauh dari perselisihan di Asia dan mengerahkan kapal perang dan pesawat terbang untuk mengawasi secara ketat kapal dan pesawat militer AS. Pada akhir tahun lalu, sebuah jet tempur Tiongkok mendekati pesawat militer AS di Laut Tiongkok Selatan dalam jarak kurang dari 11 meter, dan hampir menyebabkan tabrakan.
Tak lama setelah itu, sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok menggunakan laser kelas militer pada kapal-kapal Filipina, menyebabkan kebutaan sementara pada awak kapal Filipina. Pada bulan September tahun ini, Tiongkok memasang penghalang terapung di area yang disengketakan, sehingga menghalangi nelayan Filipina memasuki area tersebut untuk menangkap ikan.
Pada 2 Desember, Pasukan Penjaga Pantai Filipina mengumumkan pendirian pos pengamatan baru yang dilengkapi dengan radar dan peralatan lainnya di pulau terpencil terbesar yang berada di bawah kendali Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Pada saat yang sama, Tiongkok membangun pulau-pulau buatan di daerah tersebut, yang tampaknya mengintensifkan konfrontasi.
Pada tanggal 4 Desember, juru bicara Komando Teater Selatan militer Tiongkok mengutuk “masuknya kapal-kapal perang AS secara ilegal” ke wilayah yang disengketakan antara Tiongkok dan Filipina. Namun, juru bicara Armada Ketujuh Angkatan Laut AS menyatakan bahwa kapal-kapal AS sedang melakukan patroli rutin di bawah hukum internasional dan telah secara konsisten aktif di Laut Tiongkok Selatan selama beberapa dekade.
Dukungan Jepang untuk Negara-Negara Asia Tenggara
Bagi Jepang, Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur maritim yang vital untuk mengimpor barang-barang seperti minyak. Kolaborasi dengan negara-negara Asia Tenggara di wilayah ini sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan maritim bagi Jepang, dan dapat menahan agenda ekspansionis Tiongkok di Asia Pasifik, termasuk di Laut Tiongkok Timur.
Pada tanggal 4 Desember, Pasukan Penjaga Pantai Jepang melakukan latihan pengawasan maritim di Indonesia. Pelatihan ini melibatkan personel penjaga pantai dari Indonesia, Filipina, Malaysia, dan negara-negara lain, dengan personel Pasukan Penjaga Pantai Jepang yang bertindak sebagai instruktur. Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara Asia Tenggara membangun kemampuan keamanan maritim mereka sendiri.
“Saya pikir kami memiliki tantangan [yang meningkat],” kata direktur Pusat Komando Pasukan Penjaga Pantai Filipina Roland Lorenzana kepada wartawan setelah mengikuti pelatihan.
Motonari Adachi, wakil direktur jenderal Departemen Administrasi Pasukan Penjaga Pantai Jepang, mengatakan bahwa Jepang akan terus berkontribusi pada stabilitas maritim di kawasan Asia-Pasifik. (asr)
