oleh Chen Ting
Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka telah memerintahkan petugas polisi dari Tiongkok yang berada di negaranya untuk segera meninggalkan Fiji, karena dikhawatirkan dengan semakin besarnya pengaruh Partai Komunis Tiongkok, potensi yang melemahkan lembaga-lembaga demokrasi di kawasan Pasifik akan semakin besar.
Dalam sebuah wawancara dengan Australian Broadcasting Corporation (ABC) pada Kamis (28 Maret) Rabuka mengatakan : “Petugas polisi (Partai Komunis Tiongkok) yang bekerja di markas kami telah dipulangkan. Kami telah mempertimbangkan masalah ini, dan kami berpendapat bahwa tidak perlu menempatkan petugas polisi (Partai Komunis Tiongkok) ) di Fiji”.
Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani antara Pasukan Keamanan Fiji dengan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok pada 2011, petugas polisi Tiongkok mulai ditempatkan di Fiji.
Sebelumnya, Rabuka juga mempertanyakan perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh pihak polisi Fiji dengan Beijing. Dia mengatakan pada saat itu : “Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi dan saya merasa sangat tidak nyaman karena adanya sistem hukum, kepolisian dan metode investigasi yang berbeda antar kedua negara”.
Setelah Rabuka terpilih pada Desember 2022, ia membatalkan perjanjian tersebut. Dia juga meminta Australia untuk memberikan lebih banyak dukungan polisi dan keamanan kepada Fiji.
Awal bulan ini, dalam wawancara eksklusif dengan “60 Minutes”, Rabuka mengatakan bahwa dia cenderung bekerja sama dengan polisi Australia karena dia khawatir dengan beberapa praktik yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok. Ia juga memperingatkan bahwa “pengaruh yang tidak semestinya” dari Tiongkok selain dapat menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Pasifik Selatan, juga berpotensi “merusak beberapa hubungan yang sejak semula sudah stabil”.
Rabuka mengatakan, pemerintahan Fiji sebelumnya sempat tergoda dengan janji-janji Partai Komunis Tiongkok, namun ia sendiri lebih berhati-hati terhadap usulan Beijing.
“Saya memahami Australia dan Amerika Serikat, namun saya tidak sepenuhnya memahami agenda Tiongkok”, katanya.
Selama setahun terakhir, Fiji berupaya menjalin hubungan yang lebih erat dengan Australia, Amerika Serikat, dan Prancis, sehingga membalikkan kebijakan pro-Beijing yang diusung mantan pemimpin Frank Bainimarama.
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis Tiongkok terus memperluas kerja sama ekonomi dan perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan kepolisian dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Pengaruh Partai Komunis Tiongkok yang semakin besar telah menjadi topik kontroversial di arena politik negara-negara Pasifik.
Untuk melawan ekspansi PKT, Amerika Serikat juga memperkuat diplomasinya di kawasan Pasifik. Pada Februari 2022, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Fiji, yang merupakan kunjungan pertama diplomat senior AS ke negara Pasifik ini dalam 36 tahun terakhir. (sin)
