Pejabat keamanan nasional AS memperingatkan bahwa lebih dari 200 derek buatan Tiongkok yang dapat dikendalikan dari jarak jauh tersebar di pelabuhan AS. Hal mana dianggap dapat menimbulkan ancaman keamanan serius seperti kebocoran data logistik. Untuk itu Biden memerintahkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Penjaga Pantai untuk secepatnya mengatasi ancaman keamanan terkait. Amerika Serikat berencana untuk menggantikan derek buatan Tiongkok dengan derek buatan Jepang untuk menjamin keamanan jaringan kapal dan fasilitas maritim Amerika Serikat
 oleh Li Ming
Pada Rabu (21 Februari), Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang memberi wewenang kepada Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Penjaga Pantai untuk mengatasi ancaman keamanan siber terhadap kapal maritim dan infrastruktur penting AS, juga mewajibkan kapal yang bersandar memenuhi persyaratan dan standar keamanan jaringan yang diminta. Pemerintah AS juga akan mendatangkan produsen crane Jepang yang terpercaya untuk menjamin keamanan siber kapal dan fasilitas maritim AS.
Sebelumnya, pejabat keamanan nasional Gedung Putih telah berulang kali memperingatkan bahwa lebih dari 200 derek yang digunakan di pelabuhan-pelabuhan AS adalah buatan Tiongkok, dan derek-derek yang tersebar di seluruh Amerika Serikat ini dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk mengganggu aliran barang. Pihak berwenang Beijing juga dapat mengumpulkan data melalui derek, yang menyebabkan bocornya informasi tentang pengiriman militer AS, sehingga menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional AS yang tidak dapat diabaikan.
Sebelumnya, Anne Neuberger, Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk siber dan teknologi baru di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Laksamana Muda John Vann, Komandan Komando Siber Penjaga Pantai, dan Iranga Kahangama, Asisten Sekretaris Risiko dan Ketahanan Infrastruktur Siber di Kementerian Keamanan Dalam Negeri, secara bersama menghadiri konferensi pers yang diadakan di Gedung Putih pada 20 Februari malam. Dalam konferensi pers tersebut mereka mengumumkan tentang konten spesifik dan langkah-langkah pendukung terkait yang disampaikan Presiden Biden dalam perintah eksekutif.
Anne Neuberger mengatakan bahwa pengoperasian pelabuhan AS mendukung 31 juta lapangan kerja di Amerika Serikat dan menyuntikkan USD.5,4 triliun ke dalam perekonomian AS setiap tahunnya. Oleh karena itu memastikan keamanan pelabuhan adalah hal yang sangat penting.
Anne Neuberger mengatakan bahwa perintah eksekutif baru ini tidak akan mengharuskan pelabuhan untuk menggantikan derek buatan Tiongkok, namun akan mengharuskan mereka memenuhi standar keamanan siber minimum sambil memastikan keamanan infrastruktur yang ada. Perintah eksekutif tersebut berfokus untuk memastikan bahwa pembelian peralatan di masa depan harus berasal dari produsen yang dapat dipercaya serta membawa kembali produksi ke Amerika Serikat.
Menurut Anne, pemerintah AS akan menginvestasikan dana terhadap infrastruktur pelabuhan AS sebesar USD.20 miliar dalam lima tahun ke depan, dan memperkenalkan penggunaan peralatan Mitsui E&S Holding Jepang yang diproduksi di Amerika Serikat. Mitsui E&S Holdings saat ini sedang mencari mitra dan lokasi akhir untuk mendirikan pabrik. Anne Neuberger mengatakan hal ini akan melindungi rantai pasokan AS dan meningkatkan keamanan siber pada infrastruktur penting.
Laksamana Muda John Vann mengatakan, bahwa pihaknya akan diberi wewenang untuk mengambil tindakan ketika menghadapi ancaman dunia maya, termasuk membatasi pergerakan kapal-kapal yang memiliki ancaman dunia maya, dan melakukan pemeriksaan terhadap sistem jaringan kapal atau fasilitas pelabuhan.
Vann juga menyebutkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 200 derek dan peralatan lainnya buatan Tiongkok di pelabuhan seluruh Amerika Serikat, dan tim jaminan siber Penjaga Pantai sejauh ini telah memeriksa 92 di antaranya untuk mengetahui apakah derek tersebut telah digunakan untuk melakukan tindakan siber yang kegiatan yang membahayakan keamanan nasional.
Beberapa hari lalu, Pelabuhan Nagoya, salah satu dari lima pelabuhan perdagangan internasional utama Jepang, diserang oleh ransomware dan terpaksa menghentikan operasinya. Pejabat keamanan nasional AS menggunakan hal ini sebagai contoh dan mengeluarkan peringatan kepada Gedung Putih. Namun, masalah keamanan siber pada fasilitas di pelabuhan yang menjadi perhatian AS terutama adalah masalah ancaman dari rezim komunis Tiongkok. (sin)
